Skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak bisa lagi dipandang sebagai perkara pidana biasa di tubuh institusi kepolisian. Keterlibatan sejumlah perwira tinggi Polri telah memantik spekulasi publik mengenai memuncaknya gesekan dan perebutan pengaruh di lingkaran elite kekuasaan.
Polemik muncul beberapa hari terakhir dipandang kian mengkhawatirkan di tengah realitas kehidupan rakyat yang masih harus berjibaku menghadapi tekanan ekonomi berat. Penurunan daya beli, lonjakan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi beban harian yang menuntut jawaban cepat dan konkret dari pemerintah.
Perdebatan narasi di ruang publik muncul setelah Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden pejabat negara, pengusaha, hingga tokoh lembaga swadaya masyarakat, pada Selasa (3/11/2026). Tidak tanggung-tanggung, penyadapan yang disebut berlangsung sejak 2025-2026 itu menyeret sejumlah nama perwira tinggi Polri.
Polri bahkan menetapkan jenderal bintang empat, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu tersangka. Listyo yang terakhir menjabat sebagai Kepala Staf Kantor Kepresidenan itu baru satu bulan meninggalkan posisinya sebagai Kepala Polri, jabatan yang diembannya selama 5 tahun 8 bulan.
Bukan hanya itu, Polri juga menetapkan dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution yang terakhir menjabat Kepala Divisi Hukum Polri dan Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri.
Pengungkapan skandal penyadapan itu terjadi sekitar sebulan setelah pucuk pimpinan Polri diganti. Presiden Prabowo mempercayakan posisi yang sebelumnya diemban Listyo Sigit kepada Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto.
Bukan hanya itu, pengungkapan kasus dugaan penyadapan ini juga dilakukan di tengah polemik unjuk rasa mahasiswa di akhir Oktober lalu. Perkara ini juga mencuat di tengah masifnya aksi Indonesia Sadar yang digerakkan mahasiswa dan masyarakat sipil. Aksi yang disimbolkan dengan salam tiga jari itu merupakan bentuk evaluasi serta kritik masyarakat terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Karena itulah, berbagai spekulasi pun bermunculan. Di media sosial muncul narasi, kasus dugaan penyadapan itu merupakan pengalihan isu dari tuntutan rakyat hingga pertarungan para elite, baik di internal kepolisian maupun elite politik, demi meraih atau mempertahankan kekuasaan.
Peneliti senior dari Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengamini, skandal penyadapan yang terungkap ke publik memang seakan mencerminkan adanya pertarungan kelompok lama yang berupaya mempertahankan hak istimewa dengan gerbong baru yang tengah melakukan konsolidasi. Terlebih, para perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka kerap diasosiasikan dengan lingkar kekuasaan sebelumnya.
Sebelum menjabat sebagai Kepala KSP, Listyo merupakan Kapolri yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Listyo dilantik Jokowi sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 dan diberhentikan oleh Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026.
“Memang ini jelas adalah satu pertarungan sengit ya dalam dalam konteks elite kita. Saya kira itu sudah sudah dengan mudah terbaca karena yang menjadi aktor-aktornya kan kita sudah sudah tahu berpihak ke mana gitu kan semuanya. Ya itu sih terutama ya,” ucapnya.
Menurut Firman, pertarungan elite untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan atau power struggle memang jamak terjadi di dunia politik. Umumnya, kelompok yang sudah lama masih berkuasa berupaya mempertahankan posisinya di tengah fase konsolidasi kepemimpinan baru.
Namun, Firman menyayangkan cara yang digunakan sangat tidak biasa yakni penggunaan instrumen aparat keamanan untuk melakukan penyadapan terhadap kepala negara. “Ini kontraproduktif dan bukan pendidikan politik yang baik bagi bangsa,” tuturnya.
Oleh karena itu, Firman juga mengingatkan agar energi pemerintah tidak tersandera oleh konflik elite di lingkaran kekuasaan semata. Di tengah situasi ekonomi yang berat, kegaduhan politik di pucuk kekuasaan akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat.
Tekanan daya beli, lonjakan harga bahan pokok, sempitnya ketersediaan lapangan kerja, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan persoalan mendesak yang memerlukan kehadiran dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
”Bagi masyarakat, yang penting pemerintah menyediakan apa yang mereka butuhkan. Karena itu, Presiden harus menunjukkan gestur dan komitmen kenegarawanan pada momen yang tepat. Jika ada penataan ulang institusi atau pergantian pejabat atau reshuffle, tegaskan bahwa itu demi kepentingan bangsa dan peningkatan kinerja kabinet, bukan didorong motif politik sesaat,” kata dia.
Salah satu tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) sekaligus Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid juga menilai skandal penyadapan yang mengarah pada pertarungan pengaruh di tingkat elite sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Pasalnya, rakyat saat ini memang tengah menghadapi tumpukan persoalan riil yang menuntut kehadiran dan kesigapan negara.
Memasuki bulan November-Februari 2027 mendatang, ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, mulai mengintai berbagai wilayah di Indonesia. Bencana tersebut berpotensi terjadi di Aceh, Lumajang di lereng Semeru, hingga daerah lain di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kerusakan lingkungan yang tak terkelola memperparah risiko infrastruktur publik seperti dam dan jembatan terputus. Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah juga menyisakan krisis kesehatan dan ekonomi bagi warga sekitar.
