Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji menyoroti persoalan pengangguran di Indonesia yang salah satunya justru berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kondisi ini dinilai ironis karena pendidikan vokasi semestinya menjadi jalur untuk mencetak tenaga kerja yang siap masuk ke dunia industri.
Persoalan tersebut tidak terlepas dari belum sesuainya keterampilan yang dimiliki lulusan sekolah dengan kebutuhan tenaga kerja di industri. Akibatnya, lulusan yang sejak awal dipersiapkan untuk bekerja justru masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Sarmuji mengatakan, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, terutama dalam membenahi sistem pendidikan vokasi agar lebih relevan dengan perkembangan kebutuhan industri.
"Agak menjadi ironi SMK-SMK kita, pendidikan vokasional kita, yang sebenarnya diharapkan bisa siap masuk ke dunia kerja, tetapi fakta menunjukkan kontradiksi yang cukup membuat kita pusing semua. SMK kita termasuk salah satu yang menjadi sumber dari pengangguran yang ada di Indonesia," ungkap Sarmuji di Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Pembenahan pendidikan vokasi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Diperlukan koordinasi dan kerja sama lintas kementerian serta lembaga agar pendidikan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.
Hal ini menjadi semakin penting mengingat Indonesia masih memiliki momentum bonus demografi hingga 2035. Apabila tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai, besarnya jumlah penduduk usia produktif justru berpotensi menjadi beban bagi perekonomian.
"Kita harapkan ada perubahan yang signifikan, di mana bonus demografi kita yang saat ini terjadi hingga tahun 2035, betul-betul menjadi bonus, bukan menjadi beban bagi Indonesia yang sekarang sedang tumbuh lebih tinggi lagi," jelasnya.
Sarmuji menambahkan, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Pasalnya, kemudahan investasi dan perbaikan iklim usaha tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan.
Dengan demikian, persoalan pendidikan dan industri perlu dilihat sebagai satu kesatuan. Kesesuaian kurikulum, kompetensi lulusan, hingga kebutuhan tenaga kerja menjadi hal yang perlu dibenahi agar investasi yang masuk dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Sebaik apapun investasi di industri kita perbaiki, kita mudahkan, tetapi yang paling penting ujung-ujungnya adalah bagaimana sumber daya manusia kita bisa menggerakkan roda industrialisasi, sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Link and match dengan dunia industri, pendidikan dengan dunia industri menjadi salah satu kunci," pungkasnya.
(dce)
