Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan pemerintah selama ini mayoritas berfokus di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Namun, di ujung timur Indonesia, api juga melahap hutan dan lahan di Tanah Papua. Karhutla mengganggu aktivitas warga dan mengancam ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat.
Di tengah perhatian terhadap karhutla di wilayah lain, kebakaran di Papua seolah luput dari sorotan. Padahal, luas lahan yang terdampak mencapai puluhan ribu hektar sepanjang tahun 2026.
Data Kementerian Kehutanan melalui Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi+ menunjukkan, luas lahan yang terbakar di enam provinsi di Tanah Papua mencapai lebih dari 30.000 hektar selama Januari-Juli 2026. Papua Selatan menjadi wilayah yang paling terdampak, dengan luas kebakaran mencapai 25.838 hektar.
Angka tersebut meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan luas kebakaran tahun sebelumnya pada 2025 yang tercatat 8.107 hektar. Wilayah kebakaran terluas tercatat di Kabupaten Merauke dengan luas mencapai 25.035 hektar.
Kebakaran juga terjadi di lima provinsi lain. Di Papua Tengah, luas lahan terbakar mencapai 2.519 hektar, sedangkan di Papua Barat mencapai 2.486 hektar. Di Papua Pegunungan, kebakaran tercatat seluas 1.681 hektar. Adapun di Papua Barat Daya dan Papua, masing-masing tercatat 716 hektar dan 544,61 hektar.
Besarnya kebakaran juga tercermin dari pemantauan titik panas atau hotspot. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat sedikitnya 8.324 titik panas tersebar di seluruh Tanah Papua selama Januari-Oktober 2026.
Dari jumlah itu, 1.834 titik di antaranya berada di kawasan yang dialokasikan untuk proyek strategis nasional (PSN) lumbung pangan atau food estate. Kemudian 913 titik di kawasan kebun tebu atau energy estate, 1.221 titik di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan 560 titik di konsesi perkebunan kelapa sawit.
Dampak asap juga meluas melampaui wilayah yang terbakar. Pergerakan angin membawa asap ke sejumlah daerah lain di Papua, bahkan dilaporkan mencapai sebagian wilayah Maluku dan Sulawesi. Pada Oktober 2026, kabut asap turut menjadi perhatian di sekitar Jayapura dan beberapa kabupaten di Papua.
Di Papua Barat Daya, kebakaran juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang bergantung pada alam. Kebakaran di Pulau Dayan Bonder, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, dilaporkan mengganggu kegiatan pariwisata dan pertanian. Api pertama kali terlihat pada awal September 2026 dan kembali muncul menjelang akhir bulan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut, kondisi geografis Papua menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemantauan dan penanganan karhutla. Wilayah yang luas, lokasi kebakaran yang terpencil, dan keterbatasan akses membuat petugas tak selalu mudah mencapai sumber api.
Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) turut menyoroti karhutla di Papua. Dalam laporan bertajuk Fires Char New Guinea yang diterbitkan pada 22 Oktober 2026, NASA mencatat emisi karbon akibat karhutla di Papua telah melampaui 35 juta ton.
Angka tersebut menjadi yang tertinggi ketiga dalam catatan Global Fire Emissions Database (GFED) setelah karhutla besar yang terjadi pada 2015 dan 1997. Kedua tahun tersebut juga ditandai kebakaran parah yang berkaitan dengan fenomena El Niño.
Selain itu NASA menampilkan citra satelit yang merekam asap tebal menyelimuti bagian selatan Papua. Citra itu diambil menggunakan instrumen Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) pada satelit NOAA-20. Asap kebakaran ini telah berlangsung selama berminggu-minggu dan berdampak terhadap aktivitas warga di sejumlah wilayah.
Menurut penjelasan NASA, fenomena El Nino yang memengaruhi pola curah hujan turut meningkatkan risiko kebakaran di Papua. Kondisi yang lebih kering membuat vegetasi mudah terbakar dan memungkinkan api menyebar lebih luas.
Selain iklim, aktivitas manusia menjadi salah satu faktor utama penyebab karhutla. Beberapa pemicu kebakaran akibat faktor manusia di antaranya pembakaran untuk pertanian, pemeliharaan padang penggembalaan, pembukaan lahan, dan deforestasi.