Beban tersebut berkelindan dengan tekanan ekonomi yang kian menghimpit. Lapangan kerja formal kian menyempit, harga kebutuhan pokok merangkak naik, dan daya beli masyarakat terus tergerus.
“Masyarakat sedang berada dalam kondisi menurunkan standar hidupnya (downgrading). Tuntutan dan kegelisahan yang disuarakan warga, termasuk kegaduhan soal kebijakan perpajakan belakangan ini, seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah bahwa rakyat sudah mulai marah dan lelah,” tutur Alissa.
Jika fokus pemerintah terdistraksi kepada upaya memadamkan konflik elite semata, program-program strategis yang menyentuh rakyat berisiko terbengkalai. Apalagi, sejumlah program prioritas seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan porgam Makan Bergizi Gratis masih menghadapi kendala implementasi teknokrasi di lapangan yang membutuhkan energi besar untuk dibenahi. Di tambah waktu kerja efektif kabinet dinilai kian sempit.
”Kita sudah mau masuk tahun 2027, dan menjelang akhir 2028 energi politik pasti sudah tersedot kembali ke persiapan pemilu. Artinya, waktu efektif pemerintah bekerja tinggal sekitar satu tahunan. Jangan sampai waktu yang pendek ini habis hanya untuk perebutan kekuasaan,” ucapnya.
Alissa sepakat kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh politik lainnya merupakan situasi luar biasa (extraordinary situation) dan menjadi genting secara politik. Sebab, kasus tersebut melibatkan pelanggaran hukum serius oleh pimpinan lembaga penegak hukum. Karena itu, peristiwa ini tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kriminalitas murni.
Kondisi hari ini kembali mengingatkan Alissa pada tulisan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 2002 silam. Saat itu, Gus Dur menulis bahwa bangsa Indonesia kerap disibukkan oleh perebutan kekuasaan, di mana kekuasaan disamakan begitu saja dengan kepemimpinan. Padahal, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan bangsa, bukan sekadar keinginan merebut dan mempertahankan takhta.
“Jangan sampai kita kembali ke titik itu. Para pemimpinnya sibuk dengan perebutan kekuasaan, sementara nasib rakyatnya tidak terurus. Pemerintah dan para pelaku politik harus tetap mengedepankan rakyat sebagai pusat perhatian, bukan melulu terjebak pada politik kekuasaan,” ujarnya.
Untuk itu, Alissa menyerukan agar Presiden Prabowo dan para elite politik menunjukkan etika kenegarawanan dengan tidak menutup mata terhadap realitas sosial. Perkembangan literasi publik dan media sosial saat ini sudah memperlihatkan bahwa masyarakat semakin kritis dan tidak bisa lagi diperlakukan seolah-olah tidak memahami intrik kekuasaan tersebut.
Ia juga mendorong penyelesaian skandal penyadapan tetap harus bertumpu pada prinsip nomokrasi, bukan melalui transaksi politik di balik pintu. Langkah Bareskrim Polri yang telah mengumumkan konstruksi tindak pidana dan menetapkan para tersangka harus dilanjutkan secara konsisten hingga ke meja peradilan. Penuntasan secara hukum yang terbuka dinilai jauh lebih cepat, adil, dan memberikan kepastian politik bagi stabilitas nasional.
Serial Artikel
Prabowo Disadap Listyo, Benarkah Hasil Penyadapan Dilaporkan ke ”Solo”?
Benarkah penyadapan terhadap Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit bermotif politik dan hasilnya dilaporkan ke ”Solo”?
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta A Bakir Ihsan juga menilai ketika konflik elite yang dibiarkan berlarut-larut justru berisiko semakin merawat kekecewaan warga. Hal itu bahkan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah.
Ketidakpastian politik di tingkat elite juga hanya akan memperlebar jurang pemisah antara agenda kekuasaan dan denyut penderitaan rakyat di akar rumput. Dalam jangka panjang, tumpukan kekecewaan yang tak terkelola ini rentan memicu ketidakpuasan meluas hingga ledakan protes sosial.
"Karena itu, langkah tegas Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk menindak setiap pelanggaran atau penyimpangan diperlukan agar masyarakat masih bisa berharap atas pemerintahan yang dipimpinnya, terlebih di tengah beban kehidupan masyarakat yang sangat memerlukan jawaban konkret," kata Bakir.
Pihak Istana sendiri mengaku belum mengetahui konstruksi kasus secara detail, termasuk tujuan penyadapan. Sebab, pengusutan masih berlangsung.
"Ini tentunya dari niatan, kan, juga sudah membuat kita bertanya-tanya ini tujuannya untuk apa. Namun, secara lengkap dan detail, itu kita tunggu dari penyidikan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Rabu.
Menurut Prasetyo, Istana juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat tidak terdampak oleh pengusutan kasus penyadapan tersebut. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan kondisi ini meski pemerintah menilai bahwa dugaan penyadapan tersebut terkait dengan makar.
”Tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan tentunya oleh beberapa oknum tertentu dan kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap perbuatan mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” kata dia.
