jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menegaskan penghormatan hak asasi manusia harus menjadi fondasi pembangunan Indonesia Emas 2045.
Hal ini disampaikan Mugiyanto dalam Dialog Nasional Menuju Satu Abad Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Sabtu (31/10).
BACA JUGA: Wamen HAM Ingatkan Risiko Salah Sita dalam RUU Perampasan Aset
“HAM perlu menjadi etika yang hidup di segala lingkungan,” kata Mugiyanto dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Minggu (1/11).
Menurut Mugiyanto, penghormatan terhadap HAM tidak cukup diwujudkan melalui peraturan dan kelembagaan. Prinsip tersebut harus tercermin dalam perilaku masyarakat, kebijakan, serta penyelenggaraan negara.
BACA JUGA: Menko Yusril Targetkan Naskah RUU HAM Diserahkan ke DPR RI Akhir Tahun 2026
Dia juga mengajak masyarakat berperan aktif menolak diskriminasi, mengawasi kekuasaan, memperjuangkan keadilan, dan mendorong pertanggungjawaban negara.
Mugiyanto menilai Indonesia memiliki peluang berkontribusi dalam perkembangan pemikiran HAM dunia. Namun, kepercayaan internasional harus dibangun melalui gagasan dan praktik yang dapat dipertanggungjawabkan.
BACA JUGA: Musrenbang HAM 2026 Resmi Ditutup, Mugiyanto Ingatkan Kementerian dan Pemda
“Kiblat HAM dunia bukan gelar yang kita berikan kepada diri sendiri. Ia merupakan kepercayaan yang diperoleh ketika pemikiran kita layak dirujuk dan praktik kita dapat dipercaya,” ujarnya.
Sementara itu, akademisi Frans Magnis-Suseno menyoroti pentingnya keadilan sosial dan pemberantasan korupsi dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Dia mengingatkan pembangunan akan kehilangan makna apabila kesejahteraan belum dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Pengamat Swarna Dwipa Institute Febby Lintang juga meminta keberhasilan Indonesia Emas tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan penguasaan teknologi.
“Indonesia Emas itu jangan hanya didefinisikan melalui indikator makro, tapi harus indikatornya mikro juga,” ujar Febby.
Menurut dia, kualitas pembangunan harus terlihat dari cara negara memperlakukan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Pemerataan akses pendidikan, fasilitas publik, dan kesempatan kerja juga harus menjadi indikator keberhasilan pembangunan.
“Tolok ukur martabat suatu bangsa yang maju justru terlihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan kelompoknya yang paling rentan,” katanya.
Dalam dialog tersebut, Swarna Dwipa Institute turut menyoroti enam agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Agenda itu mencakup penguatan persatuan dan toleransi, penghormatan HAM, pemerataan keadilan sosial, pemberantasan korupsi, pembangunan inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan peran generasi muda.
Pendiri Swarna Dwipa Institute Frans Immanuel Saragih mengatakan lembaganya berupaya menjadi ruang pertemuan berbagai elemen masyarakat untuk bertukar gagasan mengenai masa depan bangsa.
Para pembicara sepakat bahwa persatuan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, kolaborasi, dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, Indonesia Emas 2045 tidak hanya berorientasi pada kemajuan ekonomi, tetapi juga harus menjamin keadilan, kesejahteraan, dan martabat seluruh rakyat. (kkp/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wamendagri Bima Arya Ajak Siswa SMAN Unggulan MH Thamrin Siapkan Indonesia Emas 2045
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Kenny Kurnia Putra
