jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ekspor listrik Indonesia hanya akan berlanjut jika negara calon pembeli bersedia menyepakati tarif harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (2/11/2026).
BACA JUGA: Soal Harga Ekspor Listrik ke Singapura, Begini Tanggapan Abdul Rahman Farisi
Ia menekankan pentingnya menjaga nilai ekonomis dari sumber daya energi nasional demi keuntungan negara.
"Selama harganya cocok, ikuti harga kita, memungkinkan dong. Tapi kalau harganya tidak cocok, kami akan memprioritaskan untuk kebutuhan di dalam negeri," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
BACA JUGA: Waka MPR Eddy Soeparno Apresiasi MoU Ekspor Listrik Bersih Indonesia ke Singapura
Bahlil menjelaskan pemerintah telah melakukan perhitungan harga ekspor listrik melalui Kementerian ESDM. Oleh karena itu, dia meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak terpengaruh lobi pihak-pihak yang menginginkan penurunan harga tersebut.
"Saya minta untuk Danantara enggak boleh dilobi, untuk mau mengikuti agar harga bisa turun," ujar Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
BACA JUGA: Laos Siap Ekspor Listrik dari Pembangkit Tenaga Angin ke Vietnam
Menurut Bahlil, kerja sama ekspor listrik harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Apabila harga yang ditawarkan belum disepakati, pemerintah tidak akan memaksakan ekspor dan akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan listrik di dalam negeri.
"Menyangkut dengan ekspor listrik kita, saya katakan bahwa yang pertama kita perhatikan harus saling menguntungkan. Kalau harganya belum cocok, kita enggak bisa," kata Bahlil.
Dia kembali menegaskan bahwa kebutuhan domestik menjadi prioritas pemerintah sebelum membuka peluang penjualan listrik ke negara lain.
"Kita harus memenuhi dahulu apa yang menjadi kebutuhan kita di domestik," pungkasnya.
Sebelumnya, Bahlil mengumumkan, Indonesia belum bisa mengekspor listrik dalam waktu dekat, sebab Indonesia masih membutuhkan listrik.
"Indonesia dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik, ya. Kita masih butuh listrik," ucap Bahlil dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 yang digelar di Jakarta, Senin.
Bahlil memperingatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk tidak menerima lobi-lobi yang dilakukan oleh negara yang akan menjadi penerima ekspor listrik Indonesia.
Pada Juli 2026, Bahlil menyampaikan sedang berlangsung negosiasi terkait harga listrik hijau yang akan diekspor oleh Indonesia ke Singapura, agar memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara.
Rencana perdagangan listrik lintas batas menjadi bagian dari penguatan hubungan ekonomi kedua negara, khususnya dalam pengembangan energi hijau dan transisi energi. Namun, penyelesaian negosiasi harga tetap menjadi penentu agar kerja sama tersebut dapat segera diimplementasikan.
Kesepakatan harga yang seimbang dinilai penting agar ekspor listrik tidak hanya menjadi transaksi komersial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia serta mendukung keberlanjutan kerja sama energi dengan Singapura.
Presiden Prabowo Subianto pun menunjuk BPI Danantara untuk melaksanakan implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
