JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengamat politik dari Unas, Selamat Ginting, menyebut ada kudeta merangkak yang disiapkan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyampaikan hal itu dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu (4/11/2026), saat membahas dugaan penyadapan terhadap Prabowo, sejumlah pejabat, politikus, hingga media dan pengusaha.
Menurut Selamat, hasil pemeriksaan terhadap para tersangka tentu sudah dipelajari oleh pihak kepolisian.
“Tentu apa yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, dia hanya menyampaikan saja hasil penyelidikan, hasil penyidikan yang memang mengarah kepada dugaan makar,” kata dia.
Baca Juga: Budi Arie Minta Maaf Soal Pemilu Dipercepat: Saya Siap Menerima Segala Konsekuensi
“Bahkan saya mengatakan memang ini adalah makar yang merangkak, kudeta merangkak yang sudah disiapkan, apalagi kalau kita ingat pernyataan Budi Arie dari Projo itu, bahwa akan ada patahan sejarah, ini kan bukan sekadar pernyataan biasa.”
Selamat kemudian juga mengingatkan soal pidato Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang menyatakan ada jalan ninja.
“Ini sudah bagian dari yang dikemukakan oleh Kaesang pada saat pidato sebagai Ketua Umum PSI, ada jalan ninja,” tuturnya.
“Ini jalan ninja adalah ada jalan senyap, jalan sunyi, operasi rahasia, ya, maka jangan salahkan juga kalau itu terhubung dengan pernyataan-pernyataan ini.”
Ia meyakini, aparat penegak hukum telah membaca hasil dari penyelidikan-penyelidikan terkait kasus dugaan penyadapan tersebut.
Saat ditanya tentang analisisnya mengenai siapa di balik dugaan penyadapan tersebut, ia hanya mengatakan bahwa user-nya harus dicari.
Setelah itu, Selamat kembali ditanya mengenai siapa user dalam hal ini. Selamat lantas menuturkan ada potensi yang berkaitan dengan pemerintahan lama.
“Ya artinya berpotensi ini terkait dengan, apakah dengan pemerintahan lama atau apa,” kata dia.
“Ya ini silakan saja kemudian bagian penyelidik-penyelidik membuktikan itu, ini tentu saja tidak bisa menganalisis secara hukum. Ini tentu saja ada potensi, potensi tentu saja tinggal dibuktikan, bagaimana, apakah hipotesis itu memadai untuk menjadi sebuah kesimpulan, kita masih menunggu.”
PDIP Singgung Pergantian KekuasaanSebelumnya, dalam dialog yang sama, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Yulius Setiarto, menyinggung soal pergantian kekuasaan secara inskonstitusional terkait dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Menurut Yulius, jika dugaan makar seperti yang disampaikan oleh Menkokumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam kasus itu terbukti, maka tujuan dari penyadapan itu adalah pergantian kekuasaan.
“Ya kalau menurut saya, apabila memang dugaan tindak pidana makar sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Kumham Imipas itu betul, maka tidak ada lain selain dari pergantian kekuasaan secara tidak konstitusional, seperti itu,” kata dia.
Baca Juga: FULL! Eks Kapolri Sadap Prabowo! Kompolnas, Anton Charliyan & Pakar Keamanan Siber Merespons
Oleh sebab itu, kata dia, yang paling penting sekarang ini adalah penyidik kepolisian Republik Indonesia mendalami terus-menerus motif di balik tindakan penyadapan ini.
“Motif ini menurut saya bukan semata-mata itu saja, kita harus mengembangkan sampai siapa saja korbannya,” tuturnya.
“Apakah di situ ada dugaan penggunaan informasi itu untuk melakukan pemerasan misalnya. Apakah itu digunakan juga untuk misalnya penyanderaan tindakan-tindakan politik misalnya dan lain sebagainya.”
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- penyadapan ilegal
- budi arie
- pengamat politik
- kudeta merangkak
- penyadapan prabowo
