Menlu RI, Arrmanatha Nasir (Tata), menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Atlanta, Amerika Serikat. Ini merupakan lawatan pertama Tata setelah dilantik menjadi Menlu.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada 30-31 Oktober itu, Tata mengikuti tiga sesi pleno yang membahas ketegangan geopolitik, energi, dan rantai pasok.
Dalam rangkaian pembahasan tersebut, Tata menekankan bahwa ketahanan nasional, kawasan, dan global saling terkait serta membutuhkan kerja sama multilateral yang efektif.
“Ketahanan nasional memperkuat ketahanan kawasan, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan global,” kata Tata, dikutip dari keterangan resmi yang dibagikan Kemlu, Minggu (1/11).
Tata juga menekankan pentingnya reformasi sistem multilateral agar lebih tepercaya, representatif, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman.
"Pangan tidak boleh dijadikan senjata," tegas dia dalam sesi geopolitik.
Tata turut menyoroti dampak konflik di Selat Hormuz, Laut Hitam, dan Laut Merah terhadap jalur perdagangan, pasokan energi, pupuk, dan pangan global, terutama bagi negara berkembang. Indonesia mendorong de-eskalasi konflik, dialog, dan kerja sama.
Tata menekankan pentingnya penghormatan terhadap UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum internasional dalam menjaga kebebasan navigasi.
Indonesia, menurutnya, mengangkat konsep Responsible Freedom of Navigation, yang menekankan bahwa kebebasan navigasi harus disertai tanggung jawab dan kedaulatan dijalankan dengan pengendalian diri.
Pada sesi energi, Tata menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan bagian dari keamanan nasional. Indonesia terus memperkuat kemandirian energi melalui penerapan B50 dan program pembangunan 100 GW tenaga surya.
“Krisis harus mempercepat transisi energi, bukan justru membalikkannya,” tuturnya.
Di sisi lain, Tata juga menekankan pentingnya transisi energi yang adil dan terjangkau, melalui perluasan akses terhadap teknologi energi bersih serta pembiayaan dan investasi yang lebih mudah diakses oleh negara berkembang.
Dalam sesi pleno terakhir tentang rantai pasok, Indonesia menekankan pentingnya kepastian rantai pasok global dan penguatan sistem perdagangan multilateral.
Indonesia mengusulkan penguatan kesiapsiagaan menghadapi krisis dan kondisi darurat, pembiayaan jangka panjang yang terjangkau, dan perlunya membangun kemitraan di bidang teknologi agar negara berkembang dapat pula menjadi kreator, bukan hanya pengguna.
“Rantai pasok harus memiliki lebih banyak pusat produksi, terutama di negara-negara berkembang," ungkap Tata.
Jajaki Peluang Kerja SamaDi sela-sela kegiatan, Tata mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu Turki, Rusia, Argentina, Meksiko, Inggris, Kanada, Jerman, India, Arab Saudi, Polandia, dan High Representative/Wakil Presiden Komisi Eropa serta pertemuan pull-aside dengan Menlu Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Prancis.
Berbagai pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan bilateral, menjajaki peluang kerja sama di berbagai bidang, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan geopolitik dan berbagai isu internasional yang menjadi perhatian bersama.
Pada akhir pertemuan, Amerika Serikat selaku Presiden G20 mengeluarkan Chair's Statement yang merangkum pembahasan dan berbagai pandangan yang berkembang selama pertemuan.
Rangkaian Presidensi AS akan berpuncak pada KTT G20 di Miami pada 14-15 Desember 2026, sebelum kepemimpinan G20 beralih ke Inggris untuk tahun 2027.
Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 ini merupakan bagian dari rangkaian Presidensi G20 Amerika Serikat tahun 2026. Pertemuan dihadiri perwakilan dari 18 negara anggota G20, Uni Eropa dan Uni Afrika, serta Polandia sebagai negara undangan tuan rumah, sedangkan Afrika Selatan tidak hadir.
