Jakarta, VIVA - Hasil pemilu Israel justru membawa kerugian bagi kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Seorang pejabat Partai Likud menilai Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir ikut menyebabkan kekalahan dukungan tersebut karena sikap dan pernyataannya mendorong warga Arab untuk memberikan suara kepada partai-partai Arab.
Anggota komite pusat Partai Likud, Shimon Boker mengatakan Ben-Gvir telah merugikan kubu Netanyahu melalui berbagai tindakan provokatifnya. Menurut dia, sikap Ben-Gvir justru membuat partai-partai Arab memperoleh tambahan kursi di parlemen.
Melansir laman Anadolu Agency, Minggu (1/11/2026), laporan tersebut menyebutkan tingkat partisipasi pemilih di Rahat, kota terbesar di Israel yang mayoritas penduduknya merupakan warga Badui, mencapai hampir 80 persen.
Seorang aktivis senior Likud bernama Rami, yang memantau jalannya pemungutan suara di Rahat, mengatakan banyak warga merasa marah terhadap Ben-Gvir. Kemarahan tersebut mendorong mereka memberikan suara untuk menentang kubu Netanyahu.
Wali Kota Rahat, Talal al-Krenawi, menyambut tingginya partisipasi warga sebagai bukti kekuatan komunitasnya. Sejumlah warga menyebut kebijakan pembongkaran rumah dan pernyataan Ben-Gvir sebagai alasan mereka memberikan suara dalam pemilu.
Namun, seorang aktivis dari partai Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi) pimpinan Ben-Gvir menolak kritik tersebut. Ia menilai Ben-Gvir tidak seharusnya disalahkan atas keputusan warga Arab yang menggunakan hak pilih mereka.
Hasil penghitungan suara akhir menempatkan blok Netanyahu dengan perolehan 53 kursi. Sementara itu, blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi, sedangkan partai-partai Arab mencatatkan rekor dengan meraih total 19 kursi.
Tidak satu pun dari kedua blok utama tersebut berhasil mencapai 61 kursi yang dibutuhkan untuk memperoleh mayoritas di Knesset, parlemen Israel yang memiliki 120 anggota.
Partai Joint List memperoleh 11 kursi, sedangkan United Arab List (Ra'am) meraih delapan kursi. Hasil pemilu tersebut dijadwalkan diserahkan kepada Presiden Israel Isaac Herzog pada 4 November, setelah melalui proses verifikasi.
