Yerusalem (ANTARA) - Kelompok oposisi Israel berupaya mengambil alih kendali Knesset (parlemen Israel) dengan mengganti ketua parlemen dan mendorong pengesahan undang-undang yang menyasar Pemimpin Otoritas Benjamin Netanyahu, menurut laporan media setempat, Minggu (1/11).
Hasil sementara pemilihan parlemen pada Selasa menunjukkan blok Netanyahu memperoleh 53 kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang. Sementara itu, oposisi meraih 48 kursi dan partai-partai Arab memperoleh 19 kursi.
Hingga kini, tidak satu pun blok berhasil mengamankan sedikitnya 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Situs berita Walla, dengan mengutip sejumlah sumber yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa para pemimpin oposisi berencana menggelar pertemuan empat pihak di kediaman pemimpin oposisi Yair Lapid, yang juga memimpin Partai Yesh Atid.
Selain Lapid, pertemuan tersebut akan dihadiri pemimpin Partai Yashar Gadi Eisenkot, Avigdor Lieberman dari Partai Yisrael Beiteinu, serta Yair Golan dari Partai Demokrat.
Menurut Walla, pertemuan itu bertujuan menyusun rencana bersama untuk mengubah hasil pemilu menjadi kekuatan politik di dalam Knesset.
Pertemuan tersebut akan digelar sebelum konsultasi yang dijadwalkan mulai 4 November di kediaman Presiden Isaac Herzog. Konsultasi itu bertujuan menentukan pihak yang akan memperoleh mandat pertama untuk mencoba membentuk pemerintahan.
Sumber-sumber oposisi mengatakan kepada Walla bahwa Eisenkot telah memutuskan menerima mandat pertama untuk membentuk pemerintahan.
Pergeseran peta kekuatan politik
Menurut Walla, tanggal penting lainnya bagi para pemimpin oposisi adalah 10 November, ketika anggota Knesset yang baru terpilih dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan.
Kelompok oposisi berencana mengganti Ketua Knesset Amir Ohana, yang merupakan anggota Partai Likud pimpinan Netanyahu.
Langkah tersebut berpotensi memberi kelompok oposisi kendali atas agenda parlemen dan membuka peluang untuk mendorong pengesahan sejumlah undang-undang selama enam pekan sebelum batas waktu pembentukan pemerintahan berakhir.
Para pemimpin oposisi diperkirakan akan membahas calon yang dapat disepakati bersama untuk menduduki jabatan tersebut. Nama-nama yang dipertimbangkan antara lain Eisenkot, Lapid, dan Oded Forer dari Partai Yisrael Beiteinu.
Walla melaporkan oposisi juga ingin mendorong rancangan undang-undang untuk membentuk komisi penyelidikan resmi terkait peristiwa 7 Oktober 2023.
Pada 8 Oktober 2023, militer Israel melancarkan perang besar-besaran di Jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 74.000 orang, melukai lebih dari 175.000 orang lainnya, serta menyebabkan seluruh wilayah kantong tersebut hancur.
Kelompok oposisi juga berupaya mengesahkan rancangan undang-undang yang melarang seseorang yang sedang menghadapi dakwaan pidana membentuk pemerintahan, bahkan sebelum ada putusan bersalah.
Netanyahu (76) sedang menjalani persidangan atas sejumlah tuduhan korupsi, termasuk penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan. Jika terbukti bersalah, dia dapat menghadapi hukuman penjara.
Menurut Walla, para pemimpin oposisi menilai penggantian ketua Knesset dapat menjadi langkah awal penting untuk menggeser keseimbangan kekuatan politik, meskipun perundingan pembentukan pemerintahan masih berlangsung.
Namun, pelaksanaan rencana tersebut mengharuskan para pemimpin oposisi menyepakati satu calon dan mengamankan suara yang cukup untuk memilihnya.
Eisenkot berulang kali menyatakan tidak akan bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Netanyahu, termasuk jika keduanya menerapkan kesepakatan berbagi kekuasaan dengan bergantian menjabat sebagai perdana menteri.
Netanyahu memimpin koalisi partai-partai sayap kanan sejak akhir 2022. Pemerintahannya secara luas disebut sebagai pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel.
