JAKARTA, KOMPAS – Perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran yang pecah pada akhir Februari lalu memaksa banyak orang menjadwalkan ulang perjalanannya. Kondisi serba tak pasti ini mendorong banyak orang untuk menunggu dan melihat kondisi ke depan atau wait and see. Negara dengan nilai tukar sama rendahnya dengan Indonesia menjadi opsi utama tujuan destinasi.
Corporate Secretary & Investor Relation Panorama Group AB Sadewa mengemukakan, kelas menengah akan lebih berhati-hati. Mereka cenderung wait and see, sedangkan kelompok kelas atas masih belum terganggu karena sejumlah produknya masih laku, seperti perjalanan ke Kenya dan Islandia.
“Jadi kayaknya market up, enggak terganggu. Market middle yang posisi wait and see, mereka mengurangi anggaran supaya enggak terlalu jauh, maka ambil penerbangan jarak sedang (medium-haul flight) atau jarak dekat (short-haul flight),” ujar Sadewa saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Penerbangan jarak sedang biasanya memakan waktu sekitar 3-6 jam perjalanan yang meliputi 1.500-4.000 kilometer (km). Penerbangan jarak dekat biasanya berdurasi di bawah 3 jam dengan cakupan di bawah 1.000-1.500 km.
Produk-produk perjalanan lebih terjangkau menjadi opsi pengganti. Wisatawan yang awalnya memilih Eropa, misalnya, kini memilih China, begitu pula wisatawan yang berencana ke Jepang, lantas memutuskan pergi ke Thailand.
“Mereka (wisatawan) memilih mencari destinasi yang secara currency (nilai tukar) di destinasi tujuan juga sedang mengalami pelemahan, seperti Jepang. Mereka akan melihat destinasi yang nilai tukar mata uang asingnya sama-sama lemah seperti nilai tukar rupiah,” tutur Sadewa.
Penurunan animo mayoritas terlihat pada perjalanan untuk kegiatan leisure (bersantai). Namun, kegiatan korporasi menjadi penopang karena permintaan perjalanan untuk berbisnis tidak banyak terpengaruh.
Berkaca pada tingkat keyakinan pasar, minat untuk bepergian tetap ada. Namun, belanja wisatawan berkurang.
Dalam laporan Ipsos, Indeks Keyakinan Konsumen atau Consumer Confidence Index pada Oktober 2026 cenderung menurun dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama. Indonesia mencatat penurunan indeks 5,5 poin, tepat di atas Australia (-6,2) dan AS (-7,7).
Dari 20 negara yang diteliti, hanya enam negara yang mencatat Indeks Keyakinan Konsumen positif. Mereka adalah Hungaria (11,3), Peru (9,1), Jepang (3,7), Kolombia (3,7), Israel (3,2), dan Singapura (3,2).
Serupa dengan Sadewa, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisatawan Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah menjelaskan, banyak pihak masih wait and see terhadap kondisi saat ini. Sebab, situasi politik belum stabil, daya beli rendah, serta isu bahan bakar minyak (BBM) yang tersendat masih menjadi persoalan.
“Jadi secara situasional boleh dibilang belum begitu membaik, kalau enggak mau dibilang lebih buruk ya. Mudah-mudahan tidak (lebih buruk),” katanya.
Untuk permintaan tahun ini, Budijanto memperkirakan geliatnya masih lesu. Persoalan daya beli rendah masih menjadi catatan sejak Agustus 2025. Pada 2025, kinerja tahunan (year on year/yoy) turun sekitar 15 persen dibandingkan 2024. Tahun 2026, Budijanto memprediksi, kinerja masih menyusut sekitar 10 persen dibanding 2025.
“Agak pesimistis bisa naik karena ini sudah November 2026, apalagi sekarang kita masih melihat kurs ya. Saat ini, kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal November dibuka di atas Rp 18.000, masih cukup tinggi. Ini pasti akan berpengaruh pada kalangan menengah yang mau spare uangnya untuk bepergian,” tutur Budijanto.
Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia per 2 November 2026, nilai tukar rupiah mencapai Rp 18.161 per dolar AS. Kondisi ini melanjutkan tren sepanjang Oktober 2026 yang masih tertekan dan melemah.
Kelas atas masih belum terpengaruh daya belinya untuk berkontribusi terhadap sektor pariwisata. Uang yang dibelanjakan masih tergolong baik, tetapi memang jumlahnya tidak banyak dibandingkan kelompok kelas menengah.
Tahun ini menjadi momen yang berat bagi ekosistem pariwisata. Kondisi ini diproyeksi masih akan berlanjut pada tahun depan.
