HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Perebutan posisi Sekretaris dan Bendahara DPD Partai Demokrat Sulsel mulai memanas.
Hal tersebut setelah Munafri Arifuddin (Appi) menjadi calon tunggal ketua Demokrat Sulsel yang ditetapkan di Musyawarah Daerah (Musda) V Demokrat Sulsel.
Dua jabatan strategis ini dinilai menentukan efektivitas konsolidasi internal sekaligus kesiapan Demokrat menghadapi Pemilu 2029.
Appi harus cermat memilih sekretaris dan bendahara agar Demokrat Sulsel tidak terkooptasi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Sejumlah nama mulai masuk dalam bursa calon pengurus inti pendamping Appi. Mereka berasal dari beragam latar belakang.
Mulai dari kepala daerah, legislator provinsi, hingga kader yang memiliki pengalaman dalam strategi pemenangan dan pengelolaan organisasi.
Nama-nama yang mencuat antara lain, Mantan Ketua Bappilu Demokrat Sulsel Andi Januar Jaury, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel Fatma Wahyuddin.
Kemudian, Ketua DPC Demokrat Parepare Rahmat Sjamsu Alam, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle, bahkan Adi Rasyid Ali.
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto menilai penentuan sekretaris menjadi pekerjaan penting bagi kepemimpinan baru Appi nantinya.
Posisi tersebut membutuhkan figur berpengalaman yang mampu mengelola organisasi secara profesional, memahami aturan internal partai, serta memiliki waktu untuk memastikan seluruh agenda berjalan.
Andi Ali Armunanto mengatakan sekretaris harus memiliki pengalaman organisasi yang kuat, terutama dalam memahami mekanisme dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Menurutnya, pengalaman Appi dalam kepartaian yang relatif lebih singkat dibandingkan sejumlah kader senior membuat kebutuhan terhadap pendamping berpengalaman menjadi semakin penting.
“Memang orang sekretarisnya pasti harus orang yang punya pengalaman organisasi yang cukup kuat,” kata Andi Ali kepada FAJAR pada Senin, 26 Oktober.
Andi Ali menilai sekretaris bukan sekadar pelengkap struktur kepengurusan. Jabatan tersebut menjadi pusat koordinasi yang mengurusi administrasi, persuratan, pelaksanaan program, kaderisasi, hingga proses rekrutmen calon anggota legislatif.
Karena itu, figur yang dipilih harus memahami mekanisme internal Demokrat dan mampu menerjemahkan keputusan ketua menjadi kerja organisasi yang konkret.
“Yang paling krusial untuk mendampingi Appi, figur-figur yang memang punya pengalaman di sekretarisnya itu. Pengalaman Appi dengan Demokrat kan minim,” ujarnya.
Ali menilai ketersediaan waktu menjadi pertimbangan penting dalam menentukan sekretaris.
Sebab, posisi tersebut membutuhkan keterlibatan aktif dalam berbagai urusan organisasi, mulai dari tingkat DPD hingga koordinasi dengan DPC kabupaten/kota.
Menurutnya, sekretaris idealnya merupakan figur yang dapat mencurahkan perhatian besar terhadap pengelolaan partai, bukan terlalu terbebani oleh tanggung jawab lain.
Ali mencontohkan bahwa apabila kandidat berasal dari kalangan pemerintahan, kemampuan membagi waktu antara tugas pemerintahan dan urusan partai perlu menjadi bahan pertimbangan.
Selain pengalaman dan ketersediaan waktu, Ali mengingatkan agar sekretaris tidak membawa kepentingan personal yang berpotensi mengganggu kinerja organisasi.
Ali menekankan pentingnya profesionalisme dalam kaderisasi dan rekrutmen calon anggota legislatif.
Menurutnya, proses tersebut harus didasarkan pada kapasitas dan kebutuhan partai, bukan sentimen pribadi atau konflik antarkader.
“Tidak boleh ada faktor-faktor personal yang terlibat di situ, apalagi sampai tidak memasukkan nama kader yang bagus sebagai caleg karena sentimen like and dislike. Itu lebih ke arah ketidakprofesionalan sebagai seorang sekretaris,” tegasnya.
Berbeda dengan sekretaris, Ali menilai kriteria bendahara lebih menitikberatkan pada kemampuan mengelola anggaran dan membangun jaringan pendanaan untuk menopang kegiatan organisasi maupun kebutuhan kampanye.
Menurutnya, bendahara tidak harus berasal dari kalangan yang paling berpengalaman mengurus organisasi partai.