Sejak 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang di Jalur Gaza.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Demokrat Israel peringatkan Netanyahu dapat serang Iran demi kekuasaan
Baca juga: Pemimpin oposisi Israel tuding Netanyahu lakukan pembunuhan politik
Hasil sementara pemilihan parlemen pada Selasa menunjukkan blok Netanyahu memperoleh 53 kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang. Sementara itu, oposisi meraih 48 kursi dan partai-partai Arab memperoleh 19 kursi.
Hingga kini, tidak satu pun blok berhasil mengamankan sedikitnya 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Situs berita Walla, dengan mengutip sejumlah sumber yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa para pemimpin oposisi berencana menggelar pertemuan empat pihak di kediaman pemimpin oposisi Yair Lapid, yang juga memimpin Partai Yesh Atid.
Selain Lapid, pertemuan tersebut akan dihadiri pemimpin Partai Yashar Gadi Eisenkot, Avigdor Lieberman dari Partai Yisrael Beiteinu, serta Yair Golan dari Partai Demokrat.
Menurut Walla, pertemuan itu bertujuan menyusun rencana bersama untuk mengubah hasil pemilu menjadi kekuatan politik di dalam Knesset.
Pertemuan tersebut akan digelar sebelum konsultasi yang dijadwalkan mulai 4 November di kediaman Presiden Isaac Herzog. Konsultasi itu bertujuan menentukan pihak yang akan memperoleh mandat pertama untuk mencoba membentuk pemerintahan.
Sumber-sumber oposisi mengatakan kepada Walla bahwa Eisenkot telah memutuskan menerima mandat pertama untuk membentuk pemerintahan.
Pergeseran peta kekuatan politik
Menurut Walla, tanggal penting lainnya bagi para pemimpin oposisi adalah 10 November, ketika anggota Knesset yang baru terpilih dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan.
Kelompok oposisi berencana mengganti Ketua Knesset Amir Ohana, yang merupakan anggota Partai Likud pimpinan Netanyahu.
Langkah tersebut berpotensi memberi kelompok oposisi kendali atas agenda parlemen dan membuka peluang untuk mendorong pengesahan sejumlah undang-undang selama enam pekan sebelum batas waktu pembentukan pemerintahan berakhir.
Para pemimpin oposisi diperkirakan akan membahas calon yang dapat disepakati bersama untuk menduduki jabatan tersebut. Nama-nama yang dipertimbangkan antara lain Eisenkot, Lapid, dan Oded Forer dari Partai Yisrael Beiteinu.
Walla melaporkan oposisi juga ingin mendorong rancangan undang-undang untuk membentuk komisi penyelidikan resmi terkait peristiwa 7 Oktober 2023.
Pada 8 Oktober 2023, militer Israel melancarkan perang besar-besaran di Jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 74.000 orang, melukai lebih dari 175.000 orang lainnya, serta menyebabkan seluruh wilayah kantong tersebut hancur.
Kelompok oposisi juga berupaya mengesahkan rancangan undang-undang yang melarang seseorang yang sedang menghadapi dakwaan pidana membentuk pemerintahan, bahkan sebelum ada putusan bersalah.
Netanyahu (76) sedang menjalani persidangan atas sejumlah tuduhan korupsi, termasuk penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan. Jika terbukti bersalah, dia dapat menghadapi hukuman penjara.
Menurut Walla, para pemimpin oposisi menilai penggantian ketua Knesset dapat menjadi langkah awal penting untuk menggeser keseimbangan kekuatan politik, meskipun perundingan pembentukan pemerintahan masih berlangsung.
Namun, pelaksanaan rencana tersebut mengharuskan para pemimpin oposisi menyepakati satu calon dan mengamankan suara yang cukup untuk memilihnya.
Eisenkot berulang kali menyatakan tidak akan bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Netanyahu, termasuk jika keduanya menerapkan kesepakatan berbagi kekuasaan dengan bergantian menjabat sebagai perdana menteri.
Netanyahu memimpin koalisi partai-partai sayap kanan sejak akhir 2022. Pemerintahannya secara luas disebut sebagai pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel.
Sejak 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang di Jalur Gaza.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Demokrat Israel peringatkan Netanyahu dapat serang Iran demi kekuasaan
Baca juga: Pemimpin oposisi Israel tuding Netanyahu lakukan pembunuhan politik
