Editorial MI: Menjaga Demokrasi Bermartabat

DEMOKRASI tidak menuntut semua pihak selalu sepakat. Justru dalam perbedaan itulah demokrasi menemukan maknanya. Demokrasi yang sehat membutuhkan kedewasaan semua pihak dalam memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.

Demonstrasi yang diprakarsai Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen masyarakat pada 28 Oktober menjadi cerminan penting bagaimana demokrasi semestinya dijalankan.

Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, mahasiswa menyuarakan keresahan publik, sementara aparat mengamankan jalannya aksi dengan pendekatan humanistis, dialogis, dan profesional.

Tertibnya penyampaian aspirasi tersebut patut diapresiasi. Mahasiswa menunjukkan bahwa keberanian menyuarakan kritik tidak harus diwujudkan melalui tindakan anarkistis. Aparat pun memperlihatkan bahwa pengamanan demonstrasi bukan semata mengendalikan massa, melainkan juga menjaga ruang demokrasi tetap terbuka.
 

Memang, terdapat riak kericuhan di sejumlah titik demonstrasi. Namun, insiden tersebut tidak semestinya menutupi gambaran besar pelaksanaan aksi. Semua pihak harus menahan diri agar tidak terpancing provokasi yang berpotensi memperkeruh keadaan.

Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya mesti proporsional, berdasarkan bukti, dan sesuai hukum. Ketegasan tetap diperlukan, tetapi tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia dan kebebasan konstitusional warga negara.

Ketika aspirasi telah disampaikan secara bermartabat, bola kini berada di tangan pemerintah. Tugas pemerintah tidak sekadar menerima demonstran atau mencatat tuntutan mereka, tapi juga memastikan suara rakyat benar-benar didengar dan diterjemahkan menjadi kebijakan.

Apalagi, isu yang disuarakan mahasiswa bukan persoalan remeh. Kebakaran hutan dan lahan, tekanan ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, serta tata kelola pemerintahan merupakan persoalan mendasar yang menyangkut kehidupan rakyat dan masa depan bangsa.


Ilustrasi. Foto: Medcom.id.

Seluruh tuntutan tersebut berkelindan dengan harapan masyarakat akan kehidupan lebih adil, kesempatan lebih luas, serta pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Karena itu, pemerintah mesti merespons dengan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif. Aspirasi publik harus memperoleh tempat dalam penyusunan prioritas, program, dan kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Jangan sampai demonstrasi berakhir hanya sebagai peristiwa seremonial demokrasi. Mahasiswa pulang setelah menyuarakan tuntutan, aparat kembali ke kesatuan, sementara pemerintah meneruskan rutinitas seolah tidak terjadi apa-apa.
 
Demokrasi jelas bukan sekadar urusan memberi kesempatan rakyat berbicara. Demokrasi juga menuntut kesediaan penguasa mendengar, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti suara rakyat.

Pada akhirnya, demokrasi bermartabat membutuhkan kedewasaan bersama. Mahasiswa harus tetap kritis dan bertanggung jawab. Aparat wajib profesional menjaga keamanan tanpa menghalangi kebebasan berpendapat. Pemerintah mesti menunjukkan keterbukaan terhadap kritik melalui tindakan nyata.

Dengan demikian, demokrasi tidak berhenti sebagai kebebasan bersuara, tetapi berkembang menjadi mekanisme memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, demokrasi kehilangan makna ketika yang satu bebas berbicara, tetapi yang satunya enggan mendengar.