HARIAN.FAJAR.CO.ID, ZURICH—Gianni Infantino menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam kepemimpinannya setelah FIFA akhirnya tunduk pada tekanan UEFA untuk membuka dokumen internal yang bersifat sensitif.
Langkah ini diambil menyusul kebuntuan sengit terkait proyek FIFA Forward Enterprise (FFE) yang gagal—sebuah inisiatif yang sempat berupaya menjual sebagian hak atas Piala Dunia kepada investor swasta.
Badan sepak bola dunia tersebut secara resmi setuju untuk membuka dokumen-dokumennya kepada para anggota dewan. Perubahan drastis ini merupakan respons langsung terhadap ultimatum dari UEFA, yang menuntut pengungkapan penuh mengenai rencana yang kini telah dibatalkan tersebut—rencana untuk melibatkan investor swasta dalam Piala Dunia.
Badan sepak bola Eropa itu telah menetapkan tenggat waktu tegas pada 2 November bagi FIFA untuk memberikan kejelasan mengenai tata kelola serta proses pengambilan keputusan yang melahirkan proposal kontroversial FIFA Forward Enterprise (FFE) tersebut.
Sebelumnya, dalam sebuah rapat dewan, Infantino sempat menyampaikan permintaan maaf resmi atas kegagalan skema tersebut. Namun, keengganannya untuk memberikan penjelasan terperinci saat itu membuat banyak asosiasi anggota merasa tidak puas.
Alih-alih mengadakan forum terbuka, sang presiden justru meminta agar semua pertanyaan diajukan secara tertulis. Meski demikian, tekanan dari Nyon (markas UEFA) tidak lagi bisa diabaikan, yang kemudian memicu intervensi dari jajaran pimpinan FIFA demi mencegah keretakan total hubungan antara dua organisasi paling berpengaruh dalam sepak bola dunia.
Dalam surat yang dikirimkan hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu yang ditetapkan UEFA, Sekretaris Jenderal FIFA, Mattias Grafstrom, menginformasikan kepada para anggota dewan bahwa dokumen yang diminta akan tersedia untuk ditinjau.
Akan tetapi, tawaran ini disertai dengan syarat yang cukup berat: dokumen tersebut tidak akan dibagikan secara digital. Sebaliknya, pihak-pihak terkait harus datang langsung ke kantor pusat FIFA di Zurich untuk memeriksa berkas-berkas tersebut dengan mengikuti protokol kerahasiaan yang ketat.
Dikutip dari Goal, menurut laporan dari BBC Sport, para anggota diberikan waktu selama dua minggu untuk mendaftarkan keinginan mereka dalam meninjau materi tersebut.
FIFA berdalih bahwa langkah-langkah restriktif ini diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum serta melindungi informasi yang bersifat sensitif.
Sumber internal mengungkapkan bahwa badan pengatur tersebut menganggap permintaan UEFA untuk menjawab lebih dari 100 pertanyaan dalam waktu dua minggu sebagai sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi, dengan alasan beban kerja yang berat dalam menyelenggarakan turnamen usia muda serta persiapan untuk kongres luar biasa yang akan datang.
Selain itu, tim hukum FIFA dilaporkan menyarankan untuk berhati-hati mengingat adanya proses hukum yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, di mana UEFA berupaya mendapatkan pengungkapan bukti yang berpotensi mengarah pada tuntutan pidana di Swiss.
Perselisihan mengenai proyek FFE hanyalah salah satu aspek dari ketidakpuasan yang lebih luas terhadap pemerintahan Infantino saat ini.
Surat dari UEFA yang disampaikan dengan bahasa tegas menyoroti berbagai keluhan, termasuk keputusan kontroversial untuk memberikan penghargaan perdana FIFA Peace Prize kepada Donald Trump serta penanganan skorsing terhadap Folarin Balogun.
“Penarikan proyek FFE, pengakuan atas kesalahan, dan pengumuman mengenai ‘potensi reformasi tata kelola’ tidak menjawab bagaimana keputusan-keputusan terkait diambil, atau mengapa Dewan FIFA tidak dilibatkan pada tahap yang semestinya,” demikian isi surat tersebut.
Desakan untuk transparansi ini muncul pada saat yang krusial bagi Infantino, yang tengah membidik pemilihan kembali tahun depan.
Tenggat waktu 18 November bagi kandidat pesaing untuk menyatakan niat mereka kian dekat, dan sikap agresif UEFA secara luas dipandang sebagai upaya untuk melemahkan posisi petahana. (amr)
