Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dirinya terbuka untuk melakukan pembicaraan mengenai pembentukan pemerintahan yang luas, menyusul tidak adanya mayoritas parlemen usai pemilu 27 Oktober. Namun Netanyahu bersikeras agar dirinya tetap menjabat sebagai PM Israel.
Hasil resmi pemilu Israel menyatakan Partai Likud yang menaungi Netanyahu menempati peringkat pertama dengan 27 kursi parlemen atau Knesset. Peringkat kedua ditempati Partai Yashar dengan 21 kursi, yang dipimpin mantan kepala militer Israel, Gadi Eisenkot, yang memimpin kubu oposisi.
Jika dihitung berdasarkan kubu politik utama yang ada di Israel, koalisi Netanyahu meraih total 53 kursi, dari total 120 kursi yang diperebutkan. Sedangkan koalisi oposisi memperoleh total 48 kursi.
Keduanya sangat jelas masih jauh dari ambang batas mayoritas 61 kursi untuk bisa memegang kendali atas parlemen dan membentuk pemerintahan baru. Negosiasi koalisi pun menjadi kunci dalam pembentukan pemerintahan baru Israel, namun diperkirakan akan berlangsung alot dan memakan waktu lama.
Netanyahu, seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (3/11/2026), mengatakan bahwa Partai Likud "berkeinginan untuk membentuk pemerintahan yang luas bersama mitra-mitra kami dan pihak mana pun yang bersedia melakukannya dan tidak mendukung terorisme".
"Saya terbuka untuk mengadakan dialog mengenai masalah ini," kata Netanyahu dalam pernyataan via media sosial X.
Dia kemudian mengatakan bahwa "publik Israel tidak menginginkan pemerintahan yang bergantung pada Ra'am dan Joint List" -- merujuk pada dua partai Arab Israel yang mendapatkan kursi parlemen. Kedua partai Arab itu memperoleh total 19 kursi parlemen.
Netanyahu menyebut kedua partai Arab itu sebagai ancaman bagi Israel.
"Sejak hari pertama, kami telah mengulurkan tangan untuk membentuk pemerintahan nasional yang luas," ujar PM Israel tersebut.
(nvc/dhn)