Sadewa mengatakan, pada 2027, setidaknya masih ada tiga faktor yang menjadi tantangan sektor pariwisata, yakni kondisi geopolitik; harga energi, khususnya avtur; serta, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Indonesia yang sedang dilanda ragam bencana juga menghambat pergerakan pariwisata. Saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekitar empat bulan terakhir ini, penjualan relatif lebih sulit. Alhasil, Panorama Group mengalihkan ke destinasi lain.
“Kalau inbound (masuk ke dalam negeri) ini, kan, booking tahun ini untuk liburan tahun depan. Jadi kalau mereka booking liburan, lalu terjadi karhutla, maka kami divert (alihkan) ke destinasi lain, seperti ke Yogyakarta atau Labuan Bajo yang tidak terdampak,” tutur Sadewa.
Secara terpisah, Budijanto mengemukakan, jika harga bahan bakar masih tinggi, bahkan terus meningkat, maka harga tiket pesawat akan melonjak. Jika hal itu terjadi, maka rute perjalanan wisatawan akan diperpendek, fasilitas juga berkurang.
Saat bersamaan, kondisi politik yang tidak stabil juga memengaruhi penilaian masyarakat global untuk bepergian ke Indonesia. Hal ini berlaku pula sebaliknya, masyarakat yang akan bepergian ke negara lain berpotensi mengantongi visa lebih sulit. Sebab, ada kekhawatiran pencarian suaka dan pencarian pekerjaan di luar negeri.
“Ini yang jadi pertimbangan pemberi visa. Otomatis mereka lebih selektif memberi persetujuan visa. Bisa jadi jaminan harus lebih besar, ada persyaratan tambahan. Itu juga yang menyebabkan warga negara Indonesia yang akan mengajukan visa mungkin akan sedikit lebih susah dibanding sebelumnya,” ujar Budijanto.
Alternatifnya, masyarakat akan cenderung bepergian ke negara-negara bebas visa. Otomatis, opsi negara tujuan akan jadi lebih terbatas.
“Jadi ya, kami masih mengamati, masih melihat ya. Sekarang sudah ada pergerakan sedikit-sedikit, beberapa masih wait and see karena situasi politik ada demonstrasi, dan sebagainya. Ke depannya, antara kondusif atau berubah sama sekali. Kalau tengah-tengah ini berbahaya. Kalau tujuan demonstrasi itu tidak tercapai, tetapi rusuh, malah memperparah ekonomi, sebenarnya,” kata Budijanto.
Berdasarkan laporan ASEAN Tourism Outlook 2025, sejumlah faktor utama memperberat dinamika pariwisata internasional pada 2025. Biaya transportasi dan akomodasi yang tinggi menjadi faktor pemberat utama yang dinilai 49 persen pakar, disusul faktor-faktor ekonomi lain (39 persen), serta rendahnya keyakinan konsumen (28 persen).
“Inflasi pariwisata diperkirakan akan menyusut dari 8 persen pada 2024 menjadi 6,8 persen pada 2025 (proyeksi menggunakan proksi inflasi pariwisata), tetapi akan tetap di atas masa prapandemi dengan 3,1 persen dan di atas inflasi keseluruhan (4,3%),” demikian tertulis dalam laporan tersebut.
Seperti laporan tersebut, penyusutan daya beli terjadi sejak beberapa tahun terakhir, memaksa masyarakat menurunkan standar hidupnya (downgrade) atau mengalihkan pilihan konsumsinya ke produk dan layanan yang lebih terjangkau. Kondisi ini tecermin dari perubahan gaya hidup, mengurangi konsumsi, serta penyesuaian pada kepemilikan aset karena pendapatan relatif stagnan, sedangkan kebutuhan hidup terus bertambah.
“Saya melihat downgrading, dikenal juga sebagai sachetization dan pengurangan skala (downsizing) sebagai sebuah respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi, bukan sebuah pilihan gaya hidup,” tutur dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho, dikutip dari siaran resminya.
Dalam teori ekonomi, kondisi ini lebih dikenal sebagai perataan konsumsi. Artinya, para rumah tangga berupaya menjaga konsumsi pokok tetap relatif stabil dengan mengorbankan konsumsi yang lebih fleksibel. Alhasil, seseorang menyesuaikan pengeluarannya bukan sesederhana hendak menabung, tetapi karena peningkatan keterbatasan opsi ruang untuk berbelanja.
“Jika fenomena ini menyebar, khususnya di antara kelas menengah yang berkontribusi terhadap besarnya proporsi konsumsi nasional, maka hal itu perlu dilihat sebagai alarm untuk pemerintah,” ujar Wisnu.
