Unjuk rasa di pabrik mobil listrik BYD di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu pekan lalu mencerminkan harapan warga agar investasi industri tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan perusahaan didorong berkolaborasi menyiapkan ketrampilan kerja bagi warga setempat agar tidak menjadi penonton di rumah sendiri.
Perusahaan mobil listrik BYD asal China meresmikan pabriknya di Subang pada 3 September 2026 lalu. Luas area pabrik mencapai 126 hektar dan memiliki kapasitas produksi sekitar 150.000 unit mobil listrik per tahun.
Kehadiran pabrik mobil listrik BYD tersebut membawa harapan baru bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, investasi besar itu belum sepenuhnya menjawab harapan warga yang ingin ikut bekerja dan merasakan manfaat ekonomi dari tumbuhnya indsutri di daerah mereka.
Kekhawatiran hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri pun disuarakan melalui unjuk rasa yang digelar Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) di Kawasan pabrik BYD, Cipeundeuy, Subang, Rabu siang lalu. Ribuan warga mendatangi kawasan industri tersebut untuk menyampaikan keresahan mengenai terbatasnya penyerapan tenaga kerja lokal.
Aksi berlangsung sekitar pukul 12.00-16.00 WIB itu diikuti warga dari sejumlah desa di sekitar kawasan industri. Mereka meminta perusahaan membuka akses rekruitmen secara transparan dan memberikan pelatihan ketrampilan bagi warga setempat.
FMSB memperkirakan penyerapan tenaga lokal masih di bawah angka 20 persen. Mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Subang dan DPRD setempat menyiapkan regulasi yang memberikan kepastian mengenai kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Tuntutan ini berakar dari permasalah sosial yang menjerat kehidupan sehari-sehari masyarakat Subang. Pada 2026, angka kemiskinan di daerah itu mencapai 8,70 persen atau mencapai 146.820 jiwa.
Angka kemiskinan di Subang lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata kemiskinan di Jawa Barat sekitar 6,54 persen. Sementara itu jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2025 tercatat 76.115 jiwa.
“Sungguh sebuah ironi bila ada sebuah perusahaan multinasional sebesar BYD di tengah kami. Namun, kehadiran industri tersebut belum mengakomodir warga setempat yang menghadapi masalah kemiskinan dan pengangguran di daerahnya,” tutur tokoh pemuda Subang, Megi Akbar Setiawan yang turut berorasi dalam unjuk rasa di pabrik BYD.
Megi yang diwawancarai pada Minggu (1/11/2026) mengatakan, aksi tersebut sama sekali bukan gerakan untuk menolak investasi. Warga justru berharap keberadaan BYD sebagai salah satu ikon industri baru juga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, keberadaan BYD merupakan sebuah kebanggaan sekaligus harapan baru bagi masyarakat Subang. Namun, kebanggaan itu akan kehilangan maknanya apabila masyarakat setempat hanya menyaksikan pertumbuhan industri tanpa memperoleh kesempatan bekerja di dalamnya.
Ia menyoroti banyaknya lulusan SMA dan SMK di Subang yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pekerjaan di kawasan industri menjadi salah satu tumpuan untuk memperbaiki kehidupan keluarga.
“Tidak semua anak-anak Subang yang baru lulus SMA dan SMK bisa kuliah. Mereka butuh kerja. Kalau ada pabrik sebesar BYD di depan mata, tetapi mereka tidak bisa masuk, itu menyakitkan,” katanya.
Megi berpendapat, salah satu tujuan aksi unjuk rasa di pabrik BYD untuk mendorong pemerintah dan perusahaan menyiapkan pelatihan konkret khususnya bagi masyarakat dan lulusan sekolah menengah kejuruan. Pasalnya, kurikulum pendidikan kejuruan saat ini belum secara khusus membekali peserta didik dengan pengetahuan mengenai kendaraan listrik atau electric vehicle.
Oleh karena itu, ia mengusulkan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan, sekolah dan lembaga pelatihan kerja dalam menyiapkan program pelatihan ketrampilan dalam industri kendaraan listrik. Pelaksanaannya dapat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dan anggaran dari Pemda setempat.
