Jakarta, VIVA - Modus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto mulai terungkap. Bareskrim Polri mengungkap, para tersangka diduga memerintahkan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Praktik tersebut diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Nomor telepon yang dimasukkan ke sistem kemudian disadap tanpa didahului proses penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan penyadapan dilakukan dengan memanfaatkan sistem LIMS yang seharusnya digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum sesuai prosedur.
"Kronologi singkat kejadiannya yaitu pada periode 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010," kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Modus Penyadapan Nomor Telepon Presiden PrabowoAsep mengungkapkan, rangkaian dugaan penyadapan bermula pada 2025. Saat itu, para tersangka diduga memerintahkan sejumlah nomor telepon untuk dimasukkan ke server LIMS.
Proses memasukkan nomor tersebut diduga tidak melalui verifikasi terlebih dahulu. Setelah nomor masuk ke sistem, penyadapan kemudian dilakukan meskipun tidak berkaitan dengan penanganan perkara pidana.
" Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan UU yang berlaku," ujar Asep.
Dari hasil penyidikan sementara, salah satu nomor yang diduga menjadi target penyadapan adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Selain Presiden, penyadapan ilegal tersebut diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dengan demikian, dugaan penyalahgunaan sistem ini tidak hanya berkaitan dengan satu nomor telepon. Penyidik masih mendalami keseluruhan pihak yang menjadi sasaran serta rangkaian tindakan yang dilakukan para tersangka.
Dugaan Penghapusan File Penyadapan pada Oktober 2026Kasus ini mulai terungkap setelah muncul dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS.
Asep menjelaskan, pada Oktober 2026 para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan di komputer sistem tersebut.
