Liputan6.com, Jakarta - Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, menyoroti lemahnya kesiapan pemerintah daerah dalam menangani bencana khususnya kebakaran hutan.
Pasalnya, masyarakat dan relawan kerap lebih dahulu bergerak membantu warga, sedangkan pemda masih berkutat mengonsolidasikan anggaran dan sumber daya.
Advertisement
Kondisi ini, menurut Robert, berakar dari alokasi anggaran kebencanaan yang sejak lama tidak menjadi prioritas pemerintah daerah.
"Kalau kita melihat historisnya, saya juga sering memonitoring di otoritas daerahnya, memang sudah sejak lama pemda tidak memprioritaskan alokasi anggaran kebencanaan," kata Robert di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Efisiensi anggaran yang terjadi belakangan, lanjut dia, hanya menjadi pemicu persoalan yang telah berlangsung lama. Padahal, kesiapan menghadapi bencana semestinya dibangun melalui perencanaan dan penganggaran berkelanjutan, bukan baru disiapkan ketika keadaan darurat terjadi.
Dampak dari lemahnya persiapan itu paling terlihat pada tiga hari pertama setelah bencana. Dalam periode tersebut, warga, organisasi keagamaan, dan sukarelawan justru kerap menjadi pihak yang lebih dahulu bergerak membantu korban.
"Menurut saya yang paling menantang itu adalah melihat 3 hari pertama. Apakah itu gempa atau kebakaran, yang banyak bergerak itu bukan pemda, yang banyak bergerak itu adalah warga atau masyarakat," ujar Robert.
