jpnn.com, TANJUNGPINANG - Para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) untuk menghindari gaya hidup mewah atau flexing guna mencegah tindak pidana korupsi.
Imbauan itu disampaikan Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK David Sepriwasa seusai memberikan bimbingan teknis (Bimtek) keluarga berintegritas kepada seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Jumat.
BACA JUGA: KPK Buka Suara soal Nama Menteri RAMA di Dakwaan Silmy Karim
Ia menjelaskan saat ini kasus korupsi banyak bermunculan dari kalangan pasangan pejabat, di antaranya dipicu kerap pamer harta hingga pola hidup bermewah-mewahan.
"Kebiasaan flexing dapat mempengaruhi integritas pejabat untuk mendapatkan hasil atau pendapatan yang lebih dengan melakukan korupsi. Hal ini semata-mata demi memenuhi kebutuhan gaya hidup bersama pasangannya," kata David
BACA JUGA: KPK Periksa Eks GM PT PINS Ernist Rindang Marojahan di Kasus Digitalisasi SPBU
Dalam kesempatan itu, David menekankan kepada para Kepala OPD Pemprov Kepri bahwa upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dari keluarga yang harmonis.
Menurut dia, melalui pembangunan keluarga yang kuat, para pejabat didorong lebih bersemangat bekerja melayani masyarakat secara tulus tanpa korupsi.
BACA JUGA: Pernyataan Jubir KPK soal Kasus Korupsi Cukai PT Djarum, Ada Daftar Nama
David menyebutkan bahwa bimtek keluarga berintegritas merupakan bagian dari tiga strategi KPK dalam pemberantasan korupsi, khususnya di bidang pendidikan (edukasi) melalui peran keluarga dalam mencegah korupsi.
"Ada tiga strategi KPK memberantas korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan," ujarnya.
Dia menambahkan bimtek keluarga berintegritas ini dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Kepri.
"Tujuannya agar kepala OPD dapat menjalin keharmonisan dengan pasangan, lalu terbuka atau transparan dalam menjalankan tugasnya," ujar David.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendukung berbagai materi yang diberikan KPK di bimtek tersebut sebagai upaya membentuk keluarga yang berintegritas bagi pejabat daerah. Terutama karena tindak pidana korupsi dapat berawal dari kondisi keluarga yang tidak harmonis.
Ansar juga meminta seluruh Kepala OPD dan pasangannya agar saling terbuka dan mengingatkan satu sama lain. Hal itu menurut dia sangat penting karena keluarga dapat menjadi "benteng" pertama dan utama untuk mencegah tindak pidana korupsi.
Ia mencontohkan, pasangan pejabat tidak ragu mempertanyakan sumber pendapatan yang tidak wajar guna menghindari kasus korupsi.
"Kami akan tanamkan ini semua kepada para pejabat di Kepri. Pencegahan korupsi harus dibangun melalui sistem yang baik dalam lingkungan terkecil, yaitu keluarga," ujar Ansar.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
