Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta maaf kepada warga Jawa Barat. Ia menyinggung masalah tekanan fiskal hingga kinerja pemerintah.
Seperti diketahui, Dedi Mulyadi memang sudah setahun lebih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia dilantik oleh Presiden pada Februari 2025 lalu.
Sejak menjabat, Dedi memang kerap jadi sorotan. Bukan tanpa alasan, hal itu karena kebijakannya kerap menuai pro dan kontra dari masyarakat.
Setahun lebih menjabat, baru-baru ini Dedi Mulyadi mengucapkan permintaan maaf. Dedi Mulyadi minta maaf ke warga Jabar apabila kinerja pemerintah belum maksimal dalam memberikan pelayanan.
Dedi menyebut jajarannya akan senantiasa mengoreksi diri demi tata kelola yang lebih baik. Pengakuan penuh kerendahan hati tersebut disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi saat memaparkan perkembangan kondisi keuangan dan pelayanan daerah pada Jumat (30/10/2026).
"Kami menyampaikan permohonan maaf apabila layanan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum optimal."
"Sehingga kami akan terus mengoreksi diri, introspeksi agar layanan kami bisa memuaskan seluruh warga Jawa Barat," ujar Dedi dilansir TribunJabar.ID.
Dedi juga membeberkan bahwa situasi fiskal Pemprov Jabar kini dalam kondisi ketat, di mana posisi kas daerah berdasarkan laporan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per Kamis (29/10/2026) mencatatkan saldo Rp567,94 miliar. Dedi menyebut partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi modal paling berharga bagi keberlangsungan pembangunan.
Dedi pun berterima kasih kepada warga yang bahu membahu menopang roda pemerintahan lewat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tanpa keikhlasan warga, Dedi merasa wilayah Jabar tidak akan sebaik sekarang.
"Di tengah tekanan fiskal Pemprov Jabar yang dialami, masyarakat Jawa Barat masih bahu-membahu, bergotong royong bersama-sama memberikan bantuan dalam bentuk pembayaran pajak, terutama pajak kendaraan bermotor."
"Tanpa partisipasi Bapak dan Ibu semua, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa," ungkapnya emosional.
Lebih lanjut, Dedi juga mempersilakan warga untuk melayangkan kritik atau saran. Menurutnya, pemerintah memang nemiliki tugas untuk melayani masyarakat.
"Tugas kami melayani, tugas Bapak dan Ibu berpartisipasi dan mengoreksi," tegas mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Melansir Kompas.com, berdasarkan laporan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), saldo kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Kamis (29/10/2026) pukul 17.00 WIB tercatat Rp 567,94 miliar atau tepatnya Rp 567.949.556.627.
Pada hari yang sama, penerimaan daerah mencapai Rp 13,37 miliar. Dedi mengungkapkan, penerimaan tersebut antara lain berasal dari pajak air permukaan sebesar Rp 21,54 juta, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 140.136, serta retribusi daerah sebesar Rp 103,94 juta.
Sementara itu, pengeluaran yang tercatat meliputi belanja hibah sebesar Rp 250 juta dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp 1,35 miliar.
Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga merealisasikan belanja modal untuk mendukung pembangunan daerah.
Dedi menyebut, angka tersebut belum menggambarkan seluruh kemampuan fiskal Pemprov Jabar karena masih ada kebutuhan belanja dan pembiayaan yang harus dipenuhi hingga akhir tahun anggaran.
Buntut dari tekanan fiskal itu, baru-baru ini Dedi Mulyadi minta maaf ke warga Jabar. (*)
Artikel Asli