Megi juga berpendapat, pemerintah dapat mengoptimalkan badan usaha milik desa (BUMDes) di desa-desa penyangga kawasan industri sebagai bagian dari pengembangan pelatihan kerja. Dengan demikian, calon pekerja yang belum memenuhi kualifikasi dapat memperoleh pembekalan sebelum mengikuti proses rekruitmen perusahaan.
“Warga sadar diri perusahan seperti BYD membutuhkan tenaga kerja yang kompeten. Karena itu, perusahaan seharusnya berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial dengan menyediakan tenaga pelatih dan transfer pengetahuan kepada calon pekerja lokal,” ucapnya.
Aksi tersebut juga mendapatkan tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Subang, Zainal Mufid. Ia menilai, investasi harus tetap dijaga agar memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Namun, pemerintah dan perusahaan juga perlu memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari kehadiran industri tersebut di daerahnya.
“Investasi sangat penting bagi kemajuan suatu daerah. Kita harus menjaga kepercayaan para investor agar mereka merasa aman dalam menjalankan usahanya. Di sisi lain, masyarakat juga mendapatkan kesempatan bekerja dengan hadirnya investasi tersebut,” harapnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi sekaligus akademisi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi berpendapat, penyerapan tenaga kerja lokal harus diikuti kesiapan kompetensi calon pekerja. Industri berskala multinasional seperti BYD membutuhkan tenaga kerja yang memenuhi standar produksi yang berlevel tinggi.
Menurut Acuviarta, sekolah menengah kejuruan hinga perguruan tinggi perlu menyesuaikan program pendidikan yang sesuai dengan perkembangan industri di sekitarnya. Perusahaan juga dapat mendukung lembaga pelatihan kerja agar masyarakat memperoleh ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
Ia menambahkan, perekrutan tenaga kerja lokal akan memberikan manfaat lebih luas. Selain mendekatkan pekerja dengan tempat tinggal, kebijakan tersebut dapat mengurangi biaya hidup karena mereka tidak harus merantau atau menyewa tempat tinggal di sekitar kawasan industri.
“Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai dan mampu memenuhi standar produksi. Karena itu, pemerintah daerah perlu segera membangun kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan hingga LPK untuk program program pelatihan ketrampilan bagi masyarakat setempat,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar mengatakan, pihaknya meminta persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui pendekatan dialog bersama. Upaya tersebut diharapkan tercapai solusi bersama antara seluruh pihak yang terkait dan menjaga iklim usaha yang kondusif bagi investor.
Ia mengaku masalah kesempatan kerja yang disuarakan warga pada Rabu lalu telah ditangani melalui pertemuan antara perusahaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang, dan perwakilan pengunjuk rasa beberapa hari lalu. Pemerintah menerima sejumlah keluhan tentang sulitnya warga melamar di perusahaan tersebut.
Adi menyebutkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar telah melahirkan aplikasi yang dinamakan Nyari Gawe sejak tahun lalu. Aplikasi tersebut memberikan informasi perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di Jawa Barat secara transparan.
Adapun sebanyak 728.085 pencari kerja yang telah mengakses aplikasi Nyari Gawe. Sebanyak 230 perusahaan yang telah membuka lowongan 32.125 posisi kerja di aplikasi tersebut.
“Khusus BYD sendiri telah membuka sekitar 3.000 posisi pekerjaan di Nyari Gawe dan lebih dari 800 orang telah diterima. Masyarakat Subang menjadi prioritas dalam perekrutan, tetapi setiap pelamar tetap harus memenuhi persyaratan ketrampilan kebutuhan perusahaan,” tuturnya.
Ia mengakui, beberapa posisi dalam industri membutuhkan keahlian teknis sehingga warga yang belum memenuhi kualifikasi harus meningkatkan kompetensinya. “Disnaker Provinsi Jabar dan kabupaten/kota saat ini terus berupaya melatih warga sekitar agar memiliki keterampilan sesuai tenaga yang dibutuhkan,” kata Adi.
Bagi warga Subang, kehadiran pabrik BYD diharapkan bukan sekadar membangun industri. Warga ingin mendapatkan ilmu, keterampilan dan pekerjaan agar tak hanya menonton kemajuan tersebut daerahnya sendiri.
