Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim kini berstatus Prolegnas Prioritas 2026. Hal tersebut mulai memantik resistensi dari kalangan pelaku industri.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara terang-terangan memperingatkan bahwa kewajiban menekan penggunaan energi fosil dan membatasi pencemaran udara dalam draf sapu jagat tersebut berpotensi menjadi bumerang yang memicu lonjakan inflasi hingga ledakan angka pengangguran.
Baca Juga: Prabowo Minta Anak Muda Indonesia Tak Ulangi Kesalahan Pendahulu
Pengurus Bidang Perdagangan Dewan Pimpinan Nasional Apindo, Budihardjo Iduansjah memandang puluhan bab dalam draft tersebut secara prinsip sangat positif, namun akan mencekik sektor riil jika dieksekusi secara paksa.
"RUU Pengendalian Perubahan Iklim ini bagus, cuma mungkin mandatorinya dihapus menjadi mungkin voluntary (sukarela)," kata Budi dikutip, Sabtu (31/10/2026).
Alih-alih menerapkan regulasi wajib yang memukul mundur operasional pabrik, pihaknya menuntut pemerintah menyusun peta jalan transisi energi yang bertahap.
Budi mengusulkan target pelonggaran hingga sepuluh tahun ke depan yang dibekali Indikator Kinerja Utama (IKU).
Selain itu, ia menyoroti krusialnya penunjukan satu kementerian koordinator khusus yang konsisten mengawal regulasi ini lintas sektor agar iklim bisnis tidak menjadi korban dari ambisi buta lingkungan.
Adapun Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR Eddy Soeparno memastikan draft ini akan menjadi payung hukum komprehensif pertama di Indonesia.
Ia tak sekadar mengatur mitigasi dan tata kelola nilai ekonomi karbon (NEK), regulasi ini ditargetkan melindungi kelompok rentan yang terdampak perubahan iklim.
Baca Juga: Prediksi 9 Tahun Lalu Terbukti, Pengamat ke Jokowi: Bapak Harus Siap dengan Konsekuensinya
Merespons kekhawatiran publik dan industri, pihaknya berjanji akan menggelar roadshow konsultasi ke daerah-daerah guna membedah naskah akademik dan memastikan transisi energi berjalan berkeadilan.
