Pantau - Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochamad Firman Hidayat, menyatakan bahwa penggunaan data emisi industri yang telah diukur dan diverifikasi berpotensi menekan estimasi biaya mekanisme penyesuaian karbon perbatasan atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa hingga sekitar 90 persen berdasarkan simulasi satu kasus.
Pernyataan tersebut disampaikan Firman dalam diskusi yang diselenggarakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Firman menjelaskan bahwa penghitungan menggunakan data emisi aktual yang terverifikasi dapat menghasilkan estimasi biaya karbon jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan nilai emisi baku atau default value yang ditetapkan Uni Eropa.
"Harganya atau biayanya itu bisa jauh lebih rendah, berkurang kurang lebih 90 persen dibandingkan dengan nilai baku yang ada di kerangka kebijakan Uni Eropa," kata Firman.
Meski demikian, Firman menegaskan bahwa potensi penurunan biaya tersebut hanya didasarkan pada satu contoh kasus, bukan penghematan yang telah terealisasi atau angka yang berlaku bagi seluruh eksportir Indonesia.
DEN Ungkap Risiko Biaya Karbon terhadap Ekspor Baja IndonesiaDEN sebelumnya melakukan analisis mengenai potensi dampak penerapan CBAM terhadap daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Uni Eropa, khususnya sektor industri dengan tingkat emisi karbon tinggi.
Dalam analisis tersebut, DEN membandingkan estimasi biaya karbon berdasarkan nilai emisi baku Uni Eropa dengan penghitungan dari satu contoh kasus yang disampaikan Kementerian Perindustrian.
Hasil perbandingan menunjukkan peluang penurunan estimasi biaya karbon secara signifikan apabila pelaku industri menggunakan data emisi aktual yang telah melalui proses pengukuran dan verifikasi sesuai ketentuan.
Penggunaan nilai emisi baku Uni Eropa dinilai berisiko melemahkan daya saing sejumlah produk baja Indonesia, terutama baja karbon gulungan panas atau hot rolled coil (HRC) dan batang kawat baja karbon atau wire rod.
Berdasarkan simulasi DEN, biaya karbon untuk sejumlah produk baja tersebut bahkan berpotensi melampaui nilai jual produknya apabila penghitungan menggunakan nilai emisi baku Uni Eropa.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan beban biaya ekspor dan mengurangi kemampuan industri nasional bersaing di pasar Eropa.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Firman mendorong percepatan penerapan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi atau measurement, reporting, and verification (MRV) pada sektor industri nasional.
"Ini salah satu langkah cepat yang harus kita lakukan," ujar Firman.
Menurut Firman, penguatan sistem MRV perlu diprioritaskan pada industri besi, baja, dan sektor terkait yang menghadapi risiko peningkatan biaya karbon dalam perdagangan internasional.
Penerapan sistem tersebut diharapkan memungkinkan eksportir Indonesia menunjukkan tingkat emisi karbon produknya berdasarkan data aktual yang terukur, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, eksportir dapat mengurangi ketergantungan terhadap nilai emisi baku Uni Eropa dalam penghitungan kewajiban karbon berdasarkan CBAM.
Ekspor Indonesia Senilai Rp42,18 Triliun Tercakup Kebijakan CBAMBerdasarkan pemetaan DEN terhadap data perdagangan tahun 2025, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada kelompok produk yang tercakup kebijakan CBAM mencapai sekitar 2,32 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau setara Rp42,18 triliun.
Nilai tersebut mewakili sekitar 11,9 persen dari keseluruhan ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada periode yang sama.
Sementara itu, nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia untuk kelompok produk serupa mencapai sekitar 33,3 miliar dolar AS, atau setara Rp605,49 triliun.
Firman mengingatkan bahwa nilai perdagangan yang berpotensi terdampak kebijakan penyesuaian karbon dapat semakin besar apabila negara lain mulai menerapkan kebijakan serupa dengan CBAM Uni Eropa.
Namun, nilai ekspor yang dipetakan DEN tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai besaran kerugian industri nasional maupun jumlah biaya CBAM yang harus dibayarkan eksportir.
