Lembaga sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mencatat sekitar 14.500 hektare (ha) lahan konsesi sawit bersertifikat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari-September 2026. Angka tersebut merupakan bagian dari total 1,9 juta hektare lahan yang terbakar di Indonesia selama periode yang sama.
Chief Executive Officer (CEO) RSPO, Joseph D'Cruz, mengatakan kebakaran di area konsesi bersertifikat tersebut terkonsentrasi di dua konsesi. Keduanya menyumbang sekitar 45% atau lebih dari 6.500 ha dari total luas kebakaran di wilayah bersertifikat RSPO.
D'Cruz menyampaikan temuan tersebut dalam pidato pembukaan Roundtable RSPO 2026 di Swissotel Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, pada Selasa (3/11).
“Kami menelusuri berapa luas lahan yang terbakar di dalam area konsesi yang telah mengantongi sertifikasi RSPO. Hasilnya, luas lahan tersebut mencapai sekitar 14.500 ha dari total 1,9 juta hektare. Dari 14.500 hektare tersebut, sekitar 45% atau lebih dari 6.500 hektare berada di hanya dua area konsesi,” kata Joseph D'Cruz.
Ia menjelaskan bahwa satu dari dua konsesi tersebut telah tercatat dalam sistem pengaduan RSPO (Grievance System). Sementara itu, RSPO masih akan menelusuri dan memeriksa konsesi lainnya. D'Cruz mengatakan RSPO masih akan mengevaluasi penyebab kebakaran dan membahas langkah perbaikan bersama para anggotanya.
“Luas 14.500 ha ini tergolong terlalu besar, dan kami masih perlu menganalisis data untuk bulan Oktober sehingga angka ini kemungkinan akan bertambah,” ujarnya.
RSPO turut mengoperasikan sistem Firewatch yang memantau titik panas (hotspot) dan mengirimkan peringatan kepada perusahaan anggotanya. Sistem tersebut mengirimkan lebih dari 2 ribu peringatan titik panas kepada anggota RSPO sepanjang Januari-September 2026.
D'Cruz mengatakan anggota RSPO telah menindaklanjuti peringatan titik panas melalui penyelidikan dan melaporkannya kembali. Hasil pemeriksaan menunjukkan sekitar 60% titik panas tidak berada di dalam konsesi anggota RSPO. Hal ini disebabkan oleh peringatan yang tidak akurat atau kebakaran yang terjadi di luar wilayah konsesi perusahaan.
“Jika kebakaran benar-benar terjadi di lahan bersertifikat RSPO, tim dari pihak anggota kami hadir untuk menanganinya serta mendokumentasikannya melalui foto-foto yang dilengkapi dengan keterangan waktu yang diambil langsung dari lokasi,” ujarnya.
Ia menyebutkan RSPO melarang seluruh anggotanya menggunakan api untuk membuka lahan. Organisasi tersebut juga mewajibkan perusahaan memiliki kapasitas pencegahan, pemantauan, dan penanganan kebakaran.
RSPO menggunakan hasil pemantauan Firewatch untuk mengevaluasi kejadian kebakaran di lapangan. Jika kebakaran meluas atau berdampak pada kawasan bernilai konservasi tinggi, RSPO akan meminta auditor memeriksa kejadian tersebut dalam audit berikutnya.
