jpnn.com, JAKARTA - Pendiri Partai Gerindra Rahmat Sorialam Harahap, S.H., meminta Bareskrim Polri mendalami setiap informasi dan petunjuk yang relevan dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan siapa pun yang dinilai dapat membantu memperjelas perkara perlu dimintai keterangan, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya apabila penyidik menemukan dasar untuk itu.
BACA JUGA: TB Hasanuddin Ungkap Undang-Undang yang Dilanggar Atas Dugaan Penyadapan Ilegal
Hal tersebut disampaikan Rahmat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/11/2026) menanggapi mengenai desas-desus yang mengaitkan nama Teddy dengan perkara tersebut.
"Kalau penyidik menilai Pak Teddy memiliki informasi yang bisa membantu memperjelas perkara, silakan dimintai keterangan. Prinsipnya berlaku untuk siapa saja. Setiap informasi yang relevan perlu diuji, baik mengenai dugaan peran langsung maupun tidak langsung. Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati,” kata Rahmat.
BACA JUGA: Charles Bicara Motif Aksi Spionase Modus Penyadapan terhadap Presiden Prabowo
Menurut Rahmat, penyidik juga perlu menelusuri apakah hasil sadapan diteruskan kepada pihak lain dan, jika demikian, siapa yang menerimanya.
Dia \menyerahkan kepada penyidik penilaian mengenai siapa yang perlu dimintai keterangan dan dalam kapasitas apa, berdasarkan bukti dan petunjuk yang dapat diuji.
Rahmat menilai kejelasan mengenai peran masing-masing pihak penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap orang-orang yang bekerja di sekitar Presiden.
Menurutnya, setiap petunjuk yang relevan perlu didalami tanpa tebang pilih, dan pihak yang disebut perlu diberi kesempatan menyampaikan keterangan sesuai prosedur.
"Publik berhak mendapat kejelasan sejauh bisa disampaikan tanpa mengganggu penyidikan. Kalau ada petunjuk, dalami. Kalau setelah diuji sebuah dugaan tidak didukung bukti, hasilnya juga perlu dijelaskan pada waktunya. Itu penting agar orang-orang yang mendampingi Presiden tidak terus dibayangi desas-desus,” kata Rahmat.
Dalam pemberitaan seputar agenda Presiden pada 3–4 November 2026, beberapa media menyoroti desas-desus di media sosial yang mengaitkan nama Seskab Teddy dengan perkara dugaan penyadapan.
Spekulasi itu mencuat setelah Teddy tidak tampak dalam sejumlah foto kegiatan Presiden yang dipublikasikan, termasuk dokumentasi rapat terbatas pada 3 November.
Rahmat berharap Bareskrim menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan agar kasus tersebut terang benderang.
Menurutnya, penyidikan perlu mengungkap siapa yang menjalankan penyadapan, siapa yang merancang atau memerintahkannya, dan apakah ada pihak lain yang berperan secara langsung maupun tidak langsung.
Dia meyakini perkara seperti ini bisa melibatkan lebih dari segelintir orang, sehingga setiap kemungkinan perlu diuji berdasarkan bukti.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
