Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan 207 ribu hektare menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna melindungi lahan sawah dari alih fungsi dan mendukung swasembada pangan nasional.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Nusa Tenggara Barat Lalu Mirza Amir Hamzah di Mataram, Rabu, mengungkapkan saat ini luas Lahan Baku Sawah (LBS) di NTB mencapai 237.341 hektare. Dari luas itu, 207 ribu hektare diajukan menjadi LP2B.
"Sekarang LBS kita 237 ribu, sekarang mau direvisi diajukan minimal 87 persen dari LBS untuk ditetapkan menjadi LP2B. Saat ini sedang berproses di ATR (Agraria dan Tata Ruang) sesuai Perpres (Peraturan Presiden)," jelasnya.
Untuk melindungi sawah dari masifnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan perumahan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sedang berjuang mengunci lahan tersebut. Artinya, sekitar 207 ribu hektare sawah akan ditetapkan sebagai lahan abadi yang tidak boleh dialihfungsikan.
Baca juga: Menteri ATR sebut penetapan LP2B capai 87,52 persen LBS nasional
Ia menegaskan, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini disebut tidak asal-asalan karena menghitung jumlah penduduk dan kebutuhan jasa.
"Jadi nggak asal caplok. Kalau menggunakan lahan yang masuk LBS harus mengganti ke lahan lain juga," tegas Mirza.
Oleh karena itu, untuk menjaga agar produktivitas tetap tinggi, lanjut Mirza, program Oplah (optimalisasi lahan) tahun lalu dan program irigasi perpompaan menjadi andalan NTB.
"Dengan pompanisasi, lahan yang tadinya hanya bisa tanam sekali, kini bisa dua kali," katanya.
Diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi padi NTB mencapai 1,73 juta ton gabah kering giling pada 2026 atau meningkat 1,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya meski saat ini sedang terjadi El Nino.
Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan produksi padi ditopang hasil panen pada subround pertama dalam periode Januari hingga April 2026 yang tumbuh sebesar 12,58 persen secara tahunan.
"Subround I naik, itulah yang menyebabkan produksi secara total naik. Subround pertama lahan paling luas, sehingga Januari sampai April lumayan besar (produksi) dibandingkan tahun lalu," ujarnya.
Wahyudin memaparkan luas panen padi saat subround pertama 2026 mengalami peningkatan sebesar 11,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dari 159,65 ribu hektare menjadi 178,79 ribu hektare.
Baca juga: Pemkab Bandung bidik 24.200 hektare sawah jadi LP2B guna lindungi tani
Luas panen yang naik dua digit tersebut berkorelasi terhadap jumlah produksi padi yang ikut melesat sebesar 12,58 persen atau naik 108,41 ribu ton dari sebelumnya hanya 861,46 ribu ton menjadi 969,86 ribu ton.
Capaian produksi saat empat bulan pertama 2026 menjadi salah satu faktor yang menjaga pertumbuhan produksi padi secara tahunan, meskipun kondisi pertanian mengalami tekanan akibat fenomena El Nino pada periode berikutnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Nusa Tenggara Barat Lalu Mirza Amir Hamzah di Mataram, Rabu, mengungkapkan saat ini luas Lahan Baku Sawah (LBS) di NTB mencapai 237.341 hektare. Dari luas itu, 207 ribu hektare diajukan menjadi LP2B.
"Sekarang LBS kita 237 ribu, sekarang mau direvisi diajukan minimal 87 persen dari LBS untuk ditetapkan menjadi LP2B. Saat ini sedang berproses di ATR (Agraria dan Tata Ruang) sesuai Perpres (Peraturan Presiden)," jelasnya.
Untuk melindungi sawah dari masifnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan perumahan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sedang berjuang mengunci lahan tersebut. Artinya, sekitar 207 ribu hektare sawah akan ditetapkan sebagai lahan abadi yang tidak boleh dialihfungsikan.
Baca juga: Menteri ATR sebut penetapan LP2B capai 87,52 persen LBS nasional
Ia menegaskan, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini disebut tidak asal-asalan karena menghitung jumlah penduduk dan kebutuhan jasa.
"Jadi nggak asal caplok. Kalau menggunakan lahan yang masuk LBS harus mengganti ke lahan lain juga," tegas Mirza.
Oleh karena itu, untuk menjaga agar produktivitas tetap tinggi, lanjut Mirza, program Oplah (optimalisasi lahan) tahun lalu dan program irigasi perpompaan menjadi andalan NTB.
"Dengan pompanisasi, lahan yang tadinya hanya bisa tanam sekali, kini bisa dua kali," katanya.
Diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi padi NTB mencapai 1,73 juta ton gabah kering giling pada 2026 atau meningkat 1,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya meski saat ini sedang terjadi El Nino.
Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan produksi padi ditopang hasil panen pada subround pertama dalam periode Januari hingga April 2026 yang tumbuh sebesar 12,58 persen secara tahunan.
"Subround I naik, itulah yang menyebabkan produksi secara total naik. Subround pertama lahan paling luas, sehingga Januari sampai April lumayan besar (produksi) dibandingkan tahun lalu," ujarnya.
Wahyudin memaparkan luas panen padi saat subround pertama 2026 mengalami peningkatan sebesar 11,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dari 159,65 ribu hektare menjadi 178,79 ribu hektare.
Baca juga: Pemkab Bandung bidik 24.200 hektare sawah jadi LP2B guna lindungi tani
Luas panen yang naik dua digit tersebut berkorelasi terhadap jumlah produksi padi yang ikut melesat sebesar 12,58 persen atau naik 108,41 ribu ton dari sebelumnya hanya 861,46 ribu ton menjadi 969,86 ribu ton.
Capaian produksi saat empat bulan pertama 2026 menjadi salah satu faktor yang menjaga pertumbuhan produksi padi secara tahunan, meskipun kondisi pertanian mengalami tekanan akibat fenomena El Nino pada periode berikutnya.
