Pantau - Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) 2026 bagi lebih dari 40.000 guru sekaligus melanjutkan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk ratusan ribu tenaga pendidik sebagai upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan guru di Indonesia.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengatakan kuota PPG yang disiapkan pemerintah pada 2026 tergolong cukup besar dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
"Insya Allah, tahun ini kita memiliki kuota yang cukup besar untuk PPG 2026, yakni lebih dari 40 ribu guru," ujar Suyitno dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, peningkatan kualitas guru menjadi salah satu bagian penting dalam upaya pemerintah memperkuat mutu pendidikan nasional.
Program PPG diharapkan dapat meningkatkan kompetensi profesional tenaga pendidik sehingga mampu menjalankan proses pembelajaran secara lebih optimal.
Selain penguatan kompetensi, Kemenag juga memberikan perhatian terhadap perlindungan sosial dan kesejahteraan guru melalui sejumlah program yang disiapkan pada 2026.
Kemenag Persiapkan Pelaksanaan PPG 2026 untuk Lebih dari 40 Ribu GuruKemenag saat ini masih mempersiapkan berbagai tahapan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru 2026 sebelum program tersebut dijalankan secara resmi.
Kuota yang disiapkan mencapai lebih dari 40.000 peserta sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
PPG merupakan salah satu instrumen peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui penguatan kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pembelajaran.
Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
Suyitno menjelaskan bahwa informasi resmi mengenai pelaksanaan PPG 2026 akan diumumkan Kemenag setelah seluruh persiapan yang diperlukan selesai.
Hingga Selasa (3/11/2026), Kemenag belum menyampaikan rincian jadwal, tahapan pendaftaran, maupun mekanisme pelaksanaan program tersebut.
Guru yang ingin mengikuti PPG 2026 masih perlu menunggu pengumuman resmi dari Kemenag mengenai ketentuan dan proses pelaksanaannya.
Ratusan Ribu Guru Akan Mendapat Perlindungan BPJS KetenagakerjaanSelain menyiapkan kuota PPG, Kemenag memastikan kelanjutan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi ratusan ribu guru pada 2026.
Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial tenaga pendidik.
Suyitno mengatakan Kemenag telah melakukan pemetaan terhadap guru yang akan menjadi penerima program BPJS Ketenagakerjaan.
Pendataan tersebut dilakukan agar pelaksanaan program dapat disiapkan berdasarkan kebutuhan dan identifikasi calon penerima manfaat.
"Penerima BPJS Ketenagakerjaan ini sudah dipetakan. Program ini merupakan bentuk komitmen Kemenag terhadap perlindungan dan kesejahteraan guru," katanya.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik tidak cukup hanya dilakukan melalui penguatan kemampuan profesional, tetapi juga perlu disertai perlindungan sosial.
Melalui kelanjutan program BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berupaya memberikan dukungan perlindungan kepada guru dalam menjalankan pekerjaannya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus mendukung keberlangsungan proses pendidikan.
Pemerintah Siapkan Skema Khusus Kesejahteraan Guru Non-ASNKemenag juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun skema khusus untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN).
Kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya memberikan perhatian lebih besar kepada tenaga pendidik yang belum berstatus ASN.
Suyitno menjelaskan bahwa penyusunan skema kesejahteraan guru non-ASN masih melalui proses penghitungan dan pembahasan secara cermat.
Proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden sebelum pemerintah menetapkan kebijakan yang akan diterapkan.
"Untuk kesejahteraan guru non-ASN, saat ini sedang dihitung secara cermat sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Nantinya akan ada skema yang menjadi bagian penting dalam peningkatan kesejahteraan guru," kata Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno.
Hingga saat ini, Kemenag belum mengumumkan secara terperinci bentuk kebijakan, besaran manfaat, maupun mekanisme pelaksanaan skema kesejahteraan guru non-ASN tersebut.
Pemerintah masih mempersiapkan kebijakan yang diharapkan dapat memberikan dukungan berkelanjutan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
Skema tersebut juga dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kondisi dan status kepegawaian guru yang menjadi sasaran kebijakan.
Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas KemenagMelalui sejumlah program yang disiapkan pada 2026, Kemenag berupaya memperkuat kualitas tenaga pendidik dari sisi kompetensi profesional dan perlindungan sosial.
Penyediaan kuota PPG bagi lebih dari 40.000 guru menjadi salah satu langkah untuk memperluas kesempatan peningkatan kemampuan tenaga pendidik.
Sementara itu, kelanjutan BPJS Ketenagakerjaan bagi ratusan ribu guru diarahkan untuk memperkuat aspek perlindungan dan kesejahteraan.
Penyusunan skema khusus bagi guru non-ASN juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kelompok tenaga pendidik yang membutuhkan dukungan kesejahteraan.
Kemenag akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan PPG 2026 dan kebijakan kesejahteraan guru setelah tahapan persiapan serta pembahasan selesai.
Secara keseluruhan, kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui penguatan profesionalisme, perlindungan sosial, dan kesejahteraan guru secara berkelanjutan.
