HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kapasitas dan koordinasi relawan penanggulangan bencana di Sulawesi Selatan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus memastikan respons penanganan bencana berjalan lebih cepat, terarah, dan aman.
Penguatan tersebut dikemas melalui kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana yang digelar di Ramedo Hotel, Makassar, Kamis, 5 November. Kegiatan ini diikuti 100 peserta dari berbagai unsur relawan, pemerintah, hingga media.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, mengatakan, peningkatan kapasitas relawan tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap situasi dan potensi risiko di lapangan.
Menurutnya, keselamatan relawan harus menjadi perhatian utama dalam setiap operasi penanggulangan bencana. Sebab, tidak sedikit relawan yang justru kehilangan nyawa ketika menjalankan misi kemanusiaan.
Ia mencontohkan sejumlah kejadian, mulai dari gempa di Flores hingga operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur serta beberapa wilayah Kalimantan.
“Kita juga perlu mempersiapkan diri dalam konteks bahwa keselamatan itu tergantung dari kapasitas dan pemahaman kita, termasuk mengetahui posisi kita berada,” ujarnya.
Pangarso menegaskan, relawan harus memiliki kemampuan untuk mengenali situasi sebelum terjun melakukan penanganan bencana. Dengan begitu, semangat kemanusiaan tetap berjalan beriringan dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman keselamatan.
Selain peningkatan kompetensi, BNPB juga mendorong adanya perlindungan asuransi ketenagakerjaan bagi relawan. Menurutnya, relawan dapat didaftarkan sebagai pekerja sektor informal atau nonformal sehingga memperoleh perlindungan ketika menjalankan tugas kemanusiaan.
Dia berharap BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat memfasilitasi upaya tersebut. Sebab, perlindungan bagi relawan merupakan bagian penting dalam memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan aman.
BNPB juga mendorong penguatan tata kelola dan sistem pelaporan aktivitas relawan melalui Desk Relawan. Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan informasi mengenai kegiatan berbagai organisasi yang terlibat dalam penanganan bencana.
Pangarso mengatakan, penguatan sistem tersebut perlu dikembangkan agar tidak hanya berfungsi pada fase tanggap darurat, tetapi juga mencakup seluruh tahapan kebencanaan.
Relawan, kata dia, memiliki peran strategis dalam edukasi dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat. Di antaranya melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), keluarga tangguh bencana, hingga pengembangan rumah ibadah tangguh bencana.
Ia menilai, rumah ibadah juga perlu memiliki standar operasional prosedur (SOP) penyelamatan untuk mengantisipasi risiko ketika aktivitas keagamaan berlangsung.
“Target kita adalah mengurangi jumlah korban jiwa, mengurangi dampak bencana, serta meminimalkan kerusakan infrastruktur. Bagaimana kita semakin bisa menghindarkan masyarakat dari bencana,” jelasnya.(uca)
