Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terlibat dalam rantai pasok energi nasional, mulai dari pengumpulan minyak jelantah untuk bahan bakar penerbangan hingga pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan koperasi memiliki potensi untuk berperan dalam pengelolaan energi berbasis komunitas sekaligus mendukung upaya pemerintah mencapai kemandirian dan swasembada energi.
"Koperasi adalah badan usaha yang bisa sama-sama dengan swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) memberikan andil terbaik untuk perekonomian nasional, termasuk dalam pengelolaan energi dan mineral," kata Ferry dikutip dari keterangan di Jakarta, Sabtu.
Salah satu upaya yang dikembangkan Kemenkop adalah melibatkan KDKMP dalam pengumpulan minyak goreng bekas atau minyak jelantah untuk kemudian diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) sebagai bahan baku produksi bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF).
Baca juga: Bulog siap distribusi beras via Koperasi Merah Putih di Semarang
Ferry menyebut pihaknya telah meresmikan koperasi yang mengelola minyak jelantah di Purwokerto, Jawa Tengah.
Model tersebut memungkinkan koperasi berperan dalam mengumpulkan limbah rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi untuk industri energi.
Selain itu, ia memaparkan Kemenkop bekerja sama dengan PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) mengembangkan proyek percontohan PLTS mikro berkapasitas di bawah satu megawatt (MW) untuk mendukung penyediaan listrik di wilayah terpencil.
Salah satu proyek yang telah diresmikan berada di Desa Sembur Laut, Pulau Galang, Kepulauan Riau.
PLTS berkapasitas 1 MW di wilayah tersebut memasok listrik untuk fasilitas penyimpanan ikan berpendingin (cold storage), pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Di sisi lain, Ferry menyatakan bahwa Kemenkop juga mendorong konsolidasi pengelola sumur minyak rakyat dan sumur minyak yang tidak aktif (idle well) melalui koperasi resmi guna memperkuat legalitas, transparansi, serta kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah tambang.
Untuk memperluas pengembangan usaha tersebut, Kemenkop mengajak Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) berkolaborasi dalam pengembangan proyek energi, termasuk penyediaan PLTS berkapasitas di bawah 1 MW di sejumlah daerah.
Baca juga: Program Inkubasi koperasi harus hasilkan perubahan dan kemandirian
Ketua Umum Aspebindo Anggawira menjelaskan bahwa Asbepindo komitmen untuk terus mengawal seluruh kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan energi melalui edukasi hingga advokasi.
Pihaknya juga komitmen memberikan pendampingan untuk membuka akses pasar dan kemitraan baik dari dalam atau luar negeri, termasuk memperkuat rantai pasok nasional.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan koperasi memiliki potensi untuk berperan dalam pengelolaan energi berbasis komunitas sekaligus mendukung upaya pemerintah mencapai kemandirian dan swasembada energi.
"Koperasi adalah badan usaha yang bisa sama-sama dengan swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) memberikan andil terbaik untuk perekonomian nasional, termasuk dalam pengelolaan energi dan mineral," kata Ferry dikutip dari keterangan di Jakarta, Sabtu.
Salah satu upaya yang dikembangkan Kemenkop adalah melibatkan KDKMP dalam pengumpulan minyak goreng bekas atau minyak jelantah untuk kemudian diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) sebagai bahan baku produksi bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF).
Baca juga: Bulog siap distribusi beras via Koperasi Merah Putih di Semarang
Ferry menyebut pihaknya telah meresmikan koperasi yang mengelola minyak jelantah di Purwokerto, Jawa Tengah.
Model tersebut memungkinkan koperasi berperan dalam mengumpulkan limbah rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi untuk industri energi.
Selain itu, ia memaparkan Kemenkop bekerja sama dengan PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) mengembangkan proyek percontohan PLTS mikro berkapasitas di bawah satu megawatt (MW) untuk mendukung penyediaan listrik di wilayah terpencil.
Salah satu proyek yang telah diresmikan berada di Desa Sembur Laut, Pulau Galang, Kepulauan Riau.
PLTS berkapasitas 1 MW di wilayah tersebut memasok listrik untuk fasilitas penyimpanan ikan berpendingin (cold storage), pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Di sisi lain, Ferry menyatakan bahwa Kemenkop juga mendorong konsolidasi pengelola sumur minyak rakyat dan sumur minyak yang tidak aktif (idle well) melalui koperasi resmi guna memperkuat legalitas, transparansi, serta kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah tambang.
Untuk memperluas pengembangan usaha tersebut, Kemenkop mengajak Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) berkolaborasi dalam pengembangan proyek energi, termasuk penyediaan PLTS berkapasitas di bawah 1 MW di sejumlah daerah.
Baca juga: Program Inkubasi koperasi harus hasilkan perubahan dan kemandirian
Ketua Umum Aspebindo Anggawira menjelaskan bahwa Asbepindo komitmen untuk terus mengawal seluruh kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan energi melalui edukasi hingga advokasi.
Pihaknya juga komitmen memberikan pendampingan untuk membuka akses pasar dan kemitraan baik dari dalam atau luar negeri, termasuk memperkuat rantai pasok nasional.
