Jakarta, VIVA - Pelaksanaan Innovative Government Award (IGA) 2026 menjadi momentum bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Inovasi diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari agenda penghargaan, tetapi juga melekat dalam budaya kerja melalui pemberian ruang bagi inisiatif aparatur dan pelibatan masyarakat dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka kegiatan Presentasi Kepala Daerah sebagai bagian dari rangkaian proses seleksi pemenang IGA 2026.
Kegiatan tersebut digelar secara hybrid dari Command Center Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Wiyagus menegaskan, esensi IGA tidak berhenti pada pemberian penghargaan. Ajang tersebut harus menjadi pemantik bagi Pemda untuk terus menciptakan, mereplikasi, dan memperluas manfaat praktik baik.
Ruang kreativitas yang diberikan kepada Pemda perlu dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan secara kontekstual, terukur, dan bertanggung jawab.
"Jadi inovasi ini bukan sekadar aplikasi baru, kegiatan baru, atau perubahan nama program. Tapi inovasi ini adalah cara baru yang lebih efektif untuk menghasilkan nilai untuk publik," katanya.
Lebih lanjut, Wiyagus menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat di Indonesia, mulai dari produktivitas, kualitas kelembagaan, pengembangan teknologi, hingga kemampuan mengubah pengetahuan menjadi nilai ekonomi.
Untuk itu, ekosistem inovasi perlu dibangun secara konsisten melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media. Pemda juga perlu membuka ruang bagi para inovator untuk memperluas replikasi praktik yang terbukti berhasil.
Selain memperkuat ekosistem inovasi, Wiyagus menekankan pentingnya inovasi dalam mendorong kemandirian fiskal daerah yang sehat dan berkeadilan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus bertumpu pada pendataan yang akurat, administrasi modern, perluasan basis penerimaan, dan perbaikan layanan.
"Sinergi pusat dan daerah harus terlihat dalam proyek yang saling menguatkan, pengurangan hambatan investasi, konektivitas antardaerah, dan dampak pembangunan yang dapat dirasakan betul oleh masyarakat," tuturnya.
Sebagai gambaran, Wiyagus mencontohkan inovasi Kota Mojokerto melalui aplikasi Bayar Pajak Pakai Sampah Bisa Langsung dan Terintegrasi atau disingkat "Bajak Sambal Terasi".
