Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membuka kemungkinan penyidik melakukan jemput paksa terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB).
Namun, Setyo menegaskan, keputusan untuk melakukan upaya paksa tersebut sepenuhnya bergantung pada kebutuhan dan pertimbangan tim penyidik.
Advertisement
"Itu teknis dan strategis aja. Gitu, artinya bahwa di klausul itu kan tidak kemudian menjadi suatu kewajiban," kata Setyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).
"Jadi bisa dilakukan, bisa juga tidak, karena kembali kepada apa yang menurut penyidik, apakah memang harus segera, atau masih mungkin nunggu beberapa waktu lagi dan seterusnya, itu relatif saja," sambungnya.
Setyo menjelaskan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penjemputan paksa. Opsi tersebut dapat dipertimbangkan setelah Nusron dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.
Nusron tercatat tidak hadir dalam pemanggilan pertama pada Rabu (7/10/2026). Saat itu, dia beralasan memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN.
KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10/2026). Namun, Nusron kembali tidak hadir dengan alasan sedang berada di luar negeri.
