Pemerintah terus melakukan kalkulasi ulang terhadap postur kas negara menjelang penutupan tahun anggaran pada 31 Desember.
IDXChannel - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan pemerintah harus menaikkan proyeksi atau outlook penerimaan negara sekitar Rp50 triliun hingga akhir tahun anggaran. Hal ini demi mengimbangi lonjakan kebutuhan belanja yang meningkat pesat.
Penyesuaian target pendapatan tersebut menjadi keharusan agar postur defisit dan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kredibel di tengah membengkaknya alokasi pengeluaran.
Kata bendahara negara itu, pemerintah terus melakukan kalkulasi ulang terhadap postur kas negara menjelang penutupan tahun anggaran pada 31 Desember. Penyesuaian angka belanja yang melesat jauh melampaui asumsi awal memaksa otoritas fiskal untuk ikut mendongkrak target pendapatan negara.
"Di APBN awal pendapatan itu kita bayangkan Rp3.154 triliun, tapi di outlook harus kita naikkan sedikit kira-kira Rp50 triliun karena kebutuhan belanjanya meningkat pesat dari Rp3.843 triliun menjadi Rp3.942 triliun, sehingga defisit dinaikkan tetapi pembiayaannya dibuat tetap kredibel," ujar Suahasil dalam acara Rapimnas Kadin, di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Membengkaknya pagu belanja negara tersebut terutama dipicu oleh rangkaian peristiwa tak terduga yang menuntut intervensi pendanaan darurat dalam skala besar. Selain itu, pemerintah juga harus menanggung penebalan bantalan sosial untuk meredam gejolak harga komoditas strategis bagi masyarakat.
"Ada unprecedented event yang tidak pernah kita anggarkan seperti bencana alam di Sumatera bagian utara hingga karhutla yang menelan tambahan anggaran sekitar Rp60 triliun sendiri, di samping tambahan belanja subsidi dan kompensasi energi BBM untuk menahan harga supaya gerak ekonomi tetap berjalan," ujar Suahasil.
Demi menutup celah kebutuhan anggaran yang kian membesar, Suahasil menekankan bahwa pemerintah menempuh strategi kombinasi antara realokasi pos belanja internal dan penambahan target penerimaan baru. Fleksibilitas fiskal ini dieksekusi secara ketat agar penyesuaian anggaran tidak mengorbankan program-program prioritas nasional.
"Rumusnya cuma dua, apakah pendapatan kita harus naik atau kita kombinasikan dengan menggeser anggaran awal, dan di dalam skala belanja Rp3.843 triliun itu sudah hampir Rp200 triliun yang kita geser-geser meski keseluruhannya belanja naik kira-kira Rp300 triliun," tutur Suahasil.
Dia menekankan soal pemerintah menyadari bahwa konsekuensi dari peningkatan target pendapatan kas negara pada akhirnya akan ditopang langsung oleh aktivitas dunia usaha dan konsumsi masyarakat. Namun, penarikan kontribusi penerimaan tersebut dinilai sah dan dapat dipertanggungjawabkan karena dikembalikan sepenuhnya untuk kebutuhan proteksi rakyat.
"Kalau pendapatannya meningkat tentu yang membayar adalah perekonomian Indonesia, rumah tangga, dan dunia usaha, tetapi ketika dibayarkan kembali untuk bencana alam, perlindungan sosial, layanan publik, hingga infrastruktur, seharusnya sih justifiable," kata Suahasil.
(NIA DEVIYANA)
