Pemerintah Indonesia menegaskan keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. Jakarta menyatakan keterlibatan tersebut menjadi salah satu cara memperkuat kontribusi Indonesia dalam proses rekonstruksi dan stabilisasi Jalur Gaza.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah ingin memastikan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas dalam setiap pembahasan mengenai masa depan Gaza.
"Keterlibatan Indonesia dalam BoP pada dasarnya bertujuan memperkuat peran dan kontribusi Indonesia dalam memastikan agar kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas," kata Yvonne pada Kamis (29/10).
"Pendekatan yang sama juga senantiasa dikedepankan Indonesia dalam berbagai forum dan organisasi internasional lainnya," ujarnya menambahkan.
Penjelasan tersebut disampaikan setelah Yvonne dimintai tanggapan mengenai seruan Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, yang meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keanggotaannya di BoP.
Albanese menilai dewan tersebut tidak mewakili suara rakyat Palestina dan berpotensi menormalisasi mekanisme yang tidak semestinya. Ia juga menganggap BoP sangat bias karena dibentuk oleh Amerika Serikat dan Israel.
"Saya memahami niat baik (Indonesia). Tapi saya merasa ini sangat berbahaya karena berpotensi menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," ucap Albanese kepada Reuters, Kamis (22/10).
Ia menegaskan bahwa Israel secara hukum tidak boleh dilibatkan dalam penentuan masa depan Palestina. Sejumlah pakar hak asasi manusia juga menyoroti tidak adanya perwakilan Palestina dalam struktur BoP, meskipun badan tersebut dibentuk untuk mengawasi stabilisasi Gaza.
Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan pembahasan mengenai BoP dan rencana pengiriman personel TNI ke Gaza masih ditangguhkan. Yvonne mengatakan keputusan selanjutnya akan mempertimbangkan perkembangan situasi dan dinamika di Timur Tengah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana mengirim sekitar 8.000 personel untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF) di bawah naungan BoP. Pengerahan yang sempat direncanakan berlangsung satu hingga dua bulan setelah rapat perdana BoP pada Februari itu akhirnya ditunda menyusul perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran.
Yvonne menegaskan keikutsertaan dalam BoP tidak mengubah prinsip diplomasi Indonesia terkait Palestina. "Posisi politik luar negeri Indonesia tetap konsisten dan tidak berubah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya," ucapnya.
Baca Juga: Dinilai Abaikan Suara Palestina, PBB Minta Indonesia Angkat Kaki dari Board of Peace Trump
"Indonesia terus mendorong terwujudnya Solusi Dua Negara (two state solution) sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan," ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Prabowo sebelumnya menyatakan Indonesia akan mundur dari BoP apabila badan tersebut tidak memberikan manfaat bagi rakyat Palestina. Albanese justru menyarankan Indonesia bekerja sama dengan Afrika Selatan, Malaysia, dan negara lain di Den Haag untuk mendorong penegakan hukum terhadap Israel, termasuk melalui proses di Mahkamah Pidana Internasional.