Yang Chen, peneliti rekanan di Universitas California, Irvine, mengatakan, aktivitas kebakaran di Papua Nugini dan Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Kalimantan, tahun ini tergolong amat tinggi. Tingkat aktivitas itu lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera dan wilayah lain di Indonesia bagian barat.
“Papua telah muncul sebagai wilayah perbatasan deforestasi baru di Indonesia,” ungkapnya seperti dikutip dari situs resmi NASA, Sabtu (31/10/2026).
Selama dua dekade terakhir, lahan di Papua beralih fungsi jadi perkebunan sawit dan kayu pulp industri, pertanian berpindah skala kecil, perluasan perkotaan, dan pertambangan.
Global Forest Watch mencatat, wilayah tersebut kehilangan 27.000 hektar hutan primer pada tahun 2025 hampir dua kali lipat dari total tahun 2024 dan yang terbanyak sejak 2017.
Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Franky Samperante mengemukakan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Papua tidak terlepas dari ulah manusia terutama aktivitas industri ekstraktif.
Bahkan, di wilayah Papua terdapat grup perusahaan yang telah menguasai lahan untuk pengembangan usaha pertumbuhan kelapa sawit hingga lebih dari 200.000 hektar.
Menurut Franky, ada pula grup perusahaan yang memiliki konsesi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pembalakan kayu di Papua Selatan seluas lebih dari 517.000 hektar. Luasan ittu mencakup lebih dari 200.000 hektar untuk perkebunan kelapa sawit dan lebih dari 300.000 hektar yang dikelola tiga perusahaan pembalakan kayu.
Selain itu, terdapat kelompok usaha lain yang terlibat dalam pengembangan perkebunan tebu dan energi bioetanol. Kelompok usaha ini menguasai sekitar 560.000 hektar kawasan hutan dan lahan untuk pengembangan bisnis di Papua Selatan.
“Jadi, mereka tidak hanya beroperasi di Papua Selatan, tetapi juga memiliki lahan di Sorong, Sorong Selatan, dan Teluk Bintuni. Mereka ini sebagai salah satu aktor penyebab perubahan iklim dan risiko iklim, yang kemudian juga berdampak pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya menegaskan.
Mereka tidak hanya beroperasi di Papua Selatan, tetapi juga memiliki lahan di Sorong, Sorong Selatan, dan Teluk Bintuni. Mereka ini sebagai salah satu aktor penyebab perubahan iklim dan risiko iklim, yang juga berdampak pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan.
Franky menilai, karhutla di wilayah konsesi perusahaan berpotensi berkaitan dengan kepentingan bisnis, terutama untuk mempercepat pembukaan lahan dengan biaya lebih murah. Pola ini juga terjadi di tengah meluasnya kebakaran di Merauke, Papua Selatan.
Karhutla di Merauke terjadi hampir tiap tahun, tapi luas lahan yang terbakar tahun ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi itu perlu dilihat dengan mempertimbangkan perbedaan antara praktik pembakaran lahan oleh masyarakat adat dan kebakaran yang meluas saat ini.
Menurut Franky, masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal yang membantu mereka memperkirakan datangnya musim kering dan potensi kebakaran. Pengetahuan yang diwariskan lintas generasi itu jadi dasar bagi warga untuk melakukan mitigasi, antara lain dengan membuat sekat bakar guna mencegah api meluas ke sumber pangan.
Pengetahuan tersebut juga tercermin dalam sistem pangan tradisional masyarakat yang dirancang untuk beradaptasi dengan kondisi musim kering maupun banjir.
Hal tersebut menjadi dasar bahwa praktik pembakaran lahan oleh masyarakat dilakukan secara terbatas dengan mengandalkan kearifan lokal, berbeda dengan kebakaran yang meluas hingga saat ini.
Franky menekankan, meluasnya titik panas dan titik api, termasuk yang terdeteksi di area konsesi perusahaan, perlu jadi perhatian dalam penanganan karhutla. Korporasi perlu menjadi sasaran utama evaluasi karena aktivitas pembukaan lahan dan pengusahaan hutan dalam skala luas berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Korporasi harus menjadi sasaran utama karena merekalah yang mengendalikan berbagai aktivitas tersebut. Kita memiliki ketentuan dan peraturan di tingkat internasional dan nasional, yang semestinya bisa dipakai untuk menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab,” ungkapnya.
