Ketidakpastian geopolitik global menguji ketahanan energi melalui volatilitas harga minyak, kenaikan biaya pengadaan energi, dan risiko gangguan pasokan. Pertamina memperkuat rantai bisnis dari hulu hingga hilir demi mengantisipasi tekanan ini.
Dampak gejolak global turut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi domestik. Di tengah kenaikan biaya pengadaan, pemerintah berupaya mempertahankan harga BBM bersubsidi agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi nasional berjalan.
Tenaga Ahli Utama Dewan Energi Nasional (DEN) Luthfi Ridho menyoroti pentingnya memperhitungkan pergerakan harga minyak mentah sekaligus crack spread, yakni selisih nilai produk hasil pengolahan minyak dengan harga bahan baku minyak mentah yang menjadi salah satu indikator margin pengilangan.
“Begitu kemarin itu pernah harga minyak mentahnya turun, harga crack-nya enggak,” ujar Luthfi dalam acara Katadata Policy Dialogue (KPD) di Kantor Katadata, Jakarta, Selasa (20/10).
Dia menjelaskan bahwa dinamika tersebut perlu diperhitungkan karena dapat menambah beban yang harus ditanggung ketika pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM.
Menurut Luthfi, tantangan pemerintah bukan hanya menyangkut besarnya beban fiskal akibat kebijakan mempertahankan harga BBM, melainkan juga risiko terganggunya ketersediaan pasokan. Ia mengingatkan, kelangkaan BBM dapat menjadi persoalan tersendiri apabila tekanan pada rantai pasok energi tidak diantisipasi dengan baik.
Di sisi lain, Luthfi menilai kebijakan menaikkan harga BBM saat ini tidak bisa disamakan dengan kondisi pada satu dekade lalu. Berdasarkan studi yang disampaikannya bersama Profesor Anshori, yakni kelompok masyarakat berpenghasilan rendah kini juga menjadi bagian penting dari pengguna BBM bersubsidi.
“Sekarang yang kita pahami menaikkan harga BBM itu tidak mudah. Cuma, memang tidak menaikkan juga tidak mudah,” kata Luthfi.
Pernyataan tersebut memperlihatkan dilema kebijakan energi. Pemerintah perlu menjaga keberlanjutan anggaran sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Di dalam konteks ini, ketahanan energi tidak cukup dibangun melalui pengendalian harga, tetapi juga membutuhkan peningkatan produksi domestik, penguatan kapasitas pengolahan, kelancaran distribusi, dan diversifikasi sumber energi.
Bagi Indonesia yang masih bergantung kepada impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), kondisi tersebut menegaskan pentingnya membangun sistem energi yang tangguh dari hulu hingga hilir.
Oleh karena itu, di dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan ketahanan energi menjadi salah satu agenda strategis pemerintah.
PT Pertamina (Persero) berperan melalui pengelolaan rantai bisnis energi yang terintegrasi, mulai dari eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (migas), pengolahan di kilang, distribusi BBM ke berbagai wilayah, hingga pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Pendekatan terintegrasi tersebut sejalan dengan strategi pertumbuhan ganda (dual growth) yang dijalankan Pertamina untuk menyeimbangkan ketahanan energi nasional melalui bisnis eksisting dan transisi energi hijau.
Hal tersebut sangat penting karena ketahanan energi tidak hanya diukur dari ketersediaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ketahanan energi juga ditentukan oleh kemampuan menjaga kesinambungan pasokan bahan baku; meningkatkan kapasitas pengolahan domestik; memperkuat infrastruktur penyimpanan dan distribusi; mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi dari luar negeri; dan pengembangan energi masa depan.
Memperkuat Fondasi Energi dari HuluKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rata-rata lifting minyak bumi, termasuk natural gas liquids (NGL), mencapai 605,3 ribu barel per hari pada 2025. Angka ini setara dengan 100,05 persen dari target APBN 2025 dan menjadi pencapaian yang melampaui target setelah bertahun-tahun menghadapi tren penurunan produksi. Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Hulu Energi memberikan kontribusi sebesar 65 persen dari lifting minyak nasional pada 2025.
Di sisi gas bumi, rata-rata lifting pada 2025 tercatat sebesar 951,8 ribu barel setara minyak per hari, masih di bawah target APBN sebesar 1.005 ribu barel setara minyak per hari. Meski demikian, pemerintah menyatakan seluruh kebutuhan gas bumi nasional pada tahun tersebut dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Pencapaian tersebut menjadi salah satu modal untuk memperkuat pasokan energi nasional. Namun, peningkatan produksi migas tetap menghadapi tantangan berupa penurunan alamiah produksi lapangan eksisting, kebutuhan investasi, kompleksitas pengembangan lapangan baru, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan perolehan minyak.
