jatim.jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) Baihaki Sirajt menilai Partai Demokrat memiliki peluang untuk bangkit di Jawa Timur pada Pemilu 2029. Namun, peluang tersebut perlu didukung kepengurusan DPD Demokrat Jatim periode 2026–2031 yang inklusif dan diisi kader berkualitas.
Hingga Jumat (30/10), susunan lengkap kepengurusan DPD Demokrat Jatim belum diumumkan. Baihaki menilai kepengurusan di bawah kepemimpinan Emil Elestianto Dardak harus membuka ruang bagi seluruh kader untuk berkontribusi.
BACA JUGA: HUT ke-25, 38 DPC Demokrat Jatim Gelar Donor Darah Targetkan 2.400 Pendonor
Menurut dia, Demokrat perlu menghindari citra sebagai partai keluarga yang hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang dari lingkaran tertentu.
"Menurut saya, Demokrat Jatim harus jauh dari kata partai keluarga. Tren survei kami menunjukkan, 47,5 persen warga Jatim sangat anti terhadap partai keluarga. Demokrat harus jadi partai inklusif, terbuka peluang untuk semua kader mengabdi di berbagai posisi," kata Baihaki di Jakarta, Jumat (30/10).
BACA JUGA: Survei ARCI: Gerindra Teratas di Jatim, Demokrat Naik, dan PPP Anjlok
Dia mengatakan kepengurusan Demokrat Jatim harus diisi figur yang memiliki komitmen, mau berkorban, dan bekerja keras untuk membesarkan partai.
Baihaki menilai dominasi keluarga pendiri partai dalam struktur inti justru berpotensi menghambat perkembangan organisasi. Terlebih, menurut hasil pengamatan ARCI, karakter pemilih di Jawa Timur cenderung tidak menyukai politik dinasti.
BACA JUGA: Terpilih Aklamasi, Emil Dardak Kembali Pimpin Demokrat Jatim Periode 2026-2031
"Kalau pengurus inti berisi keluarga dari pendiri partai tentu saja akan sulit partai berkembang, apalagi kontribusi untuk partai masih sangat minim. Karena tipikal warga Jatim ini cukup berbeda dengan provinsi lain, yang sebenarnya tidak suka dengan dinasti," jelasnya.
Dia menilai kehadiran Emil Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim menjadi modal elektoral bagi partai. Namun, hal itu perlu diimbangi dengan kader dan pengurus yang militan serta memiliki komitmen kuat.
"DPP Demokrat harus melek terhadap realita bahwa Jatim ini bisa menjadi lumbung suara asal pendekatan sejak awal baik. Adanya sosok Emil Dardak sudah memberi angin segar dan elektoral, namun itu perlu diimbangi oleh kader atau pengurus yang militan dan mau berkorban untuk partai. Kalau keluarga Cikeas dijadikan pengurus di Jatim, saya lihat ada kecenderungan irama partai akan berbeda dan berpotensi turun lagi di Pemilu 2029," tambahnya.
Selain persoalan inklusivitas, Baihaki mengingatkan pentingnya memilih pengurus yang memiliki rekam jejak baik dan tidak tersandung kasus hukum.
Menurut dia, persoalan hukum yang menjerat kader atau pengurus dapat berdampak terhadap citra dan elektabilitas partai.
"Jangan sampai, ada kader atau pengurus yang terjerat kasus hukum. Karena itu sangat berdampak pada elektoral partai. Partai harus mengambil kader yang terbaik, loyal, dan tentunya bebas dari kasus hukum untuk mengisi kepengurusan Demokrat Jatim ke depan," tuturnya.
Baihaki menyebut Pemilu 2029 menjadi momentum bagi Demokrat untuk memperbaiki performa politik setelah mengalami tren kemunduran sejak Pemilu 2014.
Dia mengungkapkan berdasarkan survei ARCI, elektabilitas Demokrat di Jawa Timur pada Juli 2022 berada di angka 6,17 persen. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 12,5 persen pada Agustus 2026.
"Pasca Musda 2022 lalu, kami memiliki data survei Demokrat di bulan Juli 2022 elektabilitas Demokrat di angka 6,17 persen. Angkanya merosot akibat dampak Musda, sementara per Agustus 2026 lalu saat mendekati acara Musda, elektabilitas Demokrat di angka 12,5 persen," jelasnya.
Baihaki berharap pengalaman kepengurusan periode 2022–2027 menjadi bahan evaluasi dalam menyusun struktur baru. Dia menilai gejolak internal pada periode sebelumnya berdampak terhadap perolehan kursi Demokrat di Jawa Timur pada Pemilu 2024.
"Berkaca saja dari pengurus 2022-2027, di mana banyak gejolak yang berdampak pada hilangnya banyak kursi Demokrat di Jatim pada Pemilu 2024. Pelajaran di Musda 2022 harus benar-benar dipertimbangkan oleh Demokrat untuk menentukan pengurus yang benar-benar mau bekerja dan loyal untuk partai guna menghadapi Pemilu 2029. Kalau mengandalkan trah keluarga saja tidak cukup, dan tentunya pengurus harus bersih dari kasus hukum," pungkasnya. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
