jpnn.com - SUKOHARJO - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merespons kegelisahan sejumlah ulama terkait insiden penggerebekan aparat kepolisian gabungan di pesantren/rumah tahfidz Hamalatul Qur’an, Mojolaban Sukoharjo (29/10).
Pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif, Denanyar Jombang KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam menilai Jenderal Suyudi sudah bergerak cepat.
BACA JUGA: Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena Dicopot Kapolri terkait Penggeledahan Ponpes
"Setahu kami, saat ini sudah ditangani oleh Divisi Propam Mabes Polri untuk pendalaman dugaan pelanggaran etik dan prosedur hukum acara pidana. Kami tunggu hasilnya," ujar Gus Salam.
"Tetap saja perlu dijelaskan secara transparan resume hasil pemeriksaan setelah gelar perkara dugaan pelanggaran. Hal ini penting karena peristiwa itu sudah menjadi perhatian publik, apalagi terkait pesantren,” imbuhnya.
BACA JUGA: Propam Diminta Periksa Prosedur Polisi Menggeledah Ponpes di Sukoharjo
Gus Salam yang juga Ketua Yayasan GPSI itu menilai keputusan Kapolri memindahkan empat pejabat dan personel di jajaran Polres Sukoharjo merupakan ketegasan agar jajaran Polri patuh kode etik jabatan dan prosedur hukum acara. Sekaligus menjadi pembelajaran berharga supaya pelanggaran tidak terulang.
"Polisi itu citranya di mata masyarakat merupakan kepanjangan tangan pemerintahan atau negara. Dipahami masyarakat sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung yang melayani masyarakat. Bila terlihat baik, pemerintah dan negara dinilai baik. Sebaliknya, publik juga menilai sebaliknya," kata Gus Salam.
BACA JUGA: Segera Bentuk TGPF soal Polisi Menggeledah Ponpes di Sukoharjo
Menurutnya, penggerebekan Rumah Tahfidz Hamalatul Qur’an oleh aparat kepolisian sebagai pengembangan penanganan dugaan pidana pembakaran warung mi babi, tidak sekadar penegakan hukum, tetapi juga problem sosial yang menghendaki pendekatan khusus dalam menyelesaikannya.
“Penegakan hukum harus tetap dilakukan. Namun, pendekatan dengan mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan, kebersamaan dan saling menghargai atas segala perbedaan di tengah kehidupan sosial juga penting dijalankan,” ujar Gus Salam.
“Struktur kepolisian itu lengkap, hingga ditingkat desa ada Bhabinkamtibmas. Kebersamaan Polri dan masyarakat bisa diwujudkan dengan deteksi dini dan pendekatan sosial serta humanis untuk menyelesaikan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Salah satu bentuk konkrit pelayan masyarakat, begitu,” imbuhnya.
Terkait rencana Komnas HAM yang akan melakukan fungsi pengawasan, Gus Salam pun turut memberi dukungan.
“Bagus. Itu kan tugas Komnas HAM yang diamanatkan oleh undang-undang. Kami dukung, supaya ada perspektif independen dari lembaga yang berwenang untuk menyelidiki ada tidaknya pelanggaran HAM dalam insiden Sukoharjo,” tuturnya.
"Tidak hanya Komnas HAM sesuai tugas dan wewenangnya, Majelis Masyayikh yang baru dikukuhkan oleh Menteri Agama pun juga bisa melibatkan diri untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kualitas, mutu dan tata kelola kepesantrenan,” imbuh Gus Salam. (*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