Data tersebut menggambarkan tingkat keterpaparan produk ekspor Indonesia terhadap kebijakan karbon internasional yang berpotensi memengaruhi akses pasar dan daya saing perdagangan.
Firman menilai pemetaan produk berdasarkan tingkat risiko perlu menjadi dasar penentuan prioritas kebijakan pemerintah agar industri yang paling rentan dapat lebih awal mempersiapkan penyesuaian terhadap persyaratan pasar internasional.
CIPS Dorong Integrasi Sistem Pengukuran Emisi NasionalSementara itu, peneliti CIPS, Andree Surianta, menilai Indonesia membutuhkan sistem pengukuran emisi industri yang terpadu dan memperoleh pengakuan internasional untuk menjaga daya saing perdagangan.
Menurut Andree, sistem pengukuran emisi nasional tidak seharusnya hanya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga harus dapat digunakan dalam hubungan perdagangan karbon dengan negara mitra.
"Jadi bukan kita kembangkan untuk kita pakai sendiri, tapi untuk bisa berdagang karbon dengan mitra dagang kita sebenarnya," ujar Andree.
Andree menekankan pentingnya penyelarasan sistem pengukuran emisi industri yang dikembangkan Kementerian Perindustrian dengan sistem perdagangan karbon yang ditangani Kementerian Lingkungan Hidup.
Penyelarasan tersebut diperlukan agar pengembangan sistem nasional tidak berjalan secara terpisah antarinstansi pemerintah dan mampu mendukung pemenuhan persyaratan keberlanjutan negara mitra dagang.
Sistem yang terintegrasi dan diakui secara internasional juga dinilai penting untuk memperkuat kemampuan industri Indonesia dalam membuktikan tingkat emisi produknya ketika menghadapi kebijakan perdagangan berbasis karbon.
Sebagai bagian dari strategi menuju produksi rendah karbon, Kementerian Perindustrian telah menempatkan penyusunan peta jalan dekarbonisasi bagi sembilan subsektor industri sebagai salah satu prioritas.
Sejumlah subsektor yang masuk dalam penyusunan peta jalan tersebut antara lain industri logam, semen, pupuk, dan kimia.
Langkah dekarbonisasi tersebut menjadi bagian dari persiapan sektor manufaktur nasional menghadapi peningkatan persyaratan pengurangan emisi karbon dalam perdagangan internasional.
CBAM Berlaku Definitif, Sertifikat Mulai Dibeli Februari 2027Kebijakan CBAM Uni Eropa telah memasuki tahap penerapan definitif sejak 1 Januari 2026 dengan cakupan awal meliputi produk besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, hidrogen, serta listrik.
Berdasarkan ketentuan Komisi Eropa, importir dapat melaporkan emisi karbon produk menggunakan nilai emisi baku atau data emisi aktual yang telah diverifikasi oleh verifikator terakreditasi sesuai persyaratan CBAM.
Ketentuan tersebut membuka peluang bagi industri Indonesia menggunakan data emisi aktual yang terverifikasi sebagai dasar penghitungan kewajiban karbon sehingga estimasi biaya tidak sepenuhnya bergantung pada nilai baku Uni Eropa.
Pembelian sertifikat CBAM untuk barang yang diimpor sepanjang 2026 dijadwalkan mulai berlangsung pada Februari 2027.
Sementara itu, batas waktu penyampaian deklarasi tahunan CBAM pertama dan penyerahan sertifikat terkait ditetapkan paling lambat 30 September 2027.
Dengan jadwal tersebut, percepatan penguatan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi menjadi kebutuhan penting bagi industri Indonesia dalam mempersiapkan pemenuhan ketentuan CBAM.
DEN dan CIPS menekankan pentingnya kesiapan data emisi industri, integrasi sistem nasional, serta penguatan strategi dekarbonisasi untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia di tengah penerapan kebijakan perdagangan berbasis karbon oleh Uni Eropa dan potensi kebijakan serupa di negara lain.
