WARSAWA — Polandia diwarnai ketegangan pada Jumat (30/10/2026) malam saat polisi antihuru-hara mengepung gedung Mahkamah Konstitusi di ibu kota Warsawa. Pengepungan ini merupakan puncak ketegangan antara presiden sayap kanan yang skeptis terhadap Uni Eropa dan pemerintah pro-Uni Eropa yang berebut kendali atas mahkamah tertinggi tersebut.
Polisi dikerahkan setelah muncul pengumuman di situs web mahkamah yang menyatakan bahwa ketuanya, Bogdan Swieczkowski, dan wakil ketuanya, Bartlomiej Sochanski, telah diberhentikan sementara dari tugas mereka. Profil keduanya dilaporkan telah dihapus dari situs web tersebut.
Tak lama kemudian, akun X resmi mahkamah menyatakan bahwa situs web mereka telah mengalami "pengambilalihan secara ilegal" dan menegaskan bahwa kedua pejabat tersebut tetap menduduki jabatan mereka.
"Semua pihak yang terlibat dalam tindakan ini telah melakukan tindak pidana kudeta," tulis akun tersebut, sebagaimana dilansir RT.
Anna Korwin-Piotrowska, sosok yang memerintahkan pemberhentian sementara tersebut, mengambil alih peran sebagai pelaksana tugas ketua mahkamah dengan alasan senioritasnya sebagai hakim. Namun, pimpinan mahkamah yang ada saat ini menyanggah kewenangannya dan bersikeras bahwa Swieczkowski tetap menjabat sebagai ketua.
Para pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung mahkamah untuk mengecam apa yang mereka sebut sebagai serangan terhadap mahkamah oleh Perdana Menteri Donald Tusk.
“Kami sangat sedih karena Donald Tusk membawa kita mundur beberapa dekade, menjadikan kita negara kelas dua,” ujar Patryk Jaki, anggota Parlemen Eropa dari partai Hukum dan Keadilan (PiS).
