JAKARTA, KOMPAS — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendorong pemerataan investasi dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di luar Jawa untuk memperluas perputaran ekonomi daerah. Upaya ini dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi juga membuka lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan daya saing usaha nasional.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan, kesenjangan pertumbuhan investasi antara Jawa dan luar Jawa menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi.
“Kita bisa memahami bahwa di awal memang ada pengencangan ikat pinggang supaya kita mulai dengan efisiensi sebelum kita mempunyai pendekatan produktif,” ujar Anindya, dalam sambutannya pada agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Pemerintah, ia melanjutkan, belakangan telah memberikan arahan untuk menangani persoalan tersebut agar ruang bagi kegiatan ekonomi daerah dapat lebih terbuka.
Berdasarkan data investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), nilai investasi di Jawa tumbuh 14 persen, dari Rp 225,6 triliun pada triwulan III-2025 menjadi Rp 265,8 triliun pada triwulan III-2026. Sementara itu, investasi di luar Jawa hanya tumbuh 2,2 persen, dari Rp 257,1 triliun menjadi Rp 271,6 triliun pada periode yang sama.
Masukan dari pengurus Kadin di daerah menunjukkan pentingnya memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kapasitas fiskal pemerintah daerah yang terbatas turut menjadi tantangan dalam mendorong aktivitas ekonomi. Sekitar 90 persen pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal rendah dan bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Beberapa hal yang menjadi sorotan yaitu pengurangan transfer ke daerah sebesar 24,6 persen, yang diikuti penurunan belanja modal daerah sebesar 69,5 persen. Hal itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi di luar jawa minus 7,48 persen.
Menurut Anindya, peningkatan investasi di luar Jawa perlu menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerataan investasi tidak cukup hanya mengandalkan belanja pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran dunia usaha dalam menghubungkan pelaku UMKM dengan industri dan pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri melalui keterlibatan dalam rantai pasok global. Ia mengatakan sekitar 77 merek dunia, termasuk Airbus, Tesla, hingga Nike, telah membeli komponen dari Indonesia.
“Tugas kita adalah meningkatkan komponen itu dan meningkatkan salesnya (penjualan). Setahun kita (Indonesia) ekspor sekitar 282,9 miliar dolar AS (meningkat 6,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya),” uajr Anindya.
Peluang itu perlu diikuti peningkatan daya saing, kapasitas produksi, dan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri. Anindya menegaskan, ambisi membawa Indonesia bersaing di pasar global perlu berjalan beriringan dengan penguatan usaha rakyat dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
“Tidak mungkin ekonomi kerakyatan dan Indonesia mendunia tanpa UMKM naik kelas dan lapangan kerja berkualitas,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kadin mendorong model kemitraan yang menghubungkan pelaku usaha dari desa dengan industri pengolahan hingga pasar dunia. Model itu mencakup kemitraan inti-plasma, pengembangan pemasok industri, rantai pasok tertutup (closed-loop), kemitraan produksi, distribusi dan ritel, serta pengembangan vendor lokal di kawasan industri.
Kadin juga menyampaikan tiga rekomendasi utama. Pertama, membangun bantalan untuk menghadapi krisis. Hal ini dinilai penting untuk menjaga arus kas usaha, kapasitas fiskal daerah, dan daya beli rumah tangga. Upaya itu juga untuk menjaga keberlangsungan usaha rakyat sekaligus menopang industri yang menyerap hasil produksinya.
Kedua, memastikan ketersediaan bahan baku untuk produksi usaha rakyat. Ketiga, kepastian usaha untuk Indonesia mendunia.
Strategi 5D
Untuk mendukung rekomendasi tersebut, Kadin merumuskan strategi 5D yang membagi peran pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta dalam memperkuat perekonomian.
Strategi pertama ialah disiplin dan desentralisasi fiskal. Pemerintah didorong menjaga defisit anggaran dalam batas aman, yakni maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu, termasuk restitusi pajak.
Kedua, deregulasi melalui penyederhanaan dan penyelarasan regulasi yang tumpang tindih guna memperkuat kepastian hukum bagi dunia usaha.
Ketiga, debottlenecking atau penguraian hambatan logistik, perizinan, dan bahan baku agar arus barang, jasa, dan investasi berjalan lebih lancar.
Keempat, menjadikan Danantara sebagai enabler atau penggerak yang membuka peluang investasi swasta dalam proyek-proyek prioritas. Keterlibatan Danantara diharapkan dapat menarik investasi swasta, bukan menggantikan peran sektor tersebut.
Kelima, memperkuat dukungan sektor swasta agar UMKM naik kelas. UMKM terhubung dengan rantai pasok industri. Upaya ini dapat dilakukan melalui agregator usaha, skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis closed-loop, serta business matching antara UMKM dan calon pembeli.
