Moskow (ANTARA) - Negara-negara anggota Uni Eropa memanfaatkan krisis kemanusiaan di negara lain untuk tujuan politik mereka sendiri, kata Menteri Luar Negeri Sudan, Mohi El-Din Salem, kepada RIA Novosti.
"Negara-negara Eropa membuat pernyataan tentang situasi kemanusiaan di Sudan sehingga memicu spekulasi tentang kelaparan untuk menciptakan kesan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di sana. Meski situasi kemanusiaan di sana memang sulit, mereka lebih sering memanfaatkannya untuk kepentingan politik," katanya.
Bahkan Rusia dan China pun tidak luput dari skenario semacam itu, katanya seperti diberitakan RIA Novosti dari Moskow, Ahad.
"Mereka mengambil kasus-kasus terpisah dan menggeneralisasinya, seolah-olah hanya mereka saja satu-satunya pembela sejati hak asasi manusia. Padahal pada waktu bersamaan, pelanggaran hak asasi manusia terjadi di depan mata semua orang di Jalur Gaza dan tempat lainnya di seluruh dunia," katanya.
Kendati demikian, katanya, otoritas Sudan terbuka terhadap segala upaya nyata dari pihak mana pun selama masih sesuai dengan hukum humaniter internasional atau hukum internasional.
Sudan dilanda konflik bersenjata ditandai dengan pertempuran sengit sejak April 2023 yang melibatkan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo dan tentara reguler.
Konflik tersebut telah memakan banyak korban jiwa dari kalangan sipil, serta menyebabkan kerusakan infrastruktur, dan pengungsian massal.
Sumber: Spuntik/RIA Novosti
Baca juga: Presiden Mesir tegaskan upaya untuk dorong solusi politik atas krisis di Sudan
Baca juga: Baznas RI jalin kerja sama bantuan kemanusiaan dengan Dubes Sudan
"Negara-negara Eropa membuat pernyataan tentang situasi kemanusiaan di Sudan sehingga memicu spekulasi tentang kelaparan untuk menciptakan kesan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di sana. Meski situasi kemanusiaan di sana memang sulit, mereka lebih sering memanfaatkannya untuk kepentingan politik," katanya.
Bahkan Rusia dan China pun tidak luput dari skenario semacam itu, katanya seperti diberitakan RIA Novosti dari Moskow, Ahad.
"Mereka mengambil kasus-kasus terpisah dan menggeneralisasinya, seolah-olah hanya mereka saja satu-satunya pembela sejati hak asasi manusia. Padahal pada waktu bersamaan, pelanggaran hak asasi manusia terjadi di depan mata semua orang di Jalur Gaza dan tempat lainnya di seluruh dunia," katanya.
Kendati demikian, katanya, otoritas Sudan terbuka terhadap segala upaya nyata dari pihak mana pun selama masih sesuai dengan hukum humaniter internasional atau hukum internasional.
Sudan dilanda konflik bersenjata ditandai dengan pertempuran sengit sejak April 2023 yang melibatkan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo dan tentara reguler.
Konflik tersebut telah memakan banyak korban jiwa dari kalangan sipil, serta menyebabkan kerusakan infrastruktur, dan pengungsian massal.
Sumber: Spuntik/RIA Novosti
Baca juga: Presiden Mesir tegaskan upaya untuk dorong solusi politik atas krisis di Sudan
Baca juga: Baznas RI jalin kerja sama bantuan kemanusiaan dengan Dubes Sudan
