JAKARTA, KOMPAS.TV – Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Burhanudin Muhtadi menganalisis adanya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain.
Menurut Burhanudin, tidak akan ada dugaan penyadapan jika tidak ada kerenggangan hubungan.
Dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (5/11/2026), Burhanudin menyebut banyak orang-orang yang dianggap punya kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, dan kemudian dipilih oleh Prabowo untuk bergabung dalam kabinet.
Ia mengibaratkan hal itu seperti uniteam yang ada di Filipina, yakni adanya dua aliansi besar Jokowi dan Prabowo.
Baca Juga: Ahmad Doli Berpendapat Dugaan Penyadapan Kepala Negara Ancam Kedaulatan
“Saya lebih tertarik untuk baca implikasi politik sekaligus. Jadi ada indikasi dua figur yang sebelumnya membentuk uniteam ini dalam kasus Pilpres 2024 itu mulai merenggang. Makanya sampai ada proses yang disebut sebagai penyadapan,” katanya.
“Kalau tidak ada perenggangan hubungan, enggak mungkin kan ada penyadapan."
Ia menambahkan, saat ini pihak kepolisian harus menyelidiki secara tuntas motif dugaan penyadapan tersebut hingga pihak yang berkaitan dengan tindakan itu.
“Nah tentu polisi punya ‘utang’ kepada kita publik untuk menyelidiki secara tuntas, apa motifnya, siapa yang terkait, supaya tidak menimbulkan dusta di antara kita," ujarnya.
Kedekatan Jokowi dan ListyoDalam dialog itu, sebelumnya Burhanudin juga menyinggung kedekatan antara Jokowi dan Listyo Sigit Prabowo.
Ia menjawab pertanyaan tentang dugaan keterlibatan ‘orang dalam’ pemerintahan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan jika dugaan itu ada, apakah aktor tersebut masih berada di lingkaran kekuasaan.
Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo, sejumlah pejabat, politikus, media, hingga pengusaha.
Ketiga tersangka merupakan perwira tinggi kepolisian, termasuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Yang kedua, memang tidak bisa dipisahkan posisi Pak Listyo dengan kedekatan, dengan Pak Jokowi, meskipun ya belum ada bukti yang meyakinkan bahwa ada perintah dari Pak Jokowi, saya setuju dengan Bung Andi (Azwan) tadi ya,” katanya.
Baca Juga: Jokowi Akhirnya Buka Suara! Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
“Tetapi tentu ada pertanyaan yang muncul, karena bagaimana pun Pak Listyo dilantik sebagai Kapolri zaman Pak Prabowo bukan karena Pak Listyo-nya, tetapi karena beliau proksi dari Pak Jokowi.”
Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara 08, Andi Azwan, menyebut ada fitnah terhadap Jokowi terkait kasus itu.
“Tapi kalau kita melihat yang sekarang ini berkembang ini kan sangat luar biasa. Dikit ada agak fitnah-fitnahnya juga gitu kan, bahwasanya itu langsung menuju bahwa itu adalah diperintah oleh Pak Jokowi,” tuturnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- penyadapan
- penyadapan ilegal
- penyadapan prabowo
- burhanudin muhtadi
- analis politik
