Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, mengatakan sejumlah industri pengolahan dalam negeri tengah menghadapi ancaman penghentian operasional akibat kelangkaan bahan baku.
Salah satu yang paling mendesak adalah industri pengguna gula rafinasi yang saat ini mengalami defisit pasokan hingga 15.000 ton.
Sarmuji menyampaikan, defisit tersebut dikhawatirkan dapat melumpuhkan kegiatan produksi sejumlah pabrik hingga Desember 2026 jika tidak segera diintervensi.
"Satu contoh, kemarin datang keluhan industri yang kekurangan 15.000 ton gula rafinasi. Mereka mengkhawatirkan jika tidak tercukupi sampai Desember, pabrik terpaksa berhenti produksi," ujar Sarmuji dalam Rapimnas Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, (30/10).
Untuk mengatasi kelangkaan ini, Kemenperin telah berkoordinasi dengan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) agar tambahan pasokan dapat segera didistribusikan demi menjaga utilisasi kapasitas produksi industri.
Selain Gula
Selain gula rafinasi, Sarmuji juga menyoroti tingginya disparitas harga bahan baku beras pecah untuk industri bihun. Harga beras pecah internasional berada di kisaran Rp 5.700 hingga Rp 6.000 per kg, sedangkan harga domestik melambung hingga Rp 11.000 per kg.
Sarmuji menilai opsi impor beras pecah kurang tepat dilakukan di tengah berlimpahnya pasokan beras di gudang Perum Bulog.
Namun, jika industri terus dibiarkan membeli bahan baku domestik yang mahal, stok Bulog berisiko menumpuk dan mengalami penurunan nilai kualitas secara drastis.
"Gudang Bulog kita penuh. Kalau suplainya lebih tinggi dari permintaan dan tidak terserap industri, nilainya pasti akan turun," tuturnya.
Guna menyelesaikan hambatan pasokan dan regulasi penetapan harga bahan baku ini, Kemenperin tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Pemerintah menargetkan ketersediaan bahan baku dengan harga kompetitif dapat mendongkrak utilisasi industri nasional hingga ke level 80–85 persen.