Namun, kandidat wajib memiliki kapasitas finansial yang memadai, memahami pengelolaan anggaran, serta mampu memastikan kebutuhan operasional partai ditopang oleh pendanaan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Untuk bendahara, pilihannya lebih bebas. Yang penting dia bisa mengurus anggaran, melakukan fundraising untuk partai, apalagi untuk menggalang dana-dana kampanye dan kegiatan organisasi kepartaian,” kata Ali.
Dalam bursa yang berkembang, Fatma Wahyuddin menjadi salah satu nama yang diperhitungkan. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel sekaligus Sekretaris DPC Demokrat Makassar tersebut memiliki pengalaman di parlemen dan keterlibatan dalam struktur partai.
Fatma juga disebut sebagai figur yang dipercaya mengurus pengambilan formulir pendaftaran Appi dalam proses penjaringan calon ketua DPD.
Rekam jejak tersebut menjadi bagian dari pertimbangan politik yang mengiringi namanya dalam bursa pengurus inti.
Adapun Andi Januar Jaury memiliki pengalaman dalam bidang pemenangan pemilu melalui kiprahnya sebagai mantan Ketua Bappilu Demokrat Sulsel.
Pengalamannya dalam kontestasi politik daerah dan keterlibatannya dalam tim pemenangan Appi pada Pilwali Makassar 2024 turut membuat namanya diperhitungkan untuk posisi sekretaris.
Kemudian, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle yang dikenal sebagai politikus Partai Demokrat yang memiliki pengalaman panjang di legislatif.
Ia terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel selama dua periode, yakni 2014–2019 dan 2019–2024. Selama menjadi legislator, ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk Ketua Komisi A DPRD Sulsel.
Pada Pemilu 2024, Selle kembali terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel. Namun, ia memilih mengundurkan diri untuk maju dalam Pilkada Soppeng 2024 sebagai calon wakil bupati mendampingi Suwardi Haseng.
Selanjutnya, Ketua DPC Demokrat Parepare M. Rahmat Sjamsu Alam (RSA). Dalam Musda V Demokrat Sulsel lalu, RSA mendukung Appi untuk memimpin Demokrat Sulsel.
Rahmat memiliki pengalaman panjang di dunia politik dan organisasi kemasyarakatan. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kota Parepare selama dua periode. Pada Pemilu 2024, ia kembali terpilih sebagai anggota DPRD Parepare melalui Partai Demokrat.
Kemudian, Adi Rasyid Ali (ARA) merupakan salah satu politisi senior Partai Demokrat di Kota Makassar. Ia pernah menjabat Ketua DPC Demokrat Makassar selama sekitar 15 tahun dan menjadi anggota DPRD Makassar selama tiga periode.
Berbekal pengalaman panjang di legislatif dan kepartaian, ARA memiliki rekam jejak dalam konsolidasi organisasi Demokrat di tingkat daerah. Di luar politik, ia saat ini dipercaya menjabat Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya.
Pengamat Politik Unhas Adi Suryadi Culla menilai komposisi pengurus inti akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kepemimpinan Appi di Demokrat Sulsel.
Menurut Adi Culla, figur pendamping ketua harus mampu mengikuti ritme kerja yang cepat, fleksibel, dan terbuka terhadap dinamika politik.
Hal tersebut terutama berlaku bagi sekretaris yang menjadi penghubung antara arah kebijakan ketua dan pelaksanaan kerja organisasi.
“Pak Appi punya gaya kepemimpinan gerak cepat dan inklusif. Pendampingnya, khususnya sekretaris, harus memiliki tipologi yang cair, tidak kaku, serta mampu mengimbangi irama kerja akseleratif ketua dalam merespons dinamika politik,” terangnya.
Adi Culla menegaskan bahwa pengalaman organisasi dan kedisiplinan administrasi merupakan syarat mendasar bagi sekretaris.
Tata kelola dokumen, komunikasi internal, dan administrasi eksternal harus berjalan terstruktur agar roda organisasi tidak bergantung sepenuhnya pada ketua.
“Sekretaris adalah benteng organisasi. Syarat mutlaknya adalah pengalaman dan kedisiplinan administratif agar seluruh tata kelola dokumen internal maupun eksternal berjalan terstruktur dengan baik,” tegasnya.
Sementara untuk bendahara, Adi Culla menekankan pentingnya integritas finansial. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat kebutuhan partai tidak hanya berkaitan dengan operasional harian, tetapi juga konsolidasi dan persiapan menghadapi kontestasi elektoral.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas internal dalam proses penyusunan kepengurusan.
Figur yang terpilih harus memiliki penerimaan yang memadai di lingkungan partai agar pembentukan struktur baru tidak memicu resistensi di antara kader.
“Pengurus baru harus memiliki legitimasi kuat demi menjaga kekompakan dan soliditas partai menuju Pemilu 2029,” pungkasnya.(ams)
