Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) mulai menyusun pertimbangan perdana kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertimbangan itu dimatangkan dalam rapat pleno keempat yang membahas hasil pendalaman berbagai isu strategis nasional di tiga bidang, yakni politik, hukum, dan keamanan; kesejahteraan sosial, agama, dan budaya; serta ekonomi dan keuangan.
Rapat pleno yang dipimpin Ketua Wantimpres RI, Pratikno, menjadi forum pembahasan bersama atas draf pertimbangan yang telah disiapkan masing-masing bidang. Proses ini melibatkan pengalaman, keahlian, dan beragam perspektif para anggota dalam menelaah berbagai tantangan nasional.
"Dalam waktu kurang dari satu bulan, kita sudah empat kali menggelar rapat pleno. Diskusinya sangat produktif dan masih perlu kita tindak lanjuti. Dalam seluruh proses ini, kita juga harus tetap menjaga kerahasiaan isi pertimbangan kepada Bapak Presiden," ujar Pratikno dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/10/2026).
Di bidang polhukam, pembahasan yang dipimpin Ketua Bidang Agum Gumelar memberikan perhatian pada perkembangan geopolitik, dinamika politik dan hukum, serta berbagai tantangan keamanan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.
"Berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional perlu kita identifikasi sejak dini. Dari situ kita dapat melihat persoalan dari berbagai sisi, mengantisipasi risiko sejak dini, dan menyiapkan pertimbangan yang dapat melengkapi langkah pemerintah," ujar Agum.
Sementara itu, di bidang kesejahteraan sosial, agama, dan budaya yang dipimpin Pratikno mendalami berbagai persoalan sosial, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Pembahasan turut memberikan perhatian pada penguatan karakter dan jati diri bangsa, persatuan nasional, serta keragaman kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Adapun bidang ekonomi dan keuangan yang diketuai Chairul Tanjung mendalami berbagai tantangan perekonomian nasional, termasuk penguatan kedaulatan ekonomi, tata kelola sumber daya alam, dan sektor maritim.
Wakil Ketua Wantimpres RI, Muhammad Hatta Rajasa, yang mewakili Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Chairul Tanjung, menyampaikan bahwa pembahasan bidang tersebut turut memberikan perhatian pada penguatan kedaulatan ekonomi nasional, termasuk tata kelola sumber daya alam dan sektor maritim.
"Diperlukan langkah-langkah strategis dan fundamental dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Transformasi yang dilakukan harus tetap mengacu pada prinsip penguatan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel," ujar Hatta.
(eva/fca)
