JAKARTA — Kementerian Agama Republik Indonesia bersama koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam inisiatif NUUR+ menyepakati langkah strategis untuk mempercepat pemanfaatan energi surya di masjid-masjid melalui Lokakarya Penyusunan Panduan Gerakan Solarisasi Masjid Nasional di Jakarta, Kamis (29/10).
Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung target Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nasional sebesar 100 GW sekaligus membuktikan bahwa transisi energi bersih dapat berakar kuat di tingkat komunitas melalui solarisasi rumah ibadah.
Plt. Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI, Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, Lc., M.A., mengapresiasi upaya kolaborasi solarisasi masjid karena gerakan ini mengintegrasikan nilai etika keagamaan dengan teknologi dan aksi nyata. “Inisiatif ini luar biasa karena menggabungkan banyak sisi. Pertama, ada nilai-nilai agama melalui ekoteologi, ada pengetahuan teknologi tentang betapa potensialnya energi solar ini, serta keterlibatan lembaga filantropi yang mempertemukan dan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat secara luas,”ujar Muchlis.
Lebih lanjut, Muchlis menegaskan kesiapan Kementerian Agama dalam mengamplifikasi pesan energi bersih dan ekoteologi ini hingga ke akar rumput melalui jaringan penyuluh keagamaan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}“Kami di Direktorat Penerangan Agama Islam membina 24 ribu penyuluh agama Islam. Mereka tersebar di seluruh Indonesia dan aktif turun dalam program-program dakwah penyuluhan untuk menyukseskan program pemerintah sekaligus memberikan pencerahan kepada masyarakat,”tambahnya.
Dewan Pembina MOSAIC (Muslims for Shared Action on Climate Impact), M. Ali Yusuf, menyatakan bahwa solarisasi masjid harus dilihat secara komprehensif melampaui sekadar pemasangan infrastruktur fisik saja. “Solarisasi masjid bukan sekadar soal panel surya dipasang lalu urusan selesai. Yang paling penting adalah mendorong kesadaran umat terkait energi bersih, kehidupan berkelanjutan, dan aspek berkeadilan.”, kata Ali.
Ali menambahkan bahwa dokumen yang dikembangkan ini diharapkan dapat menjadi panduan yang aplikatif dan praktis. “Harapannya, panduan ini akan memperhatikan empat aspek, yaitu standar teknis dan mitigasi risiko keselamatan kelistrikan, model pendanaan inklusif dan inovatif melalui blended financing seperti ZISWAF dan CSR, tata kelola yang akuntabel, hingga penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat,” paparnya.
Prof. Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, mengatakan bahwa solarisasi masjid adalah pendekatan yang strategis dalam mewujudkan transisi energi di Indonesia. “Masjid adalah tempat berkumpul banyak orang tanpa mengenal kelas, sehingga tepat untuk bisa menjadi pusat edukasi energi bersih.”
Menurut Waryono, selain potensinya sebagai pusat edukasi, ada dua alasan lain mengapa solarisasi masjid adalah keputusan strategis, yaitu karena skala jaringan masjid yang sangat besar dan kebutuhan listrik masjid yang krusial untuk pelayanan umat.
Ia menambahkan, tantangan terbesar untuk mewujudkan solarisasi masjid adalah pendanaan. Menurutnya, perlu dorongan dari regulator dalam mengimbau lembaga terkait untuk mengalokasikan pendanaannya bagi solarisasi. “Untuk itu, terkait pendanaan, kami juga sudah bersurat ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk turut mengalokasikan rencana kerjanya bagi transisi energi, khususnya pengembangan wakaf energi surya untuk masjid dan pesantren,” jelas Waryono.
Chairiman, Ketua Yayasan Wakaf Energi sekaligus perwakilan inisiatif NUUR+, menyoroti pentingnya kebermanfaatan serta tata kelola dan ekosistem digital dalam solarisasi masjid.
“Solarisasi di rumah ibadah bisa menjadi percikan agar perputaran ekonomi mengalir dan memberikan dampak besar bagi lingkungan sekitar masjid,” kata Chairiman.
Lebih lanjut, menurut Chairiman, teknologi surya sangat kompleks sehingga dibutuhkan kematangan perencanaan, pemasangan yang akurat, serta pemantauan berkala. “Di NUUR+, kami mengedepankan digitalisasi yang terintegrasi melalui platform nuurproject.org. Di sini masyarakat dapat memantau mulai dari penggalangan wakaf dan sedekah secara online, publik juga bisa memilih masjid yang diinginkan, hingga transparansi eksekusi dan pelaporan digital,”terang Chairiman.
Potensi besar rumah ibadah ini diperkuat oleh hasil riset pemetaan teknis dari NUUR+ yang menghitung kemampuan sektor masjid dan musholla menyumbang target sebesar 1 GW, atau setara satu persen dari total target PLTS 100 GW nasional. Capaian 1 GW tersebut diprediksi dapat tercapai jika dihitung secara teknis melalui rencana pemasangan sistem energi surya dan baterai di lebih dari 400 ribu masjid dan mushalla di seluruh Indonesia, dengan porsi terbesar disumbangkan oleh masjid-masjid jami dan masjid tempat publik yang memiliki aktivitas harian tinggi.
Langkah ini diprediksi mampu memproduksi 1.414 GWh listrik bersih per tahun, yang dapat mencukupi kebutuhan setara hampir satu juta rumah tangga, serta mereduksi emisi karbon hingga 1,1 juta ton per tahun. Melalui skema pendanaan campuran dan pengadaan kolektif, inisiatif ini juga diprediksi dapat menghasilkan penghematan listrik sebesar Rp 47,7 triliun selama 25 tahun masa operasionalnya.
Peta jalan kolaboratif ini diharapkan dapat diawali dengan program pencapaian pertama pada 300 masjid teladan atau ekomasjid pada tahun 2027, yang kemudian dilanjutkan secara bertahap ke tingkat regional hingga nasional. Acara ini menandai langkah penting dalam membangun sinergi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), serta berbagai lembaga zakat, wakaf, dan organisasi masyarakat sipil.
Sebelumnya, NUUR+ bersama MOSAIC, Wakaf Al-Azhar, Wakaf Salman, Bank Indonesia, dan Kementerian Agama telah meluncurkan program solarisasi masjid percontohan di Masjid Nurul Iman di Desa Babo, Aceh Tamiang, yang telah sukses mengoperasikan PLTS Atap berkapasitas 7.320 Wp secara mandiri berbasis wakaf energi.
