jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya maritim yang besar.
Namun, kata dia, orientasi pembangunan di Indonesia sebelumnya masih lebih banyak melihat daratan.
BACA JUGA: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Seskab Teddy & Amran Sulaiman Dinilai Paling Moncer
"Kita ini negara kepulauan, lautnya luas, sumber daya maritimnya luar biasa, tetapi harus diakui, orientasi pembangunan kita selama ini masih lebih banyak melihat daratan," kata dia kepada awak media, Senin (2/10).
Dia menilai perubahan paradigma pembangunan menjadi penting agar kekayaan laut Indonesia memberikan kontribusi lebih besar terhadap kemandirian ekonomi.
BACA JUGA: Bicara di World Stroke Day, Terawan Tegaskan Komitmen Prabowo soal Layanan Kesehatan
Termasuk, kata dia, demi mewujudkan ketahanan pangan dan menciptakan kesempatan usaha bagi masyarakat pesisir.
Dalam konteks tersebut, Adi melihat Presiden Prabowo mulai mendorong perubahan cara pandang terhadap posisi strategis laut sebagai pembangunan nasional.
BACA JUGA: Kemendikdasmen Sodorkan Bukti Keberpihakan Prabowo terhadap Pendidikan, Guru Paling Paten
"Laut bukan sekadar halaman belakang Indonesia, tetapi harus menjadi salah satu halaman depan pembangunan nasional," kata dia.
Menurut Adi, arah kebijakan mulai diterjemahkan melalui sejumlah program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih.
Selaim itu, kata dia, kebijakan diterjemahkan dalam swasembada garam, revitalisasi tambak pantura, budidaya perikanan tematik, budidaya udang terintegrasi, hingga modernisasi kapal perikanan.
Dia mengatakan berbagai program tersebut menunjukkan adanya upaya menghubungkan agenda pembangunan nasional dengan penguatan sektor produksi dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Adi melanjutkan peran KKP menjadi strategis karena menjadi kementerian yang bertanggung jawab menerjemahkan arah Prabowo ke dalam program konkret.
Adi mengingatkan keberhasilan pembangunan maritim tidak cukup diukur dari jumlah program atau infrastruktur yang dibangun.
"Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berapa banyak infrastruktur dibangun atau program diluncurkan," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Adi, konsistensi kebijakan dan keterbukaan informasi mengenai capaian program serta dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat pesisir perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan.
Adi menilai sektor kelautan dan perikanan berpotensi menjadi salah satu penopang penting ekonomi Indonesia jika arah pembangunan dijaga secara berkelanjutan.
"Ukurannya itu apakah pendapatan nelayan meningkat, kesempatan ekonomi terbuka, dan masyarakat pesisir semakin sejahtera," kata dia. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Survei IndocPolls: Tahun Kedua Prabowo-Gibran, Tingkat Kepuasan Publik 57,4 Persen
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan
