jpnn.com, GAYO LUES - Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Aceh, Imran meninjau sejumlah lokasi banjir di Kabupaten Gayo Lues, Aceh bersama pemerintah daerah dan unsur terkait pada Minggu (1/11).
Di Kecamatan Tripe Jaya, jembatan penghubung yang menjadi akses utama masyarakat kembali hanyut akibat banjir susulan.
BACA JUGA: Daftar Nama 43 Desa di Aceh Barat yang Terendam Banjir
Jembatan tersebut sebelumnya telah dibangun kembali melalui dukungan pemerintah, TNI, dan BPBD.
Namun, hujan berintensitas tinggi dan luapan air kembali menghanyutkannya. Kondisi sungai juga berubah, dari bentang sekitar 30 meter menjadi kurang lebih 150 meter.
BACA JUGA: Hadirkan Konsep dan Menu Baru, YOSHINOYA Buka Outlet di Kemanggisan
Kerusakan jembatan turut menghambat pelayanan kesehatan. Petugas puskesmas harus mendatangi langsung permukiman warga di seberang sungai untuk memberikan pertolongan.
Bupati Gayo Lues, Suhaidi mengatakan banjir susulan kerap merusak kembali infrastruktur yang telah diperbaiki.
BACA JUGA: Perkuat Industri Penjaminan, Jamkrindo Pacu Penguatan Bisnis & Optimalisasi Portofolio
Pemerintah daerah telah melakukan normalisasi sungai dan pembangunan bronjong, tetapi keterbatasan anggaran membuat dukungan pemerintah provinsi dan pusat masih diperlukan.
"Tentu yang bisa kami laksanakan tetap kami laksanakan. Ada normalisasi, terus pembangunan bronjong, pengamanan dan lain-lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selebihnya tentu kita berharap kepada provinsi dan pemerintah pusat untuk penanganannya," ujar Suhaidi.
Untuk Kampung Badak, pemerintah daerah bersama unsur terkait telah membahas penanganan darurat. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir secara permanen diharapkan dapat dilaksanakan pada 2027.
Suhaidi juga menyebut Kementerian Pekerjaan Umum mendorong percepatan pembangunan check dam dan sabo dam di Sungai Badak serta aliran sungai di sekitarnya.
Pemulihan Gayo Lues membutuhkan penanganan yang menyeluruh, mulai dari perbaikan akses penghubung dan lahan pertanian hingga pengendalian sedimentasi di kawasan hulu.
Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi penting agar upaya tersebut dapat mengurangi risiko banjir berulang dan memulihkan aktivitas masyarakat.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk mengawal pemulihan pascabencana.
Koordinasi dilakukan pada sejumlah sektor mulai dari infrastruktur, fasilitas pendidikan, lahan pertanian hingga pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Imran menekankan pentingnya pemantauan berkala dan pembaruan data agar perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi tercatat sesuai kondisi di lapangan.
Dia meminta kegiatan yang telah selesai segera dilaporkan, sementara pekerjaan yang masih berlangsung terus dipantau hingga tuntas.
“Kami ingin kegiatan yang sudah selesai segera dilaporkan dan yang masih berjalan terus dipantau. Dengan begitu, kita bisa melihat langsung perkembangan di lapangan dan memastikan penanganannya sesuai kebutuhan,” kata Imran.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
