JAKARTA -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaporkan mengerahkan 20 ribu pasukan untuk melakukan pengamanan di Jakarta. Pengerahan pasukan itu dilakukan usai kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh tiga jenderal kepolisian terungkap, yang salah satunya adalah jenderal polisi berinisial LSP.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah menerima informasi terkait penebalan pengamanan yang dilakukan oleh TNI di Jakarta. Ia menyatakan, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, karena menyangkut keamanan dan pertahanan negara.
"Yang pertama berkaitan dengan penebalan pengamanan di Jakarta, tentunya urusan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat," kata dia di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Karena itu, Pramono menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendukung upaya yang dilakukan pemerintah pusat, termasuk terkait penebalan pengamanan di ibu kota. Pasalnya, Jakarta saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara sekaligus pusat perekonomian Indonesia.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Intinya, apapun Jakarta ini adalah ibu kota negara, kota global, pusat perekonomian nasional, sehingga kalau kemudian ada penebalan keamanan, saya sebagai Gubernur Jakarta menyampaikan rasa terima kasih," kata dia.
Meski begitu, Pramono enggan mengomentari isu terkait masalah yang belakang muncul di pemerintah pusat. Ia menyatakan, tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya mendukung upaya pengamanan yang dilakukan pemerintah pusat.
"Secara prinsip sebagai gubernur, saya tidak ingin masuk pada wilayah hal yang berkaitan dengan apa yang berkembang terakhir-terakhir ini," kata dia.
Diketahui, TNI membenarkan adanya pengerahan 20 ribu pasukan keamanan dari Korps Marinir ke wilayah Jakarta. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Muhammad Nas menerangkan, pengerahan pasukan tempur dari Angkatan Laut (AL) itu dilakukan untuk kesiagaan.
“Pengerahan pasukan itu merupakan hal yang biasa dilakukan TNI untuk kesiap-siagaan,” kata Nas kepada Republika, Rabu.
Nas menegaskan, pengerahan pasukan tersebut agar tak dikait-kaitkan dengan situasi apapun. Apalagi, dia mengatakan pengerahan pasukan tersebut tak ada kaitannya dengan kasus-kasus ataupun skandal tertentu yang saat ini sedang mengemuka di masyarakat.
