Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong penguatan pendataan dari tingkat desa agar warga rentan dapat segera terjangkau program dan bantuan pemerintah.
Kondisi warga yang membutuhkan perlindungan perlu diketahui lebih awal, sehingga penanganannya tidak harus menunggu menjadi perhatian publik melalui media sosial.
Gus Ipul menyoroti kisah pasangan lanjut usia telantar hingga anak-anak usia sekolah yang berada di jalan dan kemudian viral di media sosial. Menurutnya, sebagian kondisi tersebut luput dari penanganan karena warga yang bersangkutan belum tercatat dalam data pemerintah.
“Kalau itu bisa kita ketahui lebih cepat, maka kita bisa kolaborasi untuk memberikan dukungan, memberikan perlindungan sosial,” ujar Gus Ipul saat menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis Identitas Kependudukan Digital (IKD), Perlinsos, dan PBI JK yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Lebak secara daring melalui Zoom pada Selasa (3/11/2026).
Karena itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan RT/RW, perangkat desa dan kelurahan, serta operator data untuk memastikan kondisi warga tercatat sesuai kenyataan. Kedekatan mereka dengan masyarakat menjadi modal penting untuk menemukan keluarga yang membutuhkan bantuan.
“Jangan sampai ada warga-warga kita yang seharusnya mendapatkan perlindungan tapi luput dari program-program pemerintah,” katanya.
Gus Ipul menjelaskan, pemerintah pusat tidak dapat mengetahui secara langsung kondisi setiap keluarga di desa. Operator data pun membutuhkan informasi dari masyarakat dan RT/RW agar data yang dimasukkan benar-benar menggambarkan keadaan warga.
Ketepatan informasi tersebut menentukan kualitas pengolahan data yang menjadi dasar pemberian bantuan. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah memperhatikan penguatan kapasitas operator data desa dan kelurahan, termasuk melalui pelatihan serta insentif yang dapat diberikan.
Sejalan dengan penguatan petugas di tingkat desa, Kemensos membuka ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran dapat dilakukan melalui jalur formal pemerintah daerah maupun jalur partisipasi masyarakat.
“Untuk mengoreksi data ini, pemerintah tidak bisa sendirian. Kita perlu dibantu oleh banyak pihak,” ujarnya.
Melalui Perlinsos Digital, masyarakat juga dapat melakukan pendaftaran dengan dukungan agen Perlinsos. Pendampingan ini penting karena belum semua warga memiliki smartphone, memahami cara mendaftar, atau merasa yakin menggunakan layanan digital.
Gus Ipul mengajak masyarakat yang bersedia menjadi agen Perlinsos untuk memulai dari keluarga dan tetangga terdekat. Ia menegaskan bahwa agen Perlinsos bekerja secara sukarela dan tidak boleh meminta bayaran kepada warga yang dibantu.
Saat meninjau dasbor Perlinsos Digital dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul menyampaikan bahwa sebanyak 83.922 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Lebak telah terdaftar, atau 16,29 persen dari total 515.195 KK penduduk. Jumlah agen Perlinsos tercatat sebanyak 3.684 orang, dengan 2.023 orang di antaranya aktif membantu pendaftaran masyarakat.
Capaian tersebut menjadi dasar untuk memperluas pendampingan dan pendaftaran warga. Gus Ipul mengajak jajaran pemerintah daerah, Dinas Sosial, serta operator data desa dan kelurahan bersama-sama meningkatkan jangkauan layanan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendataan harus diikuti penanganan yang sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga. Perlindungan dan jaminan sosial diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar, dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial bagi yang membutuhkan serta pemberdayaan bagi penerima manfaat usia produktif.
“Data kita ke depan harus sama. Yang dipegang oleh Pak Lurah, yang dipegang oleh bupati, wali kota, yang dipegang oleh menteri, itu sama datanya,” kata Gus Ipul.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Halson Nainggolan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak Lela Gifty Cleria, perwakilan BPS dan BPJS, serta para operator data desa dan kelurahan.
