Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tengah mengguncang public dalam negeri. Kasus ini mengagetkan karena melibatkan petinggi Kepolisian RI.
Sebagai catatan, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan tiga orang tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access. Penetapan itu disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).
Pollri telah menetapkan tiga tersangka dan dilakukan penahanan terhadap tiga orang perwira tinggi Polri, yaitu Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo), kemudian Irjen ASN (Ahrie Sonta Nasution), dan kemudian Irjen EHS (Eko Hadi Santoso.
Sebelum Prabowo, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah jadi korban penyadapan. Namun, pelakunya adalah intelijen Australia.
Laporan WikiLeaks pada 2015 membeberkan sejumlah pemimpin negara yang pernah disadap. Berikut beberapa pemimpin dunia yang pernah disadap, berdasarkan sumber ABC News dikutip dari dokumen WikiLeaks.
1. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Hubungan Indonesia-Australia pernah diguncang skandal penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan hanya aktivitas pemerintahannya yang dipantau, komunikasi telepon seluler SBY juga menjadi sasaran intelijen Negeri Kanguru Defence Signals Directorate (DSD).
Kasus ini terungkap pada November 2013 setelah ABC Australia dan Guardian Australia memublikasikan dokumen rahasia yang dibocorkan Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA).
Dokumen tersebut menunjukkan bahwa intelijen Australia memantau aktivitas telepon seluler SBY selama 15 hari pada Agustus 2009. Mereka mengumpulkan catatan panggilan untuk mengetahui siapa yang menghubungi dan dihubungi sang presiden.
Australia bahkan berupaya menyadap isi percakapan telepon SBY. Namun, upaya tersebut dilaporkan gagal karena panggilan berlangsung kurang dari satu menit.
Yang membuat kasus ini semakin sensitif, pengawasan tidak hanya menyasar SBY. Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah pejabat tinggi pemerintahan juga masuk daftar target.
Terbongkarnya operasi ini memicu ketegangan diplomatik Jakarta-Canberra. Pemerintah Indonesia menuntut penjelasan Australia.
Pemerintah Indonesia merespons keras dugaan penyadapan Australia. Pada 18 November 2013, Presiden SBY menginstruksikan Menlu Marty Natalegawa menarik Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, sekaligus meminta Canberra memberikan klarifikasi resmi. SBY menilai aksi tersebut mencederai kemitraan strategis kedua negara.
Hubungan mulai mencair pada Mei 2014 setelah Australia menunjukkan komitmen membahas kode etik hubungan bilateral dan SBY memerintahkan Dubes RI kembali bertugas di Canberra.
2. Jacques Chirac
Amerika Serikat ternyata juga mengincar komunikasi pemimpin negara sekutunya sendiri. Salah satunya Jacques Chirac, Presiden Prancis yang menjabat pada 1995-2007.
Namanya masuk dalam dokumen rahasia National Security Agency (NSA) NSA yang dipublikasikan WikiLeaks pada Juni 2015. Dokumen tersebut mengungkap bahwa intelijen AS melakukan pengawasan langsung terhadap komunikasi tiga presiden Prancis, termasuk Chirac.
Informasi yang dikumpulkan tidak hanya berkaitan dengan komunikasi pribadi. Intelijen AS juga mengincar informasi mengenai keputusan politik dan diplomatik pemerintahan Prancis.
Salah satu dokumen bertanggal 2006 membahas pilihan Chirac dalam menentukan pejabat untuk posisi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Informasi mengenai pejabat kabinet dan diplomat senior Prancis juga muncul dalam dokumen tersebut.
Kasus ini memperlihatkan bahwa kepentingan intelijen AS menjangkau proses pengambilan keputusan diplomatik negara sekutu, termasuk penentuan posisi strategis di lembaga internasional.
3. Nicolas Sarkozy
Setelah Jacques Chirac, penerusnya, Nicolas Sarkozy, juga menjadi target pengawasan intelijen Amerika Serikat.
Dokumen rahasia NSA yang dibocorkan WikiLeaks menunjukkan bahwa komunikasi Sarkozy dipantau selama masa kepemimpinannya. Salah satu dokumen bertanggal 2008 bahkan secara khusus menyoroti pandangannya mengenai krisis keuangan global.
Dokumen berjudul Sarkozy Sees Himself as Only One Who Can Resolve World Financial Crisis menggambarkan penilaian Sarkozy bahwa kesalahan kebijakan pemerintah AS turut memicu persoalan ekonomi dunia.
Sarkozy juga disebut merasa Washington mulai mengikuti sejumlah saran yang pernah disampaikannya.
Artinya, informasi yang diburu intelijen AS bukan sekadar siapa yang menelepon presiden Prancis, tetapi juga bagaimana sang presiden membaca krisis global dan menilai kebijakan Washington.
Terungkapnya kasus ini memicu kecaman dari pihak Sarkozy. Seorang ajudannya menyebut penyadapan terhadap negara sekutu sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.
4. François Hollande
Skandal penyadapan AS terhadap Prancis tidak berhenti pada dua presiden sebelumnya. François Hollande, yang menggantikan Sarkozy, juga masuk dalam daftar target NSA.
Dokumen rahasia yang dipublikasikan WikiLeaks pada Juni 2015 mengungkap bahwa komunikasi Hollande dan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Prancis turut dipantau.
Salah satu informasi yang diburu berkaitan dengan krisis utang Yunani dan kemungkinan keluarnya negara tersebut dari zona euro.
Dokumen bertanggal 22 Mei 2012, beberapa hari sebelum Hollande resmi menjabat, menyebut bahwa ia menyetujui penyelenggaraan pertemuan rahasia di Paris untuk membahas dampak kemungkinan keluarnya Yunani dari zona euro.
Intelijen AS juga mengumpulkan informasi mengenai hubungan pemerintahan Hollande dengan pemerintah Jerman di bawah Kanselir Angela Merkel.
Terungkapnya skandal ini membuat Hollande langsung menghubungi Presiden AS Barack Obama untuk meminta penjelasan. Prancis juga memanggil Duta Besar AS.
Obama kemudian memberikan jaminan bahwa praktik penyadapan terhadap para pemimpin Eropa tersebut telah dihentikan.
Kasus Hollande memperlihatkan betapa berharganya informasi mengenai strategi negosiasi dan keputusan ekonomi Eropa bagi kepentingan intelijen Washington.
5. Angela Merkel
Angela Merkel yang merupakan salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat di Eropa, tidak luput dari dugaan pengawasan intelijen Washington.
Pada Oktober 2013, pemerintah Jerman mengungkap informasi bahwa telepon seluler Kanselir Angela Merkel kemungkinan dipantau badan intelijen Amerika Serikat.
Pemerintah Jerman langsung meminta penjelasan resmi kepada Washington. Merkel juga menghubungi Presiden Barack Obama untuk menyampaikan keberatannya.
Merkel menegaskan bahwa jika dugaan tersebut terbukti, penyadapan terhadap komunikasi kepala pemerintahan negara sahabat merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan pelanggaran serius terhadap kepercayaan kedua negara.
Kasus ini menjadi pukulan bagi hubungan AS-Jerman. Sebab, kedua negara selama puluhan tahun dikenal sebagai mitra dekat dalam bidang keamanan, ekonomi, dan politik internasional.
Berbeda dengan kasus tiga presiden Prancis yang diungkap melalui dokumen WikiLeaks, kasus Merkel dalam sumber yang tersedia berangkat dari dugaan resmi pemerintah Jerman. Tidak terdapat rincian isi percakapan Merkel yang berhasil diperoleh NSA.
(mae/mae)
