JAKARTA -- Musisi asal Italia, Andrea Bocelli, telah menggelar konser di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (31/10/2026). Setelah itu, musisi yang memiliki keterkaitan dengan Israel itu bakal menggelar konser di Jakarta International Expo (JIExpo) pada Selasa (3/11/2026).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku bahwa musisi tersebut akan menggelar konser di ibu kota besok. Menurut dia, seluruh perizinan terkait konser tersebut telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Artinya, tidak ada keterlibatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penyelenggaraan konser tersebut.
"Promotor telah mengantongi izin dan izinnya dari kementerian, dari Kementerian Pariwisata, Kepolisian RI, kemudian (Kementerian) Kebudayaan, Imigrasi, dan pengelola venue," kata dia, Senin (2/11/2026).
Menurut dia, selama ini pihaknya tidak pernah memberikan pernyataan apapun terkait rencana konser Bocelli di Jakarta. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap akan mengikuti keputusan pemerintah pusat, termasuk terkait penyelenggaraan konser tersebut.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Ketika sudah mulai muncul di ruang publik, tentunya Pemerintah DKI Jakarta mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," ujar Pramono.
Diketahui, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan atas rencana penyelenggaraan konser Bocelli di JIExpo Kemayoran. Karena itu, Gubernur DKI Jakarta diminta menindaklanjuti aspirasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat melalui evaluasi serta koordinasi dengan instansi yang berwenang.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ), menegaskan bahwa dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintah. Hal itu juga termasuk dalam pemberian dukungan terhadap kegiatan internasional.
“Fraksi PKS mendukung aspirasi MUI dalam membela rakyat Palestina. Kami meminta Gubernur segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kepolisian untuk meninjau kembali penyelenggaraan konser ini, termasuk mengupayakan pembatalan melalui kewenangan, dasar hukum, dan prosedur yang sah,” ujar dia melalui keterangannya, yang telah dikonfirmasi Republika.
Ia menjelaskan, keberatan tersebut merujuk pada informasi mengenai rekam jejak Bocelli yang dipersoalkan MUI, khususnya dugaan keterlibatan dalam kegiatan penggalangan dana yang mendukung militer Israel. Menurut dia, informasi itu perlu ditelaah secara cermat, disertai kesempatan klarifikasi bagi pihak terkait.
“Pemerintah perlu memberikan jawaban yang jelas atas keberatan masyarakat. Pertimbangan pariwisata dan ekonomi kreatif harus berjalan bersama tanggung jawab kemanusiaan serta komitmen Indonesia menentang penjajahan,” kata MTZ.
