Grid.ID - Dedi Mulyadi ungkap kondisi keuangan Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat itu mengajak masyarakat untuk gotong royong bayar pajak.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berharap keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dapat membantu menjaga kondisi keuangan daerah di tengah tekanan fiskal yang tengah dialami Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Dedi, kesadaran warga untuk membayar pajak merupakan salah satu wujud semangat gotong royong dalam mendukung pemerintah melaksanakan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Di tengah tekanan fiskal Pemprov Jabar yang dialami, masyarakat Jawa Barat masih bahu-membahu, bergotong royong bersama-sama memberikan bantuan terhadap Provinsi Jawa Barat dalam bentuk pembayaran pajak, terutama pajak kendaraan bermotor," ujar Dedi, Jumat (30/10/2026), dikutip dari TribunJabar.id.
Mengacu pada data Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), posisi saldo kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Kamis (29/10/2026) pukul 17.00 WIB mencapai Rp567.949.556.627 atau setara dengan sekitar Rp567,94 miliar.
Di waktu yang sama, pendapatan daerah yang berhasil dihimpun tercatat sebesar Rp13.370.054.100. Sumber penerimaan tersebut meliputi pajak air permukaan senilai Rp21.541.700, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp140.136, serta retribusi daerah mencapai Rp103.945.320.
Sementara dari sisi penggunaan anggaran, Pemprov Jabar merealisasikan belanja hibah sebesar Rp250 juta dan menyalurkan bantuan keuangan untuk pemerintah desa senilai Rp1.351.900.000. Pemerintah daerah juga mencatat adanya penyerapan anggaran untuk belanja modal yang ditujukan bagi pembangunan.
Dedi menegaskan, kontribusi warga melalui pembayaran pajak memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah membiayai berbagai kebutuhan. Dukungan tersebut diperlukan agar pembangunan dan pelayanan publik dapat terus berjalan.
"Tanpa partisipasi Bapak dan Ibu semua, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa," katanya.
Di tengah kondisi tersebut, Dedi juga menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan Pemprov Jabar selama ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Dia memastikan evaluasi dan introspeksi akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
"Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila layanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum optimal. Sehingga kami akan terus mengoreksi diri, introspeksi agar layanan kami bisa memuaskan seluruh warga Jawa Barat," katanya.
Baca Juga: Pemprov Jabar Tegaskan Tidak Akan Berutang pada 2027, Dedi Mulyadi Fokus Tingkatkan Pendapatan dan Efisiensi Anggaran
Dedi menegaskan, masyarakat juga memiliki peran untuk mengawasi dan memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, partisipasi warga tidak hanya diwujudkan melalui pembayaran pajak, tetapi juga melalui masukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah.
"Tugas kami melayani, tugas Bapak dan Ibu berpartisipasi dan mengoreksi," ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan tidak akan mengambil pinjaman daerah tambahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memberikan arahan agar perencanaan anggaran tahun depan disusun dengan lebih teliti dan terukur.
Untuk itu, Pemprov Jabar akan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan daerah yang ada serta meninjau kembali pos-pos pengeluaran agar selaras dengan prioritas kebutuhan dan kapasitas keuangan daerah.
"Tidak ada. Pak Gubernur sudah menyampaikan tidak ada rencana pinjaman di 2027. Kita akan optimalkan yang ada, baik dari sisi pendapatan, demikian juga dari sisi belanja," ujar Herman Suryatman selepas rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (26/10/2026) dikutip dari Antara.
Dalam draf APBD 2027, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memproyeksikan pendapatan daerah mencapai Rp29,35 triliun. Adapun anggaran belanja direncanakan sebesar Rp27,58 triliun.
Selain itu, penerimaan pembiayaan diperkirakan berada di angka Rp74,37 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp1,84 triliun.
Dengan keputusan untuk tidak mengambil pinjaman baru, Pemprov Jabar akan memprioritaskan peningkatan pendapatan daerah dan penghematan belanja dalam pengelolaan APBD 2027.
Herman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memasukkan skema penundaan pembayaran (tunda bayar) sebagai bagian dari perencanaan pembiayaan sejak awal.
Jika dalam pelaksanaan APBD nantinya muncul kendala keuangan, pemerintah akan terlebih dahulu menelaah permasalahan tersebut. Selanjutnya, langkah penanganan akan ditentukan berdasarkan kondisi yang dihadapi serta tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
Baca Juga: Pilkades Digital Mulai Dijalankan di Jawa Barat, Dedi Mulyadi Bahas Penghematan Anggaran dan Risiko Kecurangan
"Tunda bayar itu kan tidak boleh direncanakan, ya. Jadi kita optimalkan yang ada. Nanti kita lihat saja di perjalanan. Ya, prinsipnya pendapatan dioptimalkan, belanja dirasionalkan. Ya, kalaupun ada hal-hal yang di luar jangkauan tentu nanti kita lihat di perjalanan. Yang jelas Kementerian Dalam Negeri menyampaikan tunda bayar dimungkinkan tetapi tidak boleh direncanakan," ucap Herman.
Keputusan Pemprov Jawa Barat untuk tidak mengambil pinjaman daerah tambahan pada 2027 turut menjadi sorotan, mengingat sebelumnya pemerintah daerah sempat merencanakan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Namun, rencana tersebut tidak mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kondisi ini kemudian menimbulkan kekhawatiran terkait kemungkinan terjadinya penundaan pembayaran (tunda bayar) untuk sejumlah proyek pembangunan fisik pada 2026 yang sebelumnya dikaitkan dengan rencana pinjaman tersebut.
Herman menjelaskan bahwa pemerintah tidak boleh memasukkan skema tunda bayar ke dalam perencanaan anggaran sejak awal. Oleh karena itu, Pemprov Jabar akan terus mengawasi kondisi keuangan daerah dan realisasi anggaran guna mengetahui perkembangan kebutuhan pembayaran berbagai pekerjaan di lapangan.
Di samping memastikan tidak ada rencana pengajuan pinjaman baru, Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan alokasi dana cadangan senilai Rp50 miliar dalam rancangan APBD 2027.
"Saya kira BTT (Belanja Tidak Terduga) kan kewajiban kita untuk antisipasi terutama untuk mitigasi bencana alam ya. Karena BTT itu dua variabelnya, karena kedaruratan, karena kemendesakan. Dua-duanya harus kami antisipasi, angkanya seperti tadi disampaikan," kata Herman menambahkan. (*)
Artikel Asli
