Jakarta (ANTARA) - Lembaga kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai perlu ada evaluasi mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar pembiayaan ini lebih mudah diakses pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Izzudin Al Farras Adha mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme KUR, mengingat pertumbuhan kredit UMKM masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan.
Dalam diskusi Indef, di Jakarta, Kamis, Izzudin menyampaikan perbaikan perlu dilakukan pada mekanisme administrasi, kecepatan pencairan, serta proses penyaluran KUR agar lebih mudah dijangkau pelaku UMKM.
Selain itu, pemerintah perlu mengarahkan penyaluran KUR ke daerah yang benar-benar membutuhkan pembiayaan.
Menurut dia, kuota KUR sebaiknya ditentukan berdasarkan kebutuhan pembiayaan di masing-masing daerah, bukan hanya berdasarkan kuota nasional.
“Artinya nanti perlu diperbaiki entah mengenai administrasinya, kecepatan pencairannya, dan lain-lainnya terkait dengan mekanisme KUR yang diberikan kepada UMKM,” kata Izzudin.
Izzudin menambahkan, pertumbuhan kredit UMKM masih relatif rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit UMKM pada Agustus 2026 tumbuh 2,38 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan yang mencapai 13,65 persen.
Ia menilai kesenjangan tersebut mengindikasikan pertumbuhan kredit perbankan lebih banyak mengalir ke korporasi dibandingkan UMKM.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menyampaikan pembiayaan UMKM melalui KUR dan kredit non-KUR secara keseluruhan mencapai sekitar Rp1.500 triliun, terdiri atas sekitar Rp300 triliun melalui KUR dan Rp1.200 triliun melalui kredit non-KUR.
Adapun realisasi penyaluran KUR hingga 26 Oktober 2026 mencapai Rp262 triliun dari Rp290 triliun kepada lebih dari empat juta debitur.
Maman mengatakan pihaknya berencana melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program KUR, guna memperkuat transparansi dan memastikan penyaluran kredit berjalan lebih tepat sasaran.
“Saya akan lakukan audit, monitoring, evaluasi secara besar-besaran terhadap implementasi sistem program KUR,” kata Maman di kantornya di Jakarta, Rabu (4/11).
Baca juga: Pemerintah salurkan Rp10,82 triliun kredit prioritas di Bali
Baca juga: KP2MI dorong optimalisasi KUR guna permudah penempatan pekerja migran
Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Izzudin Al Farras Adha mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme KUR, mengingat pertumbuhan kredit UMKM masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan.
Dalam diskusi Indef, di Jakarta, Kamis, Izzudin menyampaikan perbaikan perlu dilakukan pada mekanisme administrasi, kecepatan pencairan, serta proses penyaluran KUR agar lebih mudah dijangkau pelaku UMKM.
Selain itu, pemerintah perlu mengarahkan penyaluran KUR ke daerah yang benar-benar membutuhkan pembiayaan.
Menurut dia, kuota KUR sebaiknya ditentukan berdasarkan kebutuhan pembiayaan di masing-masing daerah, bukan hanya berdasarkan kuota nasional.
“Artinya nanti perlu diperbaiki entah mengenai administrasinya, kecepatan pencairannya, dan lain-lainnya terkait dengan mekanisme KUR yang diberikan kepada UMKM,” kata Izzudin.
Izzudin menambahkan, pertumbuhan kredit UMKM masih relatif rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit UMKM pada Agustus 2026 tumbuh 2,38 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan yang mencapai 13,65 persen.
Ia menilai kesenjangan tersebut mengindikasikan pertumbuhan kredit perbankan lebih banyak mengalir ke korporasi dibandingkan UMKM.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menyampaikan pembiayaan UMKM melalui KUR dan kredit non-KUR secara keseluruhan mencapai sekitar Rp1.500 triliun, terdiri atas sekitar Rp300 triliun melalui KUR dan Rp1.200 triliun melalui kredit non-KUR.
Adapun realisasi penyaluran KUR hingga 26 Oktober 2026 mencapai Rp262 triliun dari Rp290 triliun kepada lebih dari empat juta debitur.
Maman mengatakan pihaknya berencana melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program KUR, guna memperkuat transparansi dan memastikan penyaluran kredit berjalan lebih tepat sasaran.
“Saya akan lakukan audit, monitoring, evaluasi secara besar-besaran terhadap implementasi sistem program KUR,” kata Maman di kantornya di Jakarta, Rabu (4/11).
Baca juga: Pemerintah salurkan Rp10,82 triliun kredit prioritas di Bali
Baca juga: KP2MI dorong optimalisasi KUR guna permudah penempatan pekerja migran