Salah satu tantangan struktural sektor energi di Indonesia memang kesenjangan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan minyak domestik dan kemampuan produksi nasional.
Konsumsi harian Indonesia mencapai lebih dari 1,5 juta barel per hari, namun produksi minyak siap jual (lifting) dalam negeri hanya berkisar di angka 547.000–576.000 barel per hari. Untuk memenuhi kebutuhan diperlukan impor baik dalam bentuk minyak mentah dan produk BBM.
Oleh karena itu, melalui kegiatan usaha hulu, Pertamina berupaya mengoptimalkan produksi lapangan yang sudah beroperasi sekaligus mengembangkan potensi migas baru. Optimalisasi lapangan eksisting, peningkatan keandalan fasilitas produksi, pengeboran sumur pengembangan, dan penerapan teknologi menjadi bagian dari upaya menjaga produksi di tengah tantangan penurunan alamiah.
Di sisi lain, penguatan produksi migas perlu disertai peningkatan kemampuan mengolah minyak mentah menjadi produk energi yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam rantai bisnis energi, kilang berperan strategis karena menentukan kapasitas pengolahan, jenis produk yang dihasilkan, kualitas BBM, serta efisiensi pemanfaatan bahan baku.
Salah satu proyek strategis Pertamina adalah Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur. Proyek ini dirancang meningkatkan kapasitas pengolahan Kilang Balikpapan dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari. Pengembangan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kompleksitas kilang dan menghasilkan BBM dengan standar kualitas setara Euro V.
“Proyek RDMP ini adalah proyek yang terintegrasi antara hulu dan hilir yang kami mulai dengan struktur pipa Senipah sepanjang 78 km, yang menjadi pasokan untuk bahan baku menuju ke kilang ini,” kata Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam peresmian RDMP Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, Senin (12/1), mengutip Antara.
Sepanjang 2025, proyek RDMP Balikpapan mencatat sejumlah kemajuan penting, termasuk penyelesaian tahapan pada unit Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC), pengujian peningkatan kapasitas unit pengolahan utama, serta pengembangan fasilitas penerimaan dan penyimpanan minyak mentah di Lawe-Lawe.
Peningkatan kapasitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan pengolahan domestik. Kehadiran fasilitas baru diharapkan meningkatkan fleksibilitas pengolahan minyak mentah, memperluas produksi produk bernilai tambah, serta mendukung ketersediaan BBM di dalam negeri.
Distribusi Energi hingga Wilayah 3TSelain produksi dan pengolahan, pemerataan distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi. Ketersediaan BBM di pusat pertumbuhan ekonomi belum cukup apabila masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi keterbatasan akses dan biaya distribusi yang tinggi.
Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat distribusi energi menghadapi tantangan berbeda di setiap wilayah. Jarak antarpulau, keterbatasan infrastruktur, kondisi cuaca, serta biaya logistik dapat memengaruhi kelancaran penyaluran BBM.
Di dalam konteks tersebut, program BBM Satu Harga menjadi salah satu instrumen pemerataan akses energi. Program ini bertujuan menghadirkan BBM dengan harga yang sama di wilayah sasaran, sehingga masyarakat di daerah terpencil tidak harus menanggung disparitas harga yang besar akibat tingginya biaya distribusi.
Berdasarkan laporan kinerja BPH Migas, jumlah kumulatif penyalur BBM Satu Harga mencapai 599 lokasi hingga 2025, meningkat dari 583 lokasi pada akhir 2024. Sebaran penyalur tersebut didominasi wilayah di luar Jawa, dengan 212 lokasi di Maluku dan Papua, 123 di Kalimantan, serta 104 di Nusa Tenggara.
Untuk periode 2025-2029, pemerintah merencanakan penambahan 226 lokasi penyalur BBM Satu Harga. Namun, pemerataan akses tidak hanya bergantung pada jumlah titik penyaluran, tetapi juga pada kelancaran distribusi dan kesinambungan pasokan, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan infrastruktur transportasi.
Peran Pertamina melalui infrastruktur penyimpanan, terminal BBM, armada pengangkutan, dan jaringan penyalur menjadi penting untuk memastikan pasokan dapat menjangkau wilayah yang secara geografis menantang.
Ke depan, penguatan distribusi membutuhkan perencanaan stok yang lebih baik, peningkatan keandalan fasilitas, dan koordinasi antarpelaku rantai pasok. Langkah ini penting agar ketersediaan energi tidak hanya terjaga secara nasional, tetapi juga merata hingga tingkat wilayah.
