Kelompok oposisi Israel berupaya mengambil alih kendali Knesset atau parlemen Israel dengan mengganti ketua parlemen dan mendorong sejumlah undang-undang yang berpotensi menghalangi Benjamin Netanyahu kembali membentuk pemerintahan.
Melansir Antara, media Israel, Walla, Minggu (1/11/2026), melaporkan jika langkah tersebut disiapkan setelah hasil sementara pemilu menunjukkan tidak ada satu pun blok yang meraih mayoritas di parlemen.
Dari total 120 kursi Knesset, blok Netanyahu memperoleh 53 kursi, oposisi 48 kursi, sedangkan partai-partai Arab mendapatkan 19 kursi. Sementara pembentukan pemerintahan membutuhkan dukungan sedikitnya 61 anggota parlemen.
Menurut Walla, empat tokoh oposisi, yakni Yair Lapid, Gadi Eisenkot, Avigdor Lieberman, dan Yair Golan, berencana menggelar pertemuan untuk menyusun strategi bersama.
Pertemuan tersebut dijadwalkan sebelum konsultasi dengan Isaac Herzog Presiden Israel pada 4 November, untuk menentukan pihak yang mendapat mandat pertama membentuk pemerintahan.
Salah satu agenda oposisi adalah mengganti Amir Ohana Ketua Knesset dari Partai Likud pimpinan Netanyahu, setelah anggota parlemen baru dilantik pada 10 November mendatang.
Pergantian tersebut diharapkan memberi oposisi kendali lebih besar atas agenda parlemen, termasuk pembahasan rancangan undang-undang.
Oposisi juga berencana mendorong pembentukan komisi penyelidikan resmi terkait peristiwa 7 Oktober 2023, serta aturan yang melarang seseorang dengan dakwaan pidana membentuk pemerintahan.
Aturan terakhir berpotensi berdampak pada Netanyahu yang saat ini masih menjalani persidangan atas tuduhan korupsi, termasuk penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan.
Meski demikian, upaya oposisi masih bergantung pada kesepakatan antarpartai dan dukungan suara yang cukup di Knesset. Eisenkot telah menyatakan tidak akan bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin Netanyahu, termasuk melalui skema pergantian jabatan perdana menteri. (bil/ham)