Berkurang
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan, keberhasilan pengembangan UMKM tidak semestinya hanya diukur dari besarnya jumlah pelaku usaha. Hal yang lebih penting yaitu kemampuan mereka meningkatkan kapasitas dan skala bisnis sehingga dapat naik kelas.
”Saya pengennya UMKM di Indonesia itu makin berkurang. Makin sedikit. Kalau jadi UMKM terus kapan naik kelasnya? Saya tidak bangga kalau dibilang pengusaha UMKM kita banyak. Banyak, tetapi harus makin berkurang karena mereka naik kelas,” ujar Rosan.
Menurut Rosan, pengusaha besar yang tergabung dalam Kadin memiliki kewajiban untuk membantu UMKM, terutama yang berada di daerah, agar dapat berkembang dan terhubung dengan rantai pasok industri. Kadin memiliki posisi strategis untuk menjalankan peran tersebut karena jaringan organisasinya menjangkau hingga tingkat kabupaten dan kota.
“Kadin mempunyai kekuatan sampai kabupaten kota, Tentunya bisa menjadi jembatan atau penghubung, bagaimana perekonomian di daerah, bagaimana perekonomian di kota, kabupaten, provinsi, bisa terus meningkat,” kata Rosan .
di Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah memfasilitasi kerja sama dengan sekitar 1.000 UMKM di berbagai daerah. Nilai kerja sama tersebut mencapai sekitar Rp 20 triliun. Kemitraan ini diharapkan dapat memperluas akses UMKM terhadap pasar, investasi, dan peluang usaha yang lebih besar.
Rosan menilai, penguatan UMKM juga perlu berjalan beriringan dengan peningkatan realisasi investasi. Sebab, investasi yang berkualitas tidak hanya ditandai oleh besarnya modal yang masuk, tetapi juga kemampuan menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong alih pengetahuan dan teknologi.
Ia menjelaskan, investasi memiliki karakteristik berbeda dibandingkan investasi di pasar modal. Investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) merupakan komitmen jangka panjang karena membutuhkan pembangunan fasilitas produksi, pabrik, dan smelter yang operasionalnya dapat berlangsung selama puluhan tahun.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terhitung sejak triwulan IV-2024 hingga triwulan III-2026, mencapai Rp 3.923,2 triliun dengan menyerap 5,48 juta tenaga kerja,
“(Angka investasi) Jadi bukan sifatnya MoU atau kesepakatan. Itu angka riil, yang bisa dipertanggungjawabkan 100 persen,” ujarnya.
Sepanjang Januari-September 2026, realisasi investasi mencapai Rp 1.539,2 triliun atau tumbuh 7,3 persen secara tahunan. Adapun target nilai investasi 2026 yaitu sebesar Rp 2.041,3 triliun. Artinya, hingga September 2026 target realisasi investasi telah mencapai 75,4 persen.
Selain itu, lanjut Rosan kontribusi investasi sektor hilirisasi juga meningkat. Jika pada 2024 kontribusinya terhadap total investasi sekitar 25 persen, pada 2026 angkanya telah mencapai 31 persen. Bahkan, pada triwulan III-2026, kontribusi investasi hilirisasi mencapai 34 persen.
Menariknya, sekitar 78 persen investasi hilirisasi berada di luar Jawa, terutama terkonsentrasi di Sulawesi dan Maluku Utara. Menurut Rosan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan industri pengolahan berpotensi memperluas aktivitas ekonomi dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.
Peningkatan tersebut, lanjut Rosan, tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Karena itu, keterlibatan UMKM sebagai pemasok barang dan jasa bagi industri pengolahan perlu terus diperluas.
Perkuat kemitraan usaha
Penguatan ekonomi nasional tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN). Dunia usaha swasta, termasuk pengusaha nasional dan UMKM di daerah, harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi.
Rosan menepis anggapan bahwa lembaga Danantara dibentuk untuk mengambil alih peran dunia usaha. Sebaliknya, Danantara diharapkan menjadi mitra yang memperkuat keterlibatan sektor swasta dalam berbagai proyek strategis.
Salah satu contohnya ialah program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy. Dalam program tersebut, Danantara mendorong perusahaan penyedia teknologi, termasuk perusahaan asing, untuk bermitra dengan perusahaan lokal.
Melalui kemitraan itu, perusahaan dalam negeri diharapkan memperoleh alih pengetahuan dan teknologi sekaligus meningkatkan kapasitasnya dalam mengerjakan proyek berskala besar.
”Peran Danantara justru ingin menguatkan perekonomian bersma-sama. Kue perekonomian Indonesia, kue dunia usaha Indonesia itu makin lama makin berkembang,” kata Rosan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat pekerjaan rumah untuk memperbaiki iklim investasi, terutama dalam aspek transparansi, tata kelola, akuntabilitas, dan kepastian usaha. Pemerintah, termasuk Danantara, perlu terus meningkatkan produktivitas dan efisiensi agar investasi dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian.
